PALOPO — Selasa (25/08/2026) Elang Tiga Hambalang (ETH) meminta aparat penegak hukum dan instansi terkait mengusut secara menyeluruh polemik yang terjadi di SPBU Rampoang, Kota Palopo. Persoalan tersebut mencakup dugaan penyimpangan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi serta dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis saat melakukan peliputan.

Perhatian ETH terhadap kasus tersebut menguat setelah Rudi, mewakili tim wartawan, menyampaikan pengaduan dan kronologi kejadian kepada Elang Tiga Hambalang. Pengaduan itu diharapkan menjadi pintu masuk untuk mendorong pemeriksaan yang objektif, baik terhadap dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi maupun peristiwa yang dialami para wartawan.

ETH menilai terdapat dua persoalan berbeda tetapi saling berkaitan yang harus diperiksa secara serius. Pertama, substansi awal peliputan mengenai dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi. Kedua, dugaan intimidasi dan kekerasan terhadap wartawan ketika menjalankan kegiatan jurnalistik.

Dua Versi Kejadian Harus Diuji dengan Bukti

Pemberitaan pada 14 Juli 2026 memuat keterangan pihak SPBU yang menyebut seorang wartawan melakukan perekaman di sekitar area pengisian tanpa izin. Berdasarkan versi yang diberitakan tersebut, tindakan itu disebut menimbulkan keberatan hingga kemudian terjadi keributan dan dugaan pengeroyokan.

Namun, versi tersebut dibantah oleh tim wartawan.

Dalam klarifikasi yang diberitakan pada 21 Agustus 2026, Rudi yang mewakili empat wartawan menyatakan bahwa sebelum melakukan peliputan, tim telah menemui penanggung jawab lapangan dan meminta izin karena manajer SPBU disebut sedang sakit.

Menurut keterangan tim wartawan, peliputan dilakukan untuk menindaklanjuti informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Dalam pengaduannya kepada ETH, Rudi meminta agar kasus tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai perselisihan antara wartawan dengan pihak lain di lokasi. Menurutnya, substansi yang menjadi alasan awal dilakukannya peliputan juga perlu diperiksa.

Pemberitaan Radar Krimsus juga memuat klaim tim jurnalis bahwa mereka telah memperoleh izin dari pengawas sebelum mengambil dokumentasi. Dalam pemberitaan tersebut turut disebut adanya kendaraan yang diduga menggunakan nomor pelat tidak sesuai serta dugaan pengisian BBM dalam jumlah yang dinilai tidak wajar atau melebihi kapasitas tangki standar.

Pada saat peliputan, tim wartawan juga mengaku mengalami intimidasi, pemukulan, serta upaya mengambil telepon genggam yang digunakan untuk dokumentasi.

Seluruh keterangan tersebut, menurut ETH, masih harus diuji melalui pemeriksaan resmi.

ETH: Jangan Menghakimi, Periksa Semua Bukti

ETH menegaskan bahwa pengaduan Rudi dan keterangan tim wartawan tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran oleh pihak tertentu. Sebaliknya, bantahan atau keterangan dari pihak SPBU maupun pihak lainnya juga harus diuji berdasarkan bukti.

Karena itu, ETH meminta aparat memeriksa dokumentasi foto dan video, saksi-saksi, rekaman CCTV apabila tersedia, identitas kendaraan, data transaksi pengisian BBM, serta meminta keterangan seluruh pihak yang berada di lokasi.

“Kami menerima pengaduan dan kronologi yang disampaikan Rudi mengenai peristiwa di SPBU Rampoang. Elang Tiga Hambalang meminta persoalan ini diperiksa secara objektif dan menyeluruh. Keterangan Rudi dan tim wartawan harus didalami, demikian pula keterangan pengelola SPBU, warga, serta pihak-pihak lain yang berada di lokasi. Jangan membangun kesimpulan sebelum pemeriksaan selesai. Biarkan bukti yang menerangkan apa yang sebenarnya terjadi.”

ETH Minta Kendaraan yang Diduga Menggunakan Pelat Berbeda Diperiksa

ETH juga meminta aparat memverifikasi informasi mengenai kendaraan yang disebut menggunakan identitas atau nomor pelat berbeda.

Informasi mengenai sebuah mobil merah yang disebut menggunakan pelat ganda serta kendaraan jenis Panther yang diklaim memiliki nomor pelat depan dan belakang berbeda dinilai perlu diperiksa langsung oleh instansi berwenang.

Menurut ETH, apabila dokumentasi mengenai kendaraan tersebut memang tersedia, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap nomor rangka, nomor mesin, dokumen kendaraan, identitas pemilik maupun pengguna kendaraan, serta kesesuaian tanda nomor kendaraan.

Hal serupa berlaku terhadap dugaan pengisian BBM bersubsidi dalam jumlah yang tidak wajar atau diduga melebihi kapasitas tangki standar.

“Apabila benar terdapat dokumentasi kendaraan dengan nomor pelat depan dan belakang yang berbeda, jangan berhenti pada perdebatan. Periksa nomor rangka, nomor mesin, dokumen kendaraan dan siapa pemilik atau penggunanya. Begitu juga apabila terdapat dugaan pengisian BBM subsidi dalam jumlah tidak wajar, telusuri jumlahnya, peruntukannya dan ke mana BBM tersebut dibawa.”

ETH menegaskan bahwa informasi mengenai kendaraan maupun dugaan pengisian tersebut belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran sebelum diverifikasi dan dibuktikan melalui pemeriksaan resmi.

Substansi Dugaan Penyimpangan BBM Jangan Tenggelam

ETH meminta kepolisian dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM bersubsidi untuk melihat kasus tersebut secara menyeluruh.

Pemeriksaan, menurut ETH, tidak semestinya hanya berfokus pada keributan atau dugaan kekerasan yang terjadi di lokasi. Alasan awal wartawan melakukan peliputan, yakni adanya informasi mengenai dugaan penyimpangan distribusi BBM bersubsidi, juga perlu ditelusuri.

“Jangan sampai keributan yang terjadi di lokasi justru membuat substansi awal persoalan tidak diperiksa. Jika ditemukan kendaraan menggunakan identitas yang tidak sesuai atau terdapat pengisian BBM subsidi secara tidak wajar, aparat harus menelusurinya. Sebaliknya, apabila dugaan itu tidak terbukti, hasil pemeriksaan juga harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan tuduhan berkepanjangan.”

ETH berpandangan bahwa keterbukaan pemeriksaan penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat sekaligus melindungi pihak-pihak yang namanya dikaitkan dengan persoalan tersebut dari tuduhan yang belum terbukti.

Dugaan Kekerasan terhadap Jurnalis Harus Diusut

Selain persoalan distribusi BBM, ETH meminta dugaan kekerasan terhadap jurnalis diperiksa secara serius.

Perbedaan pendapat mengenai prosedur peliputan, izin pengambilan gambar maupun keberatan terhadap aktivitas jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang sesuai hukum, bukan melalui kekerasan.

Apabila berdasarkan pemeriksaan ditemukan bukti terjadinya pemukulan, intimidasi, ancaman atau upaya mengambil dan merampas alat dokumentasi wartawan, ETH meminta aparat memproses pihak yang bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Namun ETH juga menegaskan bahwa pengelola SPBU, warga maupun pihak lain yang berada di lokasi tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan menyerahkan bukti apabila memiliki versi kejadian yang berbeda.

“Semua pihak harus diberikan ruang yang sama untuk memberikan keterangan. Jangan menghakimi siapa pun sebelum proses pemeriksaan selesai. Tetapi dugaan kekerasan terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan, sebagaimana dugaan penyimpangan BBM bersubsidi juga tidak boleh berhenti sebagai polemik.”

ETH Siap Kawal Pengaduan Rudi

Elang Tiga Hambalang menyatakan siap mengawal pengaduan yang disampaikan Rudi serta mendorong tim wartawan menyerahkan seluruh bukti yang dimiliki kepada aparat penegak hukum dan instansi terkait.

Dokumentasi kendaraan, rekaman video, foto, keterangan saksi, bukti komunikasi maupun dokumen lain yang berkaitan dengan kejadian dinilai penting untuk membantu mengungkap rangkaian peristiwa secara utuh.

ETH juga meminta pihak SPBU dan pihak-pihak lain yang mengetahui kejadian tersebut kooperatif apabila dimintai keterangan serta menyerahkan rekaman CCTV atau bukti lain yang relevan apabila tersedia.

“ETH siap mengawal pengaduan ini sampai memperoleh kejelasan. Jika terdapat bukti kendaraan menggunakan pelat yang tidak sesuai, dokumentasi pengisian BBM yang diduga tidak wajar maupun bukti dugaan kekerasan terhadap jurnalis, serahkan semuanya kepada aparat. Demikian pula pihak SPBU harus diberikan kesempatan menyerahkan bukti dan klarifikasinya.”

“Tujuan kami bukan menghakimi pihak tertentu. Yang kami inginkan adalah fakta menjadi terang. Apabila ditemukan pelanggaran, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Jika dugaan tidak terbukti, masyarakat juga berhak mengetahui hasilnya secara terbuka.”

ETH berharap penanganan polemik SPBU Rampoang dilakukan secara profesional, transparan, objektif dan tanpa keberpihakan, sehingga tidak ada persoalan yang ditutupi maupun pihak yang dihukum berdasarkan tuduhan semata.

Bagi ETH, pemeriksaan menyeluruh menjadi penting bukan hanya untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyaluran BBM bersubsidi serta menjamin kegiatan jurnalistik dapat berlangsung tanpa intimidasi dan kekerasan.