Reza Prasatria Dharma: Mahasiswa Harus Kritis Mengawasi Kampus, tetapi Setiap Kritik Wajib Berdasarkan Fakta dan Bukti

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 1 September 2026, Integritas dunia pendidikan kembali menjadi perhatian nasional setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2026. Berdasarkan jadwal resmi KPK, setelah tahapan pengumpulan data berakhir pada 16 Agustus, program memasuki tahap analisis dan penyusunan hasil pada 17 Agustus–5 Oktober 2026.

SPI Pendidikan merupakan instrumen untuk memetakan kondisi integritas dan potensi risiko korupsi dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Program tersebut melibatkan satuan pendidikan dari berbagai jenjang, termasuk perguruan tinggi.

Bagi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, agenda tersebut penting karena persoalan integritas pendidikan bukan semata-mata urusan aparat penegak hukum.

Mahasiswa juga mempunyai kepentingan langsung terhadap kampus yang transparan, adil dan akuntabel.

Integritas Kampus Tidak Boleh Berhenti pada Slogan

Perguruan tinggi mempunyai posisi strategis dalam membentuk generasi intelektual Indonesia. Karena itu, lingkungan pendidikan seharusnya menjadi salah satu tempat terkuat untuk membangun budaya antikorupsi.

Persoalannya, integritas tidak cukup diajarkan melalui mata kuliah atau seminar.

Integritas harus terlihat dalam tata kelola sehari-hari: proses penerimaan mahasiswa, pelayanan akademik, penggunaan anggaran, penelitian, beasiswa, pengadaan barang dan jasa, pemilihan organisasi mahasiswa hingga hubungan dosen dan mahasiswa.

Satuan Mahasiswa ETH menilai mahasiswa mempunyai posisi penting untuk ikut menjaga lingkungan tersebut.

Namun pengawasan mahasiswa juga harus dilakukan secara bertanggung jawab.

Reza: Kritik Harus Keras pada Masalah, Akurat pada Fakta

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, mendorong mahasiswa mempertahankan tradisi kritis tanpa mengorbankan akurasi dan asas praduga tak bersalah.

“Mahasiswa harus berani mengawasi dan mengkritik ketika menemukan persoalan. Tetapi kritik yang kuat bukan kritik yang paling gaduh. Kritik yang kuat adalah kritik yang mempunyai data, fakta, bukti dan solusi,” kata Reza Prasatria Dharma.

Menurut Reza, mahasiswa juga harus memahami batas antara indikasi, dugaan dan fakta yang telah terbukti.

Seseorang atau institusi tidak boleh langsung dicap melakukan korupsi hanya berdasarkan rumor, ketidaksukaan ataupun informasi yang belum diverifikasi.

Prinsip tersebut penting agar gerakan mahasiswa tetap mempunyai kredibilitas.

“Kalau mahasiswa memperjuangkan integritas, cara kita sendiri juga harus berintegritas. Jangan melawan informasi yang tidak benar dengan informasi yang sama-sama tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Reza.

SPI Pendidikan Menjadi Momentum Evaluasi

KPK menjelaskan SPI Pendidikan bertujuan memotret kondisi integritas pada lingkungan pendidikan dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan.

Karena itu, hasil survei nantinya penting dibaca bukan sekadar sebagai angka atau peringkat.

Bagi perguruan tinggi, temuan mengenai kelemahan tata kelola dapat menjadi bahan evaluasi.

Bagi mahasiswa, data tersebut dapat menjadi dasar untuk menyampaikan kritik secara lebih objektif.

Satuan Mahasiswa ETH memandang pendekatan berbasis data seperti ini jauh lebih produktif daripada membangun tuduhan terhadap kampus atau individu tanpa bukti.

Mahasiswa Berhak Mempertanyakan Pengelolaan Kampus

Kampus merupakan ruang akademik, tetapi banyak perguruan tinggi juga mengelola sumber daya dalam jumlah besar.

Mahasiswa mempunyai kepentingan terhadap transparansi penggunaan berbagai sumber daya yang secara langsung berkaitan dengan pelayanan pendidikan mereka.

Karena itu, Satuan Mahasiswa ETH mendorong mahasiswa meningkatkan kemampuan membaca dokumen, memahami regulasi, menggunakan mekanisme keterbukaan informasi, serta mengetahui prosedur pengaduan yang tersedia.

Pengawasan mahasiswa juga sebaiknya diarahkan pada perbaikan sistem, bukan sekadar mencari individu untuk disalahkan.

Dari Demonstrasi Menuju Pengawasan Berbasis Data

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk penyampaian pendapat yang sah dalam negara demokratis.

Namun gerakan mahasiswa mempunyai instrumen yang jauh lebih luas.

Mahasiswa dapat melakukan kajian kebijakan.

Melakukan penelitian.

Mengajukan permohonan informasi publik.

Mengembangkan kanal pengaduan.

Menyelenggarakan diskusi terbuka.

Membandingkan kebijakan dengan regulasi.

Mengawasi tindak lanjut rekomendasi.

Dan ketika terdapat indikasi pelanggaran yang didukung bukti memadai, mahasiswa dapat menggunakan mekanisme pelaporan kepada lembaga yang berwenang.

Dengan demikian, gerakan mahasiswa berkembang dari sekadar politik suara menjadi politik data dan argumentasi.

Satuan Mahasiswa ETH Usulkan Gerakan “Kampus Berintegritas”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengusulkan lima agenda yang dapat menjadi bahan gerakan mahasiswa: memperkuat literasi antikorupsi; membangun budaya transparansi organisasi mahasiswa; mengembangkan kemampuan investigasi dan verifikasi informasi yang etis; mendorong keterbukaan tata kelola kampus sesuai ketentuan hukum; serta mengawal tindak lanjut rekomendasi perbaikan berdasarkan data.

Kelima gagasan tersebut merupakan analisis dan usulan Satuan Mahasiswa ETH, bukan program KPK maupun kebijakan pemerintah.

Satuan Mahasiswa ETH juga menekankan prinsip penting: pengawasan tidak boleh berubah menjadi fitnah.

Tidak setiap kesalahan administrasi merupakan korupsi, dan tidak setiap dugaan otomatis membuktikan tindak pidana.

Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum melalui proses sesuai peraturan perundang-undangan.

Reza: Integritas Dimulai dari Organisasi Mahasiswa

Reza menilai tuntutan transparansi terhadap perguruan tinggi juga harus diikuti kesediaan organisasi mahasiswa untuk menerapkan prinsip yang sama.

“Kita tidak mungkin menuntut kampus transparan sementara organisasi mahasiswa sendiri tidak transparan. Integritas harus dimulai dari diri kita, dari organisasi kita, kemudian kita perjuangkan menjadi budaya kampus,” tegas Reza.

Prinsip tersebut dapat diterapkan melalui laporan kegiatan yang jelas, penggunaan anggaran organisasi secara transparan, proses pengambilan keputusan yang terbuka serta pertanggungjawaban kepada anggota.

Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya berbicara mengenai antikorupsi.

Mahasiswa mempraktikkannya.

Dari Hambalang untuk Pendidikan Indonesia

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong hasil SPI Pendidikan 2026 nantinya digunakan sebagai momentum memperkuat integritas dunia pendidikan.

Perguruan tinggi membutuhkan mahasiswa yang kritis.

Mahasiswa membutuhkan kampus yang terbuka.

Dan Indonesia membutuhkan generasi intelektual yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga mempunyai keberanian moral menjaga kepentingan publik.

“Mahasiswa harus berani kritis, tetapi keberanian itu harus berjalan bersama fakta, integritas dan tanggung jawab. Kampus yang kuat bukan kampus yang bebas dari kritik, melainkan kampus yang berani memperbaiki diri ketika kritik menunjukkan persoalan yang nyata,” kata Reza Prasatria Dharma.

Catatan verifikasi redaksi

FAKTA TERVERIFIKASI: SPI Pendidikan merupakan program KPK untuk memetakan kondisi integritas dan risiko korupsi pada ekosistem pendidikan. Berdasarkan jadwal program 2026, tahap analisis dan penyusunan hasil berlangsung 17 Agustus–5 Oktober 2026.

ANALISIS ORGANISASI: gagasan “Kampus Berintegritas”, pengawasan berbasis data, transparansi organisasi mahasiswa dan dorongan agar hasil SPI digunakan sebagai instrumen evaluasi merupakan pandangan Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.

KUTIPAN REZA PRASATRIA DHARMA: