HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Senin, 31 Agustus 2026

Penguatan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah kembali menjadi perhatian nasional. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mendorong agar semakin besarnya dana yang mengalir ke UMKM tidak berhenti pada penyaluran kredit, tetapi benar-benar menghasilkan peningkatan omzet, perluasan pasar, penciptaan lapangan kerja, dan kenaikan kelas usaha masyarakat.

Otoritas Jasa Keuangan mencatat total pembiayaan UMKM lintas sektor hingga Juni 2026 mencapai Rp1.948,72 triliun, tumbuh 2,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, kredit UMKM melalui sektor perbankan mencapai sekitar Rp1.519,35 triliun.

Pemerintah juga mendorong agar alokasi kredit perbankan untuk UMKM yang saat ini berada di kisaran Rp1.500 triliun dapat meningkat menuju Rp2.000 triliun pada 2027. Langkah tersebut ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha yang memiliki potensi tumbuh dan naik kelas.

DPN ETH: Jangan Hanya Menghitung Berapa Kredit yang Disalurkan

DPN Elang Tiga Hambalang menilai peningkatan pembiayaan merupakan perkembangan positif, tetapi jumlah kredit yang disalurkan bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemberdayaan UMKM.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan pelaku usaha rakyat membutuhkan ekosistem yang lengkap.

Modal diperlukan untuk membeli bahan baku, menambah peralatan, meningkatkan produksi maupun memperluas usaha. Namun setelah produksi meningkat, pengusaha juga membutuhkan pembeli.

Karena itu, menurut sikap DPN ETH, kebijakan pembiayaan harus berjalan bersama pembukaan akses pasar.

Modal tanpa pasar berpotensi menjadi utang. Modal yang dipertemukan dengan pasar dapat menjadi jalan menuju pertumbuhan usaha.

Pandangan bahwa pembiayaan perlu disertai akses pasar juga ditegaskan pemerintah. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan peningkatan kapasitas produksi melalui pembiayaan harus diiringi perluasan pasar agar usaha dapat tumbuh secara sehat dan pembiayaannya tetap berkualitas.

KUR Rp197 Triliun Sudah Menjangkau 3,05 Juta UMKM

Bank Indonesia mencatat hingga 20 Agustus 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat telah mencapai sekitar Rp197 triliun kepada 3,05 juta pelaku UMKM.

Sekitar 65 persen KUR disalurkan kepada sektor produksi, menunjukkan pembiayaan semakin diarahkan kepada aktivitas usaha yang menghasilkan barang dan jasa.

DPN ETH menilai pencapaian tersebut perlu dilanjutkan dengan memastikan kredit benar-benar menjangkau usaha produktif yang mempunyai peluang berkembang.

Pelaku usaha mikro di pasar tradisional, sentra pertanian, perikanan, industri rumahan, kuliner, kerajinan hingga usaha jasa perlu mendapatkan kesempatan yang lebih besar untuk masuk dalam ekosistem pembiayaan formal.

H. Safrizal: Pengusaha Kecil Jangan Selamanya Tetap Kecil

DPN Elang Tiga Hambalang menilai salah satu tantangan terbesar ekonomi rakyat adalah banyak usaha yang mampu bertahan selama bertahun-tahun tetapi sulit berkembang menjadi usaha yang lebih besar.

Menurut pandangan H. Safrizal, kebijakan UMKM seharusnya mempunyai tujuan yang jelas: membantu usaha mikro berkembang menjadi usaha kecil, usaha kecil menjadi usaha menengah, dan usaha menengah mempunyai kemampuan memasuki rantai pasok industri nasional.

Hal tersebut membutuhkan kombinasi pembiayaan, pendampingan, teknologi, legalitas dan pemasaran.

DPN ETH berpandangan bahwa pemberdayaan UMKM tidak boleh sekadar membuat masyarakat mampu bertahan.

Target berikutnya harus membuat mereka berkembang.

OJK: Persoalan UMKM Bukan Hanya Pembiayaan

OJK sendiri mengakui tantangan pengembangan UMKM tidak hanya terkait ketersediaan dana.

Sejumlah pelaku usaha masih menghadapi keterbatasan dalam legalitas usaha, pencatatan keuangan, informasi pasar, kapasitas usaha dan keterhubungan dengan rantai pasok. Karena itu OJK mendorong agar pembiayaan berjalan beriringan dengan pendampingan, akses pasar dan digitalisasi.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai temuan tersebut sangat relevan dengan kondisi pengusaha kecil di daerah.

Banyak usaha sebenarnya mempunyai produk yang baik tetapi kesulitan berkembang karena kemasan kurang kompetitif, belum mempunyai izin yang diperlukan, pembukuan belum tertata atau belum mengetahui cara memasuki pasar modern.

Pemerintah daerah, lembaga keuangan, koperasi dan organisasi pengusaha dapat mengambil peran dalam menjembatani persoalan tersebut.

Ganda Satria Dharma: UMKM Harus Masuk Rantai Pasok yang Lebih Besar

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan usaha kecil membutuhkan jalan untuk masuk ke pasar yang lebih besar.

DPN ETH mendorong agar pelaku UMKM semakin banyak dihubungkan dengan pengadaan pemerintah, BUMN, perusahaan swasta, hotel, restoran, ritel modern, industri serta pasar digital.

Business matching antara UMKM dengan calon pembeli juga perlu diperluas.

Dengan demikian, pengusaha tidak hanya memperoleh pinjaman tetapi juga mempunyai gambaran jelas mengenai kepada siapa produknya akan dijual.

BRI Salurkan Rp103,81 Triliun KUR kepada 2 Juta Debitur

Perbankan nasional juga mempunyai peran besar dalam pembiayaan usaha rakyat.

BRI melaporkan bahwa hingga akhir Juni 2026, portofolio kredit UMKM perseroan mencapai sekitar Rp1.235 triliun, atau 75,2 persen dari total kreditnya. Sepanjang Januari–Juni 2026, BRI menyalurkan Rp103,81 triliun KUR kepada sekitar dua juta debitur.

Dari penyaluran KUR tersebut, sektor pertanian menyerap sekitar 42,68 persen dan perdagangan sekitar 32,34 persen.

DPN ETH menilai besarnya pembiayaan kepada sektor pertanian memperlihatkan bahwa kebijakan UMKM juga mempunyai kaitan langsung dengan ketahanan pangan dan ekonomi pedesaan.

Pembiayaan Jangan Hanya Bergantung pada Agunan

Salah satu perkembangan penting dalam kebijakan pembiayaan UMKM adalah dorongan agar lembaga keuangan semakin mempertimbangkan karakteristik usaha.

OJK melalui POJK Nomor 19 Tahun 2025 mendorong pembiayaan UMKM yang lebih mudah, cepat, tepat dan inklusif dengan tetap menjalankan prinsip tata kelola dan manajemen risiko.

Pendekatan pembiayaan juga didorong untuk mempertimbangkan potensi usaha, arus kas, transaksi dan keterlibatan UMKM dalam ekosistem bisnis, tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan agunan tambahan.

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung pendekatan tersebut.

Banyak pengusaha kecil mempunyai usaha produktif dan pelanggan tetapi tidak memiliki aset besar untuk dijadikan jaminan.

Digitalisasi transaksi dan pencatatan keuangan dapat membantu lembaga pembiayaan melihat kemampuan usaha secara lebih objektif.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah untuk UMKM

Dari Hambalang, DPN Elang Tiga Hambalang mendorong sedikitnya tujuh agenda untuk membuat pembiayaan UMKM lebih berdampak.

Pertama, perluas akses modal kepada usaha produktif. Pengusaha kecil yang memiliki prospek tetapi belum bankable perlu mendapatkan pendampingan.

Kedua, hubungkan pembiayaan dengan pasar. Setiap peningkatan produksi harus mempunyai peluang penjualan yang jelas.

Ketiga, perkuat legalitas usaha. Pemerintah perlu membantu UMKM memperoleh NIB, sertifikasi, izin dan dokumen pendukung sesuai jenis usahanya.

Keempat, bantu pencatatan keuangan. Pembukuan yang baik membuat pengusaha lebih mudah mengukur keuntungan sekaligus mengakses pembiayaan.

Kelima, masukkan UMKM ke rantai pasok perusahaan besar. Kemitraan harus menghasilkan transaksi nyata.

Keenam, perkuat digitalisasi. Teknologi harus digunakan untuk memperluas pasar, pembayaran dan rekam jejak usaha.

Ketujuh, ukur keberhasilan dari perkembangan usaha. Bukan hanya berapa banyak kredit disalurkan, tetapi berapa banyak UMKM naik kelas dan membuka pekerjaan.

Asosiasi Pengusaha dan Organisasi Masyarakat Bisa Menjadi Jembatan

DPN ETH berpandangan organisasi kemasyarakatan dan komunitas pengusaha dapat membantu mempertemukan pelaku usaha kecil dengan informasi pembiayaan, pelatihan maupun calon mitra pasar.

Peran tersebut harus dilakukan secara transparan dan tidak menggantikan kewenangan bank maupun pemerintah dalam menentukan kelayakan pembiayaan.

DPN ETH ingin mendorong terciptanya ekosistem di mana pengusaha yang lebih besar juga memberi ruang kepada usaha kecil untuk masuk dalam rantai pasok mereka.

Jika satu perusahaan besar memiliki puluhan atau ratusan pemasok UMKM, dampak ekonominya dapat menyebar kepada jauh lebih banyak keluarga.

Dari Hambalang untuk Pengusaha Rakyat Indonesia

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal bersama Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma menilai penguatan UMKM harus menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi nasional.

Pengusaha kecil merupakan masyarakat yang berani mengambil risiko, menciptakan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan sering kali juga memberi pekerjaan kepada orang lain.

Mereka tidak hanya membutuhkan kredit.

Mereka membutuhkan kesempatan untuk tumbuh.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, perbankan, BUMN, perusahaan swasta dan organisasi pengusaha membuka lebih banyak pintu bagi usaha rakyat.

Dari Hambalang untuk Indonesia — Buka Modalnya, Perluas Pasarnya, Naikkan Kelas Usahanya, Sejahterakan Rakyatnya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
H. Safrizal

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang:
Ganda Satria Dharma