HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Sabtu, 19 September 2026 Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti kebijakan pemerintah memperkuat intervensi pasar beras melalui Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dan Bantuan Pangan Beras, di tengah upaya menjaga keterjangkauan pangan masyarakat hingga akhir 2026.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, meminta pemerintah memastikan besarnya Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Perum BULOG benar-benar diterjemahkan menjadi distribusi yang tepat wilayah, harga yang terkendali, kualitas beras yang terjaga, serta bantuan yang sampai kepada penerima yang berhak.

FAKTA TERVERIFIKASI

Perum BULOG pada 18 September 2026 menyatakan sedang mengoptimalkan dua instrumen pemerintah, yakni beras SPHP untuk memperkuat pasokan di tingkat konsumen dan Bantuan Pangan Beras yang disalurkan langsung kepada masyarakat penerima. BULOG menyatakan kedua instrumen tersebut dijalankan melalui jaringan pergudangan dan distribusi nasional.

Untuk 2026, target awal SPHP disebut sebesar 828 ribu ton. Pemerintah kemudian memutuskan penambahan alokasi SPHP medium sebesar 1 juta ton untuk memperkuat intervensi pasar menjelang akhir tahun. Bapanas pada 17 September menjelaskan bahwa proses perhitungan dan pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk penambahan kuantum tersebut masih berjalan.

BULOG memperkirakan apabila keseluruhan rencana SPHP dan berbagai periode Bantuan Pangan sepanjang 2026 terlaksana, penggunaan Cadangan Beras Pemerintah untuk dua instrumen tersebut akan mendekati 4,5 juta ton. Angka itu merupakan total skala program yang dihitung BULOG berdasarkan target dan alokasi yang direncanakan, bukan seluruhnya realisasi penyaluran per 19 September.

Reza: Jangan Hanya Bicara Besarnya Stok

Reza Prasatria Dharma menilai besarnya persediaan dan volume program perlu diikuti ukuran keberhasilan yang dapat diperiksa masyarakat.

“Beras adalah kebutuhan pokok rakyat. Kalau negara memiliki stok yang kuat dan mengalokasikan jutaan ton untuk stabilisasi serta bantuan pangan, masyarakat harus dapat melihat hasilnya: harga terkendali, beras tersedia, kualitas terjaga dan bantuan benar-benar sampai kepada orang yang berhak.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, publik tidak cukup hanya memperoleh informasi mengenai berapa ton beras berada di gudang atau berapa besar kuota program.

Pemerintah juga perlu menjelaskan berapa yang telah disalurkan, ke wilayah mana, melalui saluran apa, berapa harga yang diterima konsumen, serta bagaimana hasil intervensi tersebut terhadap perkembangan harga pasar.

Tambahan 1 Juta Ton Perlu Diawasi dari Anggaran sampai Distribusi

Pemerintah pada 7 September menyatakan tambahan 1 juta ton SPHP direncanakan disalurkan bertahap pada Oktober, November, dan Desember untuk memperkuat pasokan selama periode yang dinilai membutuhkan intervensi lebih besar.

Namun, Bapanas kemudian menjelaskan bahwa proses penghitungan dan pengajuan ABT terkait tambahan tersebut masih berlangsung.

Reza menilai perkembangan ini perlu disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami perbedaan antara keputusan penambahan kuota, proses penyediaan anggaran, dan realisasi penyaluran.

“Ketika pemerintah menambah satu juta ton, mahasiswa ingin mengetahui berapa kebutuhan anggarannya, kapan beras mulai keluar dari gudang, daerah mana yang menjadi prioritas, dan indikator apa yang digunakan untuk menilai bahwa intervensi berhasil.”

Harga SPHP Harus Benar-Benar Dirasakan Konsumen

Pemerintah menetapkan harga beras SPHP berdasarkan zonasi. Dalam kebijakan yang disampaikan pada September, HET SPHP tercatat Rp12.500 per kilogram untuk zona 1, Rp13.100 untuk zona 2, dan Rp13.500 untuk zona 3.

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah dan BULOG memastikan beras tersebut tersedia di titik distribusi resmi sesuai ketentuan.

“Jangan sampai harga resmi terlihat baik di atas kertas tetapi masyarakat kesulitan menemukan barangnya. Pemerintah harus mengawasi harga sekaligus ketersediaan fisik di pasar.”

Sebagai contoh aktual, BULOG Sumatera Utara pada 18 September memasok empat ton beras SPHP untuk kegiatan Gerakan Pangan Murah di Medan sebagai salah satu saluran distribusi kepada masyarakat.

Bantuan Pangan Harus Tepat Data

Selain intervensi pasar, bantuan pangan juga sedang disalurkan di berbagai daerah. Di Riau, BULOG dan Bapanas pada 17 September mempercepat penyaluran bantuan pangan alokasi Juli–September kepada 619.290 penerima bantuan pangan.

Di Jakarta Pusat, penyaluran bantuan pada pertengahan September antara lain dilakukan kepada 5.790 keluarga penerima di Kelurahan Tanah Tinggi berdasarkan data penerima yang digunakan dalam program.

Reza mengatakan ketepatan basis data penerima perlu mendapat perhatian khusus.

“Bantuan pangan yang salah sasaran merugikan dua pihak sekaligus: negara mengeluarkan anggaran, sementara masyarakat yang seharusnya menerima justru bisa tertinggal. Data penerima harus dapat diperbarui dan tersedia mekanisme koreksi ketika ada kesalahan.”

Lindungi Konsumen, Jangan Lupakan Petani

Satuan Mahasiswa ETH menilai stabilisasi harga harus menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan produsen.

BULOG pada 2026 juga ditugaskan melakukan penyerapan hasil panen petani. Dalam keterangan resminya pada Juni, BULOG menyebut Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah Kering Panen sebesar Rp6.500 per kilogram dan realisasi pengadaan beras per 19 Juni telah mencapai sekitar 3,15 juta ton.

Menurut Reza:

“Masyarakat membutuhkan beras dengan harga terjangkau, tetapi petani juga harus memperoleh harga yang layak. Kebijakan pangan tidak boleh menyelesaikan persoalan konsumen dengan menciptakan persoalan baru di tingkat petani.”

Mahasiswa Minta Dashboard Pengawasan Beras Nasional

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menyediakan informasi nasional yang lebih mudah dibaca masyarakat mengenai penyaluran Cadangan Beras Pemerintah.

Informasi tersebut dapat memuat stok per wilayah, realisasi SPHP, harga jual resmi, volume bantuan pangan, jumlah penerima, serta perkembangan harga beras.

“Dengan dashboard yang terbuka, masyarakat tidak perlu menebak-nebak. Kita bisa melihat stoknya, penyalurannya, harganya dan daerah mana yang memerlukan intervensi.”

Enam Pertanyaan Satuan Mahasiswa ETH

Dalam fungsi sosial kontrol, organisasi meminta pemerintah menjelaskan berapa realisasi SPHP secara nasional sampai September; berapa tambahan anggaran yang dibutuhkan untuk tambahan satu juta ton; daerah mana yang menjadi prioritas distribusi; bagaimana pengawasan terhadap penjualan di atas HET; bagaimana pembaruan data penerima bantuan dilakukan; serta bagaimana pemerintah mengukur dampak program terhadap harga konsumen tanpa merugikan harga di tingkat petani.

Reza menegaskan mahasiswa tidak mempersoalkan intervensi pemerintah sepanjang hasilnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan.

“Ketahanan pangan bukan hanya soal gudang penuh. Ukuran akhirnya adalah rakyat mampu memperoleh pangan dengan harga wajar, bantuan tepat sasaran, petani terlindungi dan uang negara digunakan secara efektif.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap rantai distribusi agar tidak terjadi penyelewengan, penimbunan ataupun penjualan yang bertentangan dengan ketentuan. Dugaan pelanggaran tertentu, apabila ditemukan, tetap harus dibuktikan berdasarkan pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku.

“Mahasiswa akan terus mengawal karena beras menyentuh hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Ketika programnya menggunakan cadangan dan anggaran negara dalam skala besar, transparansi harus ikut diperbesar.”

Hambalang, Kabupaten Bogor
19 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum