Reza Prasatria Dharma: Mahasiswa Kritis Harus Memahami Konstitusi agar Kritik Berdiri di Atas Hukum, Data, dan Argumentasi

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 3 September 2026

Pemahaman mahasiswa mengenai konstitusi dan hak warga negara kembali menjadi perhatian setelah 100 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar mengikuti kegiatan pembelajaran di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 1 September 2026.

Dalam kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai hak konstitusional warga negara, fungsi Mahkamah Konstitusi, serta mekanisme perlindungan hak yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Bagi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, kegiatan semacam itu penting diperluas karena mahasiswa bukan hanya peserta pendidikan tinggi, tetapi juga warga negara yang mempunyai hak sekaligus tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Kritik Mahasiswa Perlu Berbasis Konstitusi

Gerakan mahasiswa mempunyai sejarah panjang dalam kehidupan publik Indonesia.

Mahasiswa menyampaikan kritik terhadap kebijakan, melakukan penelitian, menggelar diskusi, menyampaikan aspirasi dan mengawasi penyelenggaraan negara.

Namun kritik yang kuat tidak cukup hanya menggunakan slogan.

Mahasiswa perlu mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan bekerja, bagaimana undang-undang dibentuk, apa batas kewenangan lembaga negara, serta hak apa saja yang dijamin konstitusi.

Dengan bekal tersebut, kritik mahasiswa dapat menjadi lebih presisi dan sulit diabaikan.

Reza: Mahasiswa Harus Tahu Hak dan Batas Kekuasaan

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, mendorong literasi konstitusi tidak hanya menjadi materi mahasiswa fakultas hukum.

“Konstitusi bukan hanya urusan mahasiswa hukum. Mahasiswa teknik, ekonomi, kedokteran, pendidikan, pertanian maupun bidang lainnya tetap merupakan warga negara yang haknya dijamin konstitusi dan kehidupannya dipengaruhi kebijakan negara.”

Menurut Reza, pemahaman hukum justru dapat meningkatkan kualitas gerakan mahasiswa.

“Mahasiswa yang kritis harus memahami apa yang dikritiknya. Ketahui dasar hukumnya, baca datanya, pahami kewenangan lembaganya, lalu bangun argumentasi. Kritik yang berdiri di atas hukum dan fakta jauh lebih kuat daripada kemarahan tanpa dasar.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap editorial organisasi atas nama Reza yang telah mendapat persetujuan untuk rangkaian pemberitaan Satuan Mahasiswa ETH.

Mahasiswa Perlu Memahami Hak Konstitusional

UUD 1945 memberikan berbagai jaminan konstitusional yang relevan dengan kehidupan generasi muda.

Di antaranya terdapat jaminan mengenai persamaan kedudukan dalam hukum, pendidikan, kebebasan berserikat dan berkumpul, penyampaian pendapat, akses informasi serta berbagai hak lainnya.

Namun mempunyai hak tidak otomatis berarti masyarakat memahami cara melindunginya.

Di sinilah pendidikan konstitusi menjadi penting.

Mahasiswa perlu mampu membedakan antara hak konstitusional, hak yang diatur undang-undang, kebijakan pemerintah, dan kepentingan politik.

Perbedaan tersebut penting agar perdebatan publik tidak mencampuradukkan persoalan hukum dengan opini.

Mengenal Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan konstitusional, antara lain menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

Karena itu, mahasiswa yang menilai suatu ketentuan undang-undang merugikan hak konstitusional perlu memahami bahwa sistem hukum menyediakan mekanisme untuk mengujinya.

Pembelajaran mengenai MK juga membantu mahasiswa memahami bahwa demokrasi tidak hanya berlangsung melalui pemilu.

Demokrasi juga membutuhkan lembaga, prosedur hukum, pengawasan kekuasaan dan perlindungan hak warga negara.

Literasi Konstitusi dan Ruang Digital

Sebagai analisis organisasi, Satuan Mahasiswa ETH menilai pendidikan konstitusi semakin penting di era media sosial.

Informasi hukum dapat tersebar sangat cepat.

Potongan video persidangan, pernyataan pejabat atau pasal undang-undang dapat menjadi viral tanpa konteks lengkap.

Mahasiswa perlu membangun kebiasaan memeriksa dokumen primer.

Jika membahas putusan pengadilan, baca putusannya.

Jika membahas undang-undang, periksa naskah resminya.

Jika membahas statistik pemerintah, lihat sumber datanya.

Literasi demokrasi harus berjalan bersama literasi informasi.

Demokrasi Membutuhkan Kritik yang Bertanggung Jawab

Satuan Mahasiswa ETH berpandangan bahwa kritik merupakan bagian penting kehidupan demokrasi.

Namun kebebasan menyampaikan pendapat juga perlu dijalankan secara bertanggung jawab.

Perbedaan pandangan politik tidak boleh menjadi alasan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan fitnah atau menyerang seseorang tanpa dasar.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa tidak perlu kehilangan keberanian untuk mengkritik. Justru kita harus meningkatkan kualitas kritik: keras terhadap persoalan, kuat dalam argumentasi, tetapi tetap menghormati hukum dan martabat manusia.”

Lima Agenda Literasi Konstitusi Mahasiswa

Sebagai pandangan organisasi, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong lima langkah: memasukkan literasi konstitusi dalam diskusi lintas fakultas; memperbanyak kunjungan dan pembelajaran mahasiswa ke lembaga negara; membiasakan penggunaan dokumen hukum dan data primer; memperkuat kemampuan mahasiswa menyusun kajian kebijakan; serta membangun ruang debat kampus yang terbuka, kritis dan menghormati perbedaan pendapat.

Kelima agenda tersebut merupakan usulan Satuan Mahasiswa ETH, bukan program resmi Mahkamah Konstitusi.

Dari Demonstrasi Menuju Kajian Kebijakan

Satuan Mahasiswa ETH tidak melihat kajian akademik dan demonstrasi sebagai dua hal yang harus dipertentangkan.

Penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.

Namun gerakan mahasiswa dapat menjadi lebih kuat ketika tuntutan publik disertai kajian.

Mahasiswa dapat menyusun policy brief, analisis peraturan, kajian anggaran, penelitian lapangan dan rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian mahasiswa tidak hanya mengatakan “kami menolak” atau “kami menuntut”, tetapi juga menjelaskan:

Apa masalahnya?

Apa buktinya?

Apa dasar hukumnya?

Dan apa alternatif penyelesaiannya?

Dari Hambalang untuk Mahasiswa Indonesia

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong generasi muda menjadikan konstitusi sebagai salah satu fondasi gerakan mahasiswa yang kritis-konstruktif.

Mahasiswa perlu berani berbicara.

Tetapi mahasiswa juga harus berani membaca, meneliti dan menguji argumentasinya sendiri.

Reza Prasatria Dharma menegaskan:

“Gerakan mahasiswa akan semakin kuat ketika keberanian bertemu pengetahuan. Pelajari konstitusi, pahami hak rakyat, awasi kekuasaan dengan data dan tawarkan solusi. Indonesia membutuhkan mahasiswa yang kritis sekaligus bertanggung jawab.”