Asosiasi meminta pemerintah memastikan bantuan standardisasi produk diikuti kesempatan pemasaran yang adil, transparansi persyaratan pemasok, dan kepastian pembayaran bagi pengusaha, UMKM, serta koperasi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026 (WIB).

Kementerian Perdagangan bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) memperkuat upaya membuka akses pasar modern bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Langkah tersebut diwujudkan melalui fasilitasi pembuatan 104 kode batang atau barcode GS1 bagi 39 pelaku UMKM yang tergabung dalam Program Product Placement Pilihan Busan (PPPB).

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai program ini sebagai perkembangan positif. Namun, bantuan standardisasi harus diikuti perluasan kesempatan pemasaran, kemitraan yang adil, serta kepastian pembayaran kepada produsen.

Kementerian Perdagangan memperluas akses produk UMKM

Menteri Perdagangan Budi Santoso menghadiri kegiatan National Summit Hari Ritel Nasional dan Bulan Mutu Nasional 2026 di Bandung, Jawa Barat, pada Rabu, 11 November 2026.

Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Perdagangan bersama APRINDO menyerahkan fasilitasi pembiayaan pembuatan barcode GS1 bagi peserta program PPPB.

Barcode GS1 merupakan sistem identifikasi produk yang membantu pencatatan persediaan, transaksi penjualan, dan pengelolaan barang dalam jaringan ritel.

Menteri Perdagangan menjelaskan bahwa fasilitasi tersebut bertujuan membantu UMKM memasuki pasar ritel modern sekaligus meningkatkan peluang menuju pasar internasional.

Selain itu, pemerintah menyerahkan Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT SNI) kepada 14 UMKM penerap SNI.

Kegiatan juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dan APRINDO mengenai penguatan standardisasi dalam ekosistem ritel.

Penjualan dan potensi transaksi harus dibedakan

Dalam rangkaian Hari Ritel Nasional 2026, pemerintah mencatat kegiatan penjajakan bisnis yang mempertemukan 40 UMKM dengan 11 peritel.

Festival Produk Lokal Bermutu pada 5–8 November 2026 mencatat penjualan sebesar Rp94,6 juta.

Sementara itu, potensi transaksi dari kegiatan penjajakan bisnis mencapai Rp513,73 juta.

Nilai potensi transaksi tersebut belum dapat disamakan dengan penjualan yang sudah terealisasi.

Terdapat pula perbedaan angka pada dua publikasi resmi Kemendag tanggal 11 November 2026. Siaran pers menyebut 104 barcode untuk 39 UMKM, sedangkan keterangan foto kegiatan menyebut 102 barcode untuk 38 UMKM.

Asosiasi menilai klarifikasi data akhir diperlukan agar pencapaian program dapat dievaluasi secara akurat.

Asosiasi perjuangkan hak dan kepentingan pengusaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pembukaan akses pasar merupakan kepentingan penting yang harus diperjuangkan bagi pengusaha nasional, UMKM, dan koperasi.

Produk berkualitas belum tentu dapat masuk ke ritel modern apabila pelaku usaha menghadapi keterbatasan modal, kemampuan produksi, distribusi, dan administrasi.

UMKM membutuhkan informasi persyaratan pemasok dan biaya pemasaran. Pengusaha produsen memerlukan kepastian kontrak, sedangkan koperasi dapat berperan menggabungkan produk anggota untuk memenuhi permintaan dalam jumlah lebih besar.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 yang masih berlaku memberikan landasan mengenai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi serta UMKM.

Namun, ketentuan tersebut tidak berarti setiap produsen otomatis berhak memperoleh kontrak atau penempatan barang di jaringan ritel tertentu.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Perdagangan bersama APRINDO perlu memperluas fasilitasi barcode dan informasi persyaratan pemasok. Keberhasilannya diukur berdasarkan jumlah UMKM yang memenuhi standar serta berhasil memasuki jaringan pemasaran.

Kedua, Kementerian UMKM dan pemerintah daerah perlu memperkuat pendampingan sertifikasi, kualitas produk, pengemasan, dan legalitas usaha.

Ketiga, Kementerian Perdagangan bersama pelaku ritel perlu mendorong transparansi perjanjian kemitraan, termasuk biaya administrasi, sistem konsinyasi, pengembalian barang, dan jadwal pembayaran.

Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi keberhasilan program berdasarkan realisasi penjualan, jumlah pemasok baru, dan keberlanjutan kontrak kerja sama, bukan hanya jumlah peserta kegiatan.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat merencanakan pendampingan pemasaran bagi anggota, menghimpun persoalan yang dihadapi pemasok, serta membantu meningkatkan kesiapan produk memasuki ritel modern.

Asosiasi juga dapat memfasilitasi penjajakan kemitraan dengan perusahaan distribusi dan mengusulkan audiensi kepada Kementerian Perdagangan maupun instansi terkait.

Bagi koperasi, asosiasi dapat mendorong pengembangan pemasaran bersama untuk meningkatkan kemampuan anggota memenuhi kebutuhan pasar.

Langkah tersebut diharapkan menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara perusahaan besar, pengusaha nasional, UMKM, dan koperasi.

Pesan utama: Produk UMKM tidak cukup hanya memiliki barcode dan memenuhi standar; pemerintah juga perlu memastikan akses pasar yang terbuka, kemitraan yang adil, serta peningkatan penjualan yang nyata.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kamis, 12 November 2026 (WIB)