PEKANBARU — Kamis, 3 September 2026, Ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah perbatasan Kota Pekanbaru membutuhkan penanganan terpadu. Kawasan yang berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan dinilai rawan karena kebakaran dari daerah sekitar dapat meluas serta membawa kabut asap ke Pekanbaru.

Komisi III DPRD Pekanbaru sebelumnya meminta pemerintah daerah membangun kerja sama penanganan karhutla. Koordinasi diperlukan agar tim yang berada paling dekat dengan lokasi kebakaran dapat segera melakukan pemadaman tanpa terhambat batas administrasi.

Selain koordinasi antardaerah, pemerintah diminta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka lahan atau membakar sampah. Penambahan dan pemeliharaan peralatan pemadam juga diperlukan untuk mempercepat penanganan di lapangan.

Pemerintah Kota Pekanbaru bersama BPBD, TNI, dan kepolisian telah menyiagakan personel gabungan. Tim tersebut juga berkoordinasi dengan pemerintah kelurahan untuk mencegah kebakaran meluas, termasuk membantu penanganan kebakaran yang terjadi di perbatasan kota.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.A.P., menegaskan bahwa karhutla di wilayah perbatasan tidak dapat ditangani secara sendiri-sendiri.

“Asap dan kebakaran tidak mengenal batas administrasi. Pemerintah Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Pemerintah Provinsi Riau, BPBD, TNI, Polri, serta unsur masyarakat harus memiliki pola koordinasi dan komando lapangan yang jelas,” kata Muflihun dalam draf pernyataannya.

Menurutnya, langkah pencegahan harus dimulai dari pemetaan lahan rawan, patroli terpadu, penyediaan sumber air, kesiapan kendaraan pemadam, dan penyebaran personel pada lokasi yang berisiko tinggi. Pemerintah juga perlu membuka saluran pelaporan yang cepat dan mudah diakses masyarakat.

“Jangan menunggu api membesar dan asap masuk ke permukiman. Titik rawan harus dipantau setiap hari, peralatan dipastikan berfungsi, dan laporan masyarakat harus langsung ditindaklanjuti,” lanjutnya.

Muflihun juga meminta penggunaan anggaran penanggulangan karhutla disampaikan secara terbuka. Masyarakat perlu mengetahui peruntukan dana, kesiapan sarana, jumlah personel, dan hasil penanganan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru mengajak masyarakat tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara dibakar. Warga yang menemukan kebakaran lahan dapat menghubungi Posko Pekanbaru Siaga Karhutla melalui 0811-765-1464 atau layanan darurat 112.

Muflihun menegaskan bahwa keberhasilan penanganan karhutla harus diukur dari kemampuan mencegah kebakaran, mempercepat pemadaman, melindungi kesehatan warga, dan memastikan pelaku pembakaran diproses sesuai ketentuan hukum.