BOGOR, KAMIS 27 AGUSTUS 2026 — Ajakan pemerintah agar masyarakat ikut mengawasi birokrasi mendapat perhatian Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang (ETH).

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak masyarakat membantu mengawasi birokrasi pemerintahan agar tercipta tata kelola yang semakin transparan, akuntabel dan terbuka. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Diskusi Kebangsaan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) dan dikonfirmasi kepada media pada 26 Agustus 2026.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai ajakan tersebut harus diterjemahkan menjadi ruang pengawasan nyata bagi mahasiswa dan masyarakat.

«“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton pelayanan publik. Kalau pemerintah membuka ruang pengawasan, mahasiswa harus hadir dengan data, laporan yang dapat dibuktikan dan solusi yang jelas.”»

MENKUM: BIROKRASI HARUS TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Dalam pernyataannya, Supratman menyebut Presiden menginginkan birokrasi yang transparan dan akuntabel.

Ia juga meminta masyarakat, termasuk kelompok alumni mahasiswa, tidak ragu memberikan kritik apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, pernyataan tersebut penting karena selama ini pengawasan birokrasi sering dianggap hanya menjadi urusan lembaga internal pemerintah.

Padahal masyarakat adalah pihak yang berhadapan langsung dengan pelayanan negara.

Mulai dari:

– administrasi kependudukan;
– pendidikan;
– kesehatan;
– perizinan;
– pertanahan;
– bantuan sosial;
– layanan hukum;
– hingga berbagai pelayanan pemerintah daerah.

Karena itu, pengalaman masyarakat harus menjadi salah satu sumber evaluasi birokrasi.

REZA: KRITIK HARUS DIBUKA, BUKAN DIHINDARI

Menurut Reza, birokrasi yang sehat tidak perlu takut terhadap kritik publik.

«“Kalau pelayanan memang baik, kritik akan menjadi alat pembuktian. Kalau pelayanan masih buruk, kritik harus menjadi bahan perbaikan. Yang berbahaya adalah ketika keluhan masyarakat dianggap gangguan.”»

Satuan Mahasiswa ETH menilai pemerintah harus memastikan setiap instansi mempunyai kanal pengaduan yang:

mudah diakses — cepat merespons — dapat dilacak — dan mempunyai kepastian penyelesaian.

OMBUDSMAN JUGA PERKUAT PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK

Pengawasan pelayanan publik juga sedang menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia.

Pada 26 Agustus 2026, pimpinan Ombudsman bersama jajaran perwakilan daerah menghadiri Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI untuk membahas kinerja pengawasan pelayanan publik. Ombudsman pada hari yang sama juga memperkuat komitmen pencegahan konflik kepentingan dan pembangunan zona integritas.

Satuan Mahasiswa ETH menilai posisi Ombudsman harus semakin dikenal mahasiswa dan masyarakat.

Banyak warga yang mengalami persoalan pelayanan publik tetapi tidak mengetahui bahwa mereka dapat mengadukan dugaan maladministrasi.

APA YANG DIMAKSUD MALADMINISTRASI?

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, literasi pelayanan publik harus menjadi bagian dari gerakan mahasiswa.

Maladministrasi dapat berkaitan dengan berbagai bentuk persoalan seperti:

– penundaan berlarut;
– tidak memberikan pelayanan;
– penyalahgunaan wewenang;
– penyimpangan prosedur;
– diskriminasi;
– konflik kepentingan;
– atau tindakan lain yang tidak sesuai dengan kewajiban pelayanan publik.

Mahasiswa dapat membantu masyarakat memahami hak-hak tersebut.

«“Gerakan mahasiswa tidak harus selalu dimulai dari demonstrasi. Membantu satu warga menyelesaikan pelayanan publik yang mandek juga merupakan bentuk perjuangan.”»

BIROKRASI BERBASIS HAM JUGA DIPERKUAT

Pada 26 Agustus 2026, BPSDM Hukum bersama Kementerian HAM juga memperkuat pendekatan berbasis HAM bagi aparatur negara.

Program tersebut diarahkan agar prinsip HAM masuk ke dalam penyusunan kebijakan, pelayanan hukum, tata kelola pemerintahan dan peningkatan kapasitas aparatur.

Satuan Mahasiswa ETH menilai pendekatan ini penting.

Pelayanan publik bukan sekadar persoalan administrasi.

Di balik setiap dokumen terdapat hak masyarakat.

Keterlambatan pelayanan pertanahan misalnya dapat berdampak pada kepastian kepemilikan.

Kesalahan data bantuan sosial dapat berdampak pada kemampuan keluarga bertahan hidup.

Kesalahan administrasi pendidikan dapat memengaruhi masa depan mahasiswa.

Karena itu, birokrasi harus dilihat dari sudut dampak terhadap manusia.

JANGAN ADA “MEJA GELAP” DALAM PELAYANAN

Reza mendorong percepatan digitalisasi birokrasi, tetapi digitalisasi harus dibangun untuk mengurangi celah penyalahgunaan.

Satuan Mahasiswa ETH mendukung sistem yang mampu memberikan:

1. nomor registrasi pengaduan;
2. status proses secara real time;
3. batas waktu pelayanan;
4. identitas unit yang menangani;
5. biaya resmi;
6. dasar hukum pelayanan;
7. serta riwayat perubahan atau keputusan.

«“Kalau semua proses tercatat, ruang untuk permainan semakin kecil. Transparansi adalah musuh dari pelayanan gelap.”»

MAHASISWA BISA MENJADI PENGAWAS SOSIAL

Satuan Mahasiswa ETH mendorong mahasiswa tidak hanya mengawasi kebijakan tingkat nasional.

Pengawasan juga dapat dimulai dari lingkungan terdekat.

Mahasiswa dapat memantau:

kantor kelurahan — kecamatan — pemerintah kabupaten/kota — pemerintah provinsi — kementerian — kampus negeri — dan badan pelayanan publik lainnya.

Menurut Reza, mahasiswa mempunyai keunggulan karena relatif dekat dengan teknologi, informasi dan kemampuan riset.

«“Mahasiswa punya energi, akses informasi dan kemampuan membaca data. Gunakan itu untuk memastikan pelayanan negara benar-benar sampai kepada rakyat.”»

SATUAN MAHASISWA ETH AJUKAN GERAKAN “KAMPUS AWASI PELAYANAN PUBLIK”

Sebagai tindak lanjut, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pembentukan gerakan:

KAMPUS AWASI PELAYANAN PUBLIK

Gerakan tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama mahasiswa lintas fakultas.

Mahasiswa hukum dapat menelaah dasar hukum.

Mahasiswa administrasi publik dapat mengkaji prosedur pelayanan.

Mahasiswa teknologi dapat membantu mengembangkan sistem pengaduan.

Mahasiswa komunikasi dapat membantu menyebarkan informasi hak masyarakat.

Sedangkan mahasiswa ekonomi dapat menilai efektivitas penggunaan anggaran.

10 AGENDA PENGAWASAN BIROKRASI

Satuan Mahasiswa ETH mengusulkan sepuluh agenda:

1. BUKA STANDAR PELAYANAN

Masyarakat harus mengetahui syarat, biaya dan waktu penyelesaian.

2. PASTIKAN BIAYA RESMI TRANSPARAN

Tidak boleh ada pungutan yang tidak mempunyai dasar.

3. BUKA KANAL PENGADUAN

Setiap instansi harus mempunyai saluran keluhan yang aktif.

4. PENGADUAN HARUS DAPAT DILACAK

Masyarakat harus mengetahui status laporannya.

5. CEGAH KONFLIK KEPENTINGAN

Pejabat tidak boleh menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

6. CEGAH DISKRIMINASI

Pelayanan harus diberikan secara adil.

7. BUKA DATA KINERJA

Instansi harus mempublikasikan target dan capaian pelayanan.

8. LIBATKAN OMBUDSMAN DAN MASYARAKAT

Pengawasan eksternal harus diperkuat.

9. PERLINDUNGAN PELAPOR

Masyarakat yang melaporkan dugaan penyimpangan tidak boleh mendapat intimidasi.

10. UKUR KEPUASAN MASYARAKAT

Kinerja birokrasi harus dilihat dari kualitas pelayanan yang dirasakan rakyat.

JANGAN HANYA BERANI MENGKRITIK DI MEDIA SOSIAL

Menurut Reza, media sosial berguna untuk menyuarakan keluhan.

Namun kritik mahasiswa harus diarahkan menuju mekanisme yang menghasilkan penyelesaian.

«“Kalau kita menemukan pelayanan bermasalah, dokumentasikan. Cari dasar hukumnya. Laporkan ke instansi. Kalau tidak selesai, gunakan kanal pengawasan yang tersedia. Kritik harus mempunyai tujuan penyelesaian.”»

Mahasiswa juga harus menghindari tuduhan kepada aparatur tanpa bukti.

Pengawasan yang kuat justru harus berbasis dokumen, saksi, data dan kronologi.

REFORMASI BIROKRASI BUKAN SEKADAR GANTI APLIKASI

Satuan Mahasiswa ETH mengingatkan reformasi birokrasi tidak boleh diukur hanya dari banyaknya aplikasi digital yang dibuat.

Aplikasi yang rumit justru dapat menciptakan persoalan baru.

Ukuran reformasi menurut Reza adalah:

pelayanan lebih cepat, lebih murah, lebih mudah, lebih transparan dan semakin sedikit ruang penyalahgunaan.

«“Masyarakat tidak membutuhkan seratus aplikasi kalau akhirnya tetap harus bolak-balik membawa berkas yang sama.”»

APARATUR YANG BAIK JUGA HARUS DILINDUNGI

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan kritik terhadap birokrasi tidak berarti seluruh aparatur negara buruk.

Banyak ASN dan petugas pelayanan yang bekerja secara profesional.

Pengawasan justru dapat membantu melindungi aparatur yang berintegritas dari sistem yang buruk atau tekanan kepentingan tertentu.

Reza menilai penghargaan terhadap pelayanan yang baik juga penting.

«“Kalau ada aparatur yang bekerja cepat, jujur dan membantu masyarakat, kita juga harus berani mengapresiasi.”»

REZA PRASATRIA DHARMA: BIROKRASI ADALAH WAJAH NEGARA DI DEPAN RAKYAT

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menegaskan kualitas birokrasi menentukan bagaimana masyarakat memandang negara.

«“Bagi rakyat, negara sering kali hadir bukan melalui pidato pejabat, tetapi melalui loket pelayanan. Kalau loketnya lambat, tidak transparan atau mempersulit, kepercayaan masyarakat ikut turun.”»

Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH mengajak mahasiswa menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu agenda gerakan nasional.

Mahasiswa harus hadir bukan untuk mencari kesalahan semata, tetapi untuk memastikan sistem menjadi lebih baik.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: REZA PRASATRIA DHARMA

KOLABORASI — INTEGRITAS — PRESTASI

AWASI BIROKRASI — BUKA PELAYANAN — LAWAN MALADMINISTRASI — BELA HAK RAKYAT

“MAHASISWA JANGAN JADI PENONTON — JADILAH PENGAWAS PELAYANAN PUBLIK.”