RAPBN 2027 DIBAHAS DI DPR, PENGUSAHA ETH: SETIAP RUPIAH APBN HARUS MENGGERAKKAN SEKTOR RIIL
JAKARTA, 28 AGUSTUS 2026 — Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 harus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal negara dengan pertumbuhan nyata dunia usaha. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya...
(Dianalisis secara otomatis dari isi berita)
JAKARTA, 28 AGUSTUS 2026 — Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 harus menjadi momentum untuk memperkuat hubungan antara kebijakan fiskal negara dengan pertumbuhan nyata dunia usaha.
Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada 27 Agustus 2026 telah menyampaikan pokok-pokok RAPBN 2027 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk mendorong pembangunan, menjaga stabilitas, serta memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi. ([Kementerian Keuangan][1])
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai keberhasilan APBN tidak boleh hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan.
**Setiap rupiah belanja negara harus menghasilkan perputaran ekonomi, pesanan bagi perusahaan nasional, omzet bagi UMKM, investasi baru, dan lapangan pekerjaan.**
## APBN HARUS MENJADI MESIN PERTUMBUHAN USAHA
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa belanja negara memiliki kemampuan besar untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.
Ketika pemerintah membangun jalan, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, kawasan industri atau infrastruktur lainnya, proyek tersebut menciptakan kebutuhan terhadap material, konstruksi, logistik, makanan, transportasi, teknologi dan tenaga kerja.
Artinya, satu proyek pemerintah dapat menciptakan peluang bagi banyak perusahaan sekaligus.
Karena itu, Asosiasi mendorong agar belanja negara dirancang memiliki **efek berganda** sebesar mungkin terhadap perekonomian dalam negeri.
## UMKM HARUS MENDAPAT PASAR DARI BELANJA PEMERINTAH
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai salah satu cara paling efektif memperkuat UMKM adalah memberikan akses pasar.
Pemerintah mempunyai kebutuhan barang dan jasa yang sangat besar.
Mulai dari makanan, seragam, furnitur, alat tulis, teknologi, jasa transportasi, kebutuhan konstruksi kecil hingga berbagai layanan pendukung.
Sebagian besar kebutuhan tersebut dapat dipenuhi pengusaha lokal dan UMKM.
Karena itu, sistem pengadaan pemerintah harus semakin mudah, transparan dan terbuka.
**UMKM jangan hanya diberikan pelatihan. UMKM harus diberikan kesempatan memperoleh transaksi.**
## PRODUK DALAM NEGERI HARUS MENJADI PRIORITAS
Asosiasi juga mendorong agar belanja negara sebanyak mungkin menggunakan barang dan jasa produksi nasional.
Setiap pembelian produk dalam negeri menciptakan rantai ekonomi.
Pabrik memperoleh pesanan.
Pemasok bahan baku bergerak.
Tenaga kerja memperoleh penghasilan.
Transportasi dan logistik mendapatkan kegiatan.
Dan negara kembali memperoleh penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut.
Karena itu, penggunaan produk dalam negeri harus ditempatkan sebagai strategi ekonomi, bukan sekadar slogan.
## BELANJA NEGARA HARUS MEMICU INVESTASI SWASTA
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai fungsi APBN tidak berhenti pada membiayai proyek.
Belanja negara harus mampu membuka jalan bagi investasi swasta.
Misalnya, ketika pemerintah membangun infrastruktur menuju kawasan industri, investor akan lebih tertarik membuka pabrik.
Ketika jaringan listrik tersedia, perusahaan dapat meningkatkan produksi.
Ketika pelabuhan semakin efisien, kegiatan ekspor berkembang.
Dengan demikian, satu rupiah belanja pemerintah dapat memicu investasi yang nilainya jauh lebih besar.
## INFRASTRUKTUR HARUS MENURUNKAN BIAYA USAHA
Asosiasi mendorong agar setiap proyek infrastruktur mempunyai ukuran keberhasilan ekonomi.
Jalan baru harus mempercepat distribusi.
Pelabuhan harus menurunkan ongkos logistik.
Jaringan digital harus memperluas akses pasar.
Kawasan industri harus menyediakan listrik, air, transportasi dan kepastian perizinan.
Jika infrastruktur tidak menghasilkan penurunan biaya usaha, manfaat ekonominya menjadi kurang maksimal.
## ANGGARAN INDUSTRIALISASI HARUS MEMPERKUAT RANTAI PASOK NASIONAL
Pemerintah terus menempatkan hilirisasi dan industrialisasi sebagai salah satu arah penting transformasi ekonomi. KEM-PPKF 2027 sebelumnya juga menempatkan pertumbuhan inklusif, ketahanan ekonomi, peningkatan kualitas pekerjaan formal, serta penguatan sektor produktif sebagai bagian dari kebijakan fiskal 2027. ([Media Keuangan][2])
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung industrialisasi, tetapi mendorong agar pengusaha nasional dilibatkan secara lebih luas.
Perusahaan lokal harus mempunyai kesempatan menjadi pemasok.
UMKM harus dibina agar memenuhi standar perusahaan besar.
Industri besar harus memberikan efek ekonomi kepada wilayah di sekitarnya.
