MEDAN — Selasa, 1 September 2026, Pembahasan arah pembangunan dan kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menuju APBD 2027 mendapat perhatian serius dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H.

Bahar meminta Pemprov Sumut bersama DPRD Sumatera Utara tidak menjadikan pembahasan anggaran sekadar rutinitas tahunan yang dipenuhi angka, program dan kegiatan, tetapi minim dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

Menurutnya, setiap rupiah dalam APBD merupakan uang publik yang harus dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, pemerintah dan DPRD harus berani memangkas program yang tidak memiliki manfaat langsung, menghindari pemborosan serta memastikan anggaran benar-benar diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat.

“APBD bukan uang pemerintah dan bukan pula uang DPRD. Itu uang rakyat. Jangan sampai rakyat terus mendengar angka anggaran yang besar, tetapi ketika mereka melihat jalan rusak, pelayanan publik, persoalan pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat, masalahnya tetap berulang dari tahun ke tahun,” tegas Bahar.

Pembahasan mengenai arah pembangunan Sumatera Utara mengemuka dalam Rapat Kerja DPRD Sumut di Simalungun. Pemprov Sumut menyatakan pembahasan KUA-PPAS, Perubahan APBD 2026 hingga APBD 2027 harus diarahkan pada kepentingan masyarakat.

ETH Sumut menilai komitmen tersebut harus dibuktikan melalui struktur anggaran yang transparan dan dapat diperiksa masyarakat, bukan berhenti pada pernyataan.

Bahar: buka anggaran sampai rakyat bisa mengawasi

Bahar meminta Pemprov Sumut dan DPRD membuka secara jelas prioritas program, nilai anggaran, target penerima manfaat serta indikator keberhasilan setiap program strategis.

Menurutnya, transparansi tidak cukup hanya dengan mempublikasikan dokumen anggaran. Informasi tersebut harus disajikan secara mudah dipahami sehingga masyarakat dapat mengetahui ke mana uang daerah dibelanjakan dan apa hasilnya.

“Jangan bicara transparansi kalau rakyat hanya disodorkan tumpukan angka yang sulit dipahami. Sebutkan programnya, berapa anggarannya, siapa penerima manfaatnya, kapan selesai dan apa hasil yang harus dicapai. Dengan begitu masyarakat bisa ikut mengawasi,” ujarnya.

Bahar menilai pengawasan publik semakin penting ketika pemerintah menghadapi tekanan untuk meningkatkan pendapatan daerah. Menurutnya, sebelum masyarakat diminta berkontribusi lebih besar melalui pajak dan berbagai penerimaan daerah, pemerintah terlebih dahulu harus membuktikan bahwa belanja daerah telah dikelola secara efektif.

Pangkas kegiatan seremonial dan belanja yang tidak mendesak
ETH Sumut meminta pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap belanja yang tidak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Bahar menegaskan anggaran harus lebih banyak diarahkan untuk perbaikan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, pertanian, UMKM serta penciptaan kesempatan kerja.

“Kalau masih ada jalan yang rusak, masyarakat kesulitan mendapatkan pelayanan, petani menghadapi persoalan produksi dan pemasaran, UMKM membutuhkan dukungan dan masyarakat masih sulit mendapatkan pekerjaan, maka belanja yang sifatnya seremonial dan tidak mendesak harus berani dipangkas,” katanya.

Menurut Bahar, pemerintah tidak boleh mengukur keberhasilan hanya berdasarkan tingginya penyerapan anggaran.

“Menghabiskan anggaran bukan prestasi. Prestasi adalah ketika uang yang dibelanjakan menghasilkan perubahan yang bisa dirasakan rakyat. Jangan sampai anggaran terserap hampir seluruhnya tetapi persoalan masyarakat tetap sama,” tegasnya.

DPRD harus menjadi pengawas, bukan sekadar menyetujui
Bahar juga memberikan kritik keras terhadap fungsi pengawasan DPRD Sumatera Utara.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk menguji setiap program yang diajukan pemerintah sebelum dimasukkan ke dalam APBD.

“DPRD jangan hanya kuat ketika membahas angka, tetapi lemah ketika mengawasi hasilnya. Jangan sampai pembahasan APBD berubah menjadi sekadar pembagian program dan kepentingan. Setiap anggota DPRD harus ingat bahwa mereka dipilih untuk menjaga kepentingan rakyat,” ujar Bahar.

ETH Sumut meminta pembahasan APBD dilakukan secara terbuka dan menghindari program yang tidak memiliki urgensi maupun indikator manfaat yang jelas.

Bahar juga meminta program yang pernah memperoleh anggaran tetapi tidak mencapai target dievaluasi terlebih dahulu sebelum kembali mendapatkan alokasi pada tahun berikutnya.

ETH Sumut minta audit manfaat program
Selain audit administrasi dan keuangan, Bahar menilai pemerintah perlu melakukan audit manfaat terhadap program-program yang menggunakan anggaran besar.

Artinya, pemerintah tidak hanya memeriksa apakah uang telah dibelanjakan sesuai prosedur, tetapi juga memastikan apakah belanja tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

“Program bisa saja selesai secara administrasi, laporan pertanggungjawabannya lengkap dan anggarannya terserap. Tetapi pertanyaan kami: apa yang berubah bagi rakyat? Kalau manfaatnya tidak jelas, program itu harus dievaluasi dan jangan terus-menerus diberi anggaran,” katanya.

ETH Sumut meminta Pemprov dan DPRD Sumatera Utara memastikan penyusunan APBD 2027 berpegang pada prinsip transparansi, efisiensi, pemerataan dan keberpihakan terhadap kebutuhan masyarakat.

Bahar menegaskan ETH Sumut akan terus mengawal kebijakan anggaran yang menyangkut kepentingan publik.

“Jangan jadikan APBD sebagai pesta angka setiap tahun. Rakyat tidak membutuhkan anggaran yang hanya terlihat besar di atas kertas. Rakyat membutuhkan jalan yang baik, sekolah yang layak, pelayanan kesehatan, lapangan kerja dan ekonomi yang bergerak. Kalau uang rakyat tidak menghasilkan manfaat nyata bagi rakyat, pemerintah dan DPRD wajib menjelaskan ke mana anggaran itu bekerja,” tutup Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, S.H.