Kamis, 3 September 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, Satuan Nelayan ETH mendorong patroli yang konsisten, perlindungan pelapor dan pemulihan habitat ikan agar destructive fishing tidak merampas masa depan masyarakat pesisir

HAMBALANG, BOGOR — Praktik penangkapan ikan dengan bahan peledak kembali menjadi peringatan serius bagi keberlanjutan sumber daya laut Indonesia setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan mengungkap penanganan dugaan destructive fishing di Perairan Kepulauan Spermonde, Sulawesi Selatan.

Dalam siaran resminya pada 28 Agustus 2026, KKP menyatakan Tim Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mendeteksi ledakan pada 27 Agustus sekitar pukul 09.00 WITA. Petugas kemudian mengamankan KM Nurmaulina bersama lima awak kapal, sekitar 20 kilogram ikan yang disebut KKP sebagai hasil penangkapan menggunakan bahan peledak, serta satu unit kompresor. Kapal dan pihak terkait dibawa ke Satwas SDKP Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Karena proses penanganan perkara masih berjalan, status pihak yang diamankan tetap harus diberitakan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai persoalan tersebut tidak boleh dipandang semata-mata sebagai kasus penegakan hukum.

“Bom ikan bukan hanya menghancurkan ikan pada hari itu. Kerusakan terumbu karang dan habitat dapat membuat nelayan yang bekerja secara legal kehilangan sumber penghidupan dalam waktu panjang. Nelayan yang taat aturan tidak boleh dipaksa membayar harga dari perusakan yang tidak mereka lakukan,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

KKP: praktik diduga dilakukan secara terorganisasi

KKP menjelaskan modus yang sedang ditangani diduga melibatkan beberapa kapal. Satu kelompok disebut bertugas melempