MEDAN — Selasa, 1 September 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan komitmennya menjadikan pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) sebagai salah satu prioritas pembenahan transportasi publik. Namun, proyek transportasi massal tersebut mendapat catatan keras dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H.

Bahar menegaskan bahwa pembangunan transportasi publik tidak boleh berhenti pada peresmian, seremoni, dan klaim keberhasilan. Pemerintah harus berani membuka kepada masyarakat bagaimana proyek tersebut direncanakan, dibiayai, dikelola, serta bagaimana manfaatnya akan dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.

Pemprov Sumut pada 31 Agustus 2026 menyatakan BRT menjadi langkah strategis untuk menyediakan transportasi publik yang nyaman dan dapat diandalkan. BRT Mebidang saat ini melayani rute Medan–Binjai dan Medan–Lubukpakam, sementara kelembagaan yang akan mengelola layanan tersebut ditargetkan selesai pada akhir 2026.

“Kami tidak ingin pembangunan transportasi massal hanya terlihat megah di atas kertas dan bagus saat peresmian. Ukuran keberhasilannya sederhana: apakah masyarakat mendapatkan angkutan yang murah, aman, tepat waktu, mudah dijangkau, dan mampu mengurangi kemacetan? Kalau itu belum dirasakan rakyat, pemerintah jangan terlalu cepat mengklaim keberhasilan,” tegas Bahar Effendi Pulungan.

Menurut Bahar, pemerintah juga harus menjelaskan secara terbuka kesiapan sistem pendukung BRT, mulai dari halte, jalur, integrasi dengan angkutan umum yang sudah ada, skema pembiayaan operasional hingga kelembagaan pengelolanya.

ETH Sumut menilai keterbukaan tersebut penting karena proyek BRT Mebidang merupakan proyek transportasi berskala besar. Pemerintah sebelumnya menyebut pembangunan infrastruktur BRT Mebidang mendapat pembiayaan mitra pembangunan World Bank dan AFD Prancis dengan total sekitar Rp1,9 triliun.

“Nilainya besar dan kepentingan publiknya juga besar. Karena itu pengawasannya tidak boleh kecil. Setiap rupiah, setiap kontrak, setiap tahapan pembangunan dan target pelayanan harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton dari proyek besar yang menggunakan sumber daya untuk kepentingan publik,” ujar Bahar.

Bahar juga mengingatkan Pemprov Sumut agar tidak memaksakan masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi apabila transportasi publik belum mampu memberikan pelayanan yang lebih baik.

Menurutnya, perubahan pola transportasi tidak bisa dibangun melalui slogan. Pemerintah terlebih dahulu harus menjamin ketepatan waktu, keamanan penumpang, kenyamanan armada, keterjangkauan tarif, kemudahan berpindah moda serta akses bagi pelajar, pekerja, lansia dan penyandang disabilitas.

Pada tahap uji coba yang diumumkan Pemprov Sumut pada 19 Agustus, dua unit bus listrik mulai dioperasikan. Operasi penuh untuk dua koridor tersebut ditargetkan 8 Desember 2026 dengan 30 bus listrik, termasuk tiga armada cadangan. Pemerintah juga menyebut tarif yang direncanakan sebesar Rp4.300 untuk penumpang umum dan Rp3.000 bagi kelompok tertentu.

ETH Sumut minta pemerintah buka indikator keberhasilan

Bahar meminta Pemprov Sumut menetapkan indikator keberhasilan BRT yang dapat diawasi publik. Pemerintah, menurutnya, perlu mempublikasikan secara berkala jumlah penumpang, ketepatan waktu perjalanan, tingkat keterisian armada, biaya operasional, subsidi apabila ada, keluhan masyarakat serta perkembangan integrasi dengan angkutan lainnya.

“Jangan ukur keberhasilan dari berapa banyak bus yang diluncurkan. Ukur dari berapa banyak rakyat yang akhirnya memilih naik transportasi umum karena memang lebih nyaman, murah dan efisien,” katanya.

Bahar juga meminta pemerintah memastikan keberadaan BRT tidak mematikan mata pencaharian pengemudi angkutan umum yang selama ini melayani masyarakat.

“Sopir angkot jangan dikorbankan atas nama modernisasi. Mereka harus dilibatkan dalam sistem baru, misalnya menjadi angkutan pengumpan atau feeder. Modernisasi transportasi harus memperbaiki kehidupan masyarakat, bukan menciptakan kelompok masyarakat baru yang kehilangan penghasilan,” tegasnya.

Konsep menjadikan angkutan kota sebagai feeder sebenarnya telah disebut Pemprov Sumut sejak Maret 2026 sebagai bagian dari rencana integrasi BRT. Karena itu, menurut ETH Sumut, konsep tersebut harus diwujudkan secara konkret dan bukan sekadar rencana.

Jangan biarkan proyek kehilangan pengawasan

ETH Sumut menyatakan akan terus mengawal pengembangan transportasi massal tersebut sebagai bagian dari kepentingan publik.

Bahar menegaskan bahwa ETH Sumut pada prinsipnya tidak mempersoalkan modernisasi transportasi. Yang dikritik adalah apabila pembangunan berskala besar tidak diikuti transparansi, pengawasan, kesiapan pelayanan, serta pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat.

“Kami mengingatkan Pemprov Sumut: jangan jadikan BRT sekadar etalase pembangunan. Buktikan kepada rakyat bahwa proyek ini benar-benar menyelesaikan persoalan kemacetan dan transportasi. Buka pengelolaannya secara transparan, pastikan anggarannya dapat diawasi, libatkan angkutan yang sudah ada, dan jangan biarkan proyek sebesar ini berjalan tanpa kontrol publik yang kuat,” tutup Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H.