HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Kamis, 3 September 2026. Kebijakan terbaru pemerintah mengenai pengelolaan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 712 menjadi perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH). Organisasi menilai pengelolaan perikanan yang berkelanjutan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap nelayan yang menggantungkan kehidupan keluarganya dari laut.

Fakta Terverifikasi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 62 Tahun 2026 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 712 pada 20 Agustus 2026. Berdasarkan JDIH KKP, keputusan tersebut berstatus berlaku.

WPPNRI 712 mencakup kawasan Laut Jawa, sehingga tata kelola wilayah ini memiliki arti penting bagi aktivitas perikanan dan masyarakat pesisir di kawasan yang bergantung pada sumber daya laut.

Kebijakan tersebut hadir di tengah agenda KKP memperkuat tata kelola program prioritas nasional. Pada 1 September 2026, Inspektorat Jenderal KKP menggelar konsolidasi pengawasan dan integritas program prioritas. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam forum tersebut menekankan perlunya standar dan prosedur dalam pelaksanaan program agar menghasilkan kualitas maksimal.

Indonesia juga telah mengesahkan ILO Convention 188 mengenai pekerjaan dalam sektor penangkapan ikan melalui Perpres Nomor 25 Tahun 2026, yang ditetapkan pada 24 April 2026. Kerangka ini menambah dimensi perlindungan pekerja dalam tata kelola sektor penangkapan ikan.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung pengelolaan sumber daya ikan yang menjaga keberlanjutan ekosistem. Namun, organisasi berpandangan implementasinya harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan kecil.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa menjaga populasi ikan merupakan kepentingan nelayan sendiri karena keberlanjutan sumber daya laut menentukan apakah generasi berikutnya masih dapat memperoleh penghidupan dari sektor perikanan.

Pada saat yang sama, menurut pandangan DPN ETH, kebijakan pembatasan maupun pengaturan penangkapan harus disosialisasikan dengan jelas dan memberikan kepastian kepada nelayan mengenai wilayah tangkap, alat tangkap yang diperbolehkan, perizinan serta kewajiban yang harus dipenuhi.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai pengawasan di laut juga perlu menjamin terciptanya keadilan. Nelayan kecil yang mematuhi aturan jangan sampai kalah bersaing dengan praktik penangkapan ikan ilegal atau aktivitas yang merusak sumber daya perikanan.

DPN ETH mendorong pemerintah memperkuat pelabuhan perikanan, ketersediaan BBM, fasilitas rantai dingin, akses pasar, keselamatan melaut dan perlindungan pekerja perikanan sehingga kebijakan konservasi berjalan bersama peningkatan kesejahteraan.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, laut harus dijaga, tetapi nelayan yang selama ini hidup dari laut juga harus dilindungi. Keduanya bukan kepentingan yang harus dipertentangkan.

Dari Hambalang untuk Indonesia — jaga lautnya, lindungi ikannya, dan sejahterakan nelayannya.