## PERTUMBUHAN EKONOMI HARUS INKLUSIF
Dalam kerangka kebijakan ekonomi 2027, pemerintah sebelumnya menargetkan pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus peningkatan kualitas lapangan kerja formal dan kesejahteraan masyarakat. ([Media Keuangan][2])
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pertumbuhan yang tinggi harus dibarengi pemerataan kesempatan berusaha.
Pertumbuhan tidak boleh hanya dinikmati perusahaan besar.
Pengusaha kecil harus berkembang.
Pengusaha daerah harus memperoleh kesempatan.
Generasi muda harus mendapatkan ruang untuk membangun usaha.
Dan pekerja harus mendapatkan pekerjaan yang produktif.
## PENGUSAHA DAERAH HARUS MASUK PROYEK PEMERINTAH
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong agar proyek yang dilaksanakan di daerah memberikan kesempatan lebih luas kepada perusahaan setempat.
Pengusaha lokal dapat terlibat sebagai:
* kontraktor;
* pemasok material;
* penyedia makanan;
* transportasi;
* logistik;
* keamanan;
* penyedia alat;
* hingga jasa teknologi.
Namun pelibatan tersebut tetap harus berdasarkan kompetensi, standar mutu, dan proses yang transparan.
## PEMBIAYAAN PENGUSAHA PEMENANG KONTRAK HARUS DIPERKUAT
Masalah lain yang sering dihadapi pengusaha adalah modal kerja.
Perusahaan kecil dapat memenangkan kontrak, tetapi tidak mempunyai dana cukup untuk melaksanakan pekerjaan.
Asosiasi mendorong perbankan menyediakan pembiayaan berbasis kontrak yang sehat.
Kontrak pemerintah atau perusahaan besar dapat menjadi salah satu informasi pendukung dalam proses penilaian kredit.
Dengan demikian, pengusaha tidak kehilangan peluang hanya karena keterbatasan modal.
## APBN DAN PERBANKAN HARUS BERJALAN SEIRING
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan fiskal akan lebih efektif jika didukung sistem keuangan.
Belanja negara menciptakan proyek dan permintaan.
Perbankan menyediakan modal.
Pengusaha menjalankan produksi.
Masyarakat mendapatkan pekerjaan.
Seluruh komponen tersebut harus bergerak bersama.
## PENGADAAN HARUS TRANSPARAN
Asosiasi juga menekankan transparansi.
Informasi mengenai proyek pemerintah harus mudah diketahui.
Pengusaha perlu mengetahui:
* jenis pekerjaan;
* jadwal pengadaan;
* persyaratan;
* nilai kontrak;
* serta mekanisme pendaftaran.
Semakin terbuka informasi, semakin luas persaingan usaha yang sehat.
## JANGAN BIARKAN ANGGARAN HANYA BERPUTAR DI KELOMPOK TERTENTU
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa besarnya belanja negara harus diikuti pemerataan kesempatan.
Jangan sampai proyek besar hanya berputar pada perusahaan yang sama.
Perusahaan kecil dan menengah yang memenuhi standar harus diberi kesempatan menjadi bagian dari rantai pekerjaan.
Perusahaan besar juga dapat didorong membangun kemitraan dengan supplier lokal.
## PENGUSAHA ETH DORONG ENAM AGENDA APBN PRO-SEKTOR RIIL
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong enam agenda utama:
1. **Perbesar penggunaan produk dan jasa dalam negeri.**
2. **Perluas akses UMKM terhadap pengadaan pemerintah.**
3. **Pastikan proyek pemerintah menyerap tenaga kerja lokal.**
4. **Gunakan infrastruktur untuk menekan biaya logistik dan produksi.**
5. **Perkuat pembiayaan bagi perusahaan yang memperoleh kontrak.**
6. **Ukur keberhasilan APBN dari transaksi, investasi dan pekerjaan yang tercipta.**
## APBN HARUS DIUKUR DARI DAMPAK NYATANYA
Menurut Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang, indikator keberhasilan kebijakan fiskal tidak cukup hanya berupa penyerapan anggaran.
Pertanyaan yang lebih penting adalah:
Berapa perusahaan mendapatkan pesanan?
Berapa UMKM naik kelas?
Berapa investasi baru muncul?
Berapa pekerjaan tercipta?
Dan seberapa banyak produk Indonesia digunakan?
Itulah dampak nyata APBN terhadap sektor riil.
## PENGUSAHA ETH: UANG NEGARA HARUS MENGGERAKKAN EKONOMI RAKYAT
Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendukung APBN yang digunakan secara produktif, efisien dan bertanggung jawab.
Namun setiap kebijakan fiskal harus diarahkan untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional.
**“Setiap rupiah APBN harus mampu menggerakkan sektor riil. Ketika negara belanja, pengusaha mendapatkan pesanan, UMKM memperoleh pasar, investasi bergerak dan masyarakat mendapatkan pekerjaan.”**
Asosiasi mendorong pemerintah dan DPR memastikan RAPBN 2027 benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat dunia usaha dari tingkat nasional hingga daerah.
### APBN PRODUKTIF, USAHA BERGERAK, INVESTASI TUMBUH, LAPANGAN KERJA MELUAS.





