Lebih dari 40 program pembangunan sedang diseleksi dan sekitar 10 proyek disiapkan untuk lelang dini. Asosiasi meminta pemerintah memastikan pengadaan terbuka, persaingan sehat, serta pelaksanaan kewajiban alokasi belanja bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 11 November 2026 (WIB).

Rencana Pemerintah Kabupaten Bogor mempercepat pengadaan proyek pembangunan tahun 2027 membuka peluang bagi sektor konstruksi, perdagangan, jasa, dan industri pendukung.

Namun, kesempatan tersebut harus disertai transparansi pengadaan agar pengusaha, pelaku UMKM, dan koperasi yang memenuhi persyaratan dapat bersaing secara adil.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai percepatan pembangunan harus memberikan manfaat ekonomi yang luas, bukan hanya mempercepat penyerapan anggaran daerah.

Lebih dari 40 program pembangunan sedang diseleksi

Bupati Bogor Rudy Susmanto pada Selasa, 10 November 2026, menyampaikan bahwa pemerintah daerah sedang menyeleksi lebih dari 40 program prioritas pembangunan tahun 2027.

Sekitar 10 proyek dipersiapkan untuk mengikuti lelang dini pada Desember 2026.

Program tersebut antara lain pembangunan jalan layang Bojonggede–Kemang (Bomang) dengan perkiraan anggaran Rp150 miliar serta kelanjutan pembangunan embarkasi haji dan umrah di kawasan Stadion Pakansari dengan rencana anggaran Rp142 miliar.

Menurut pemerintah daerah, proyek harus memenuhi persyaratan kesiapan lahan, dokumen perencanaan, studi kelayakan, dan detail engineering design atau DED.

Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bogor, Arie Fikriansyah, menjelaskan bahwa tender dapat diproses setelah persyaratan terpenuhi, sedangkan penandatanganan kontrak menunggu pengesahan APBD 2027.

Dengan demikian, angka dan proyek tersebut masih merupakan rencana, bukan kontrak yang telah diberikan kepada penyedia.

Pengusaha, UMKM, dan koperasi memiliki kepentingan yang harus dilindungi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pengadaan pemerintah harus menjamin persaingan yang sehat, kejelasan persyaratan, serta perlakuan yang adil kepada seluruh peserta.

Perpres Nomor 46 Tahun 2025 memperkuat pengaturan keterlibatan usaha mikro, kecil, dan koperasi dalam pengadaan pemerintah.

Pasal 65 mengatur kewajiban alokasi paling sedikit 40 persen dari nilai anggaran belanja barang/jasa bagi kelompok usaha tersebut.

Paket pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, dan jasa lainnya dengan pagu hingga Rp15 miliar diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi, kecuali pekerjaan yang membutuhkan kemampuan teknis yang tidak dapat dipenuhi kelompok tersebut.

Ketentuan ini berlaku sesuai ruang lingkup dan persyaratan pengadaan, bukan jaminan setiap pelaku usaha memperoleh proyek.

Asosiasi menilai ketentuan tersebut harus dijalankan melalui perencanaan paket yang tepat, keterbukaan dokumen, dan pengawasan yang dapat diperiksa.

Empat tuntutan konstruktif kepada pemerintah

Pertama, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui unit kerja pengadaan perlu memastikan informasi rencana pengadaan tersedia dalam SiRUP dan proses pemilihan diumumkan melalui sistem pengadaan resmi.

Kedua, pemerintah daerah perlu memetakan alokasi belanja bagi usaha mikro, kecil, dan koperasi sesuai Pasal 65, dengan indikator nilai anggaran yang dialokasikan dan realisasinya.

Ketiga, LKPP bersama perangkat daerah terkait perlu memperluas pelatihan penggunaan sistem pengadaan elektronik serta persiapan administrasi usaha.

Keempat, pejabat pengadaan dan pengelola kontrak perlu memastikan ketentuan kemitraan, subkontrak, pemeriksaan hasil pekerjaan, dan pembayaran dilaksanakan sesuai peraturan serta perjanjian.

Asosiasi juga mengusulkan agar Inspektorat Kabupaten Bogor memantau pengaduan pengadaan sesuai kewenangannya, dengan hasil tindak lanjut yang dapat diperiksa.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang memperjuangkan hak pengusaha, UMKM, dan koperasi, asosiasi dapat membantu anggota memahami ketentuan pengadaan dan meningkatkan kesiapan mengikuti proses pemilihan penyedia.

Asosiasi juga dapat menghimpun hambatan administrasi, mendokumentasikan keluhan yang memiliki bukti, serta menyusun rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan LKPP.

Untuk proyek berskala besar, asosiasi dapat mendorong penjajakan kemitraan yang sah antara perusahaan konstruksi dan pemasok kecil yang memiliki kemampuan sesuai kebutuhan pekerjaan.

Langkah tersebut diharapkan membuka kesempatan usaha sekaligus mendukung pembangunan yang berkualitas dan akuntabel.

Pesan utama: Anggaran pembangunan harus dikelola secara transparan, memberi kesempatan usaha yang adil, dan memperkuat keterlibatan UMKM serta koperasi sesuai ketentuan hukum.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Rabu, 11 November 2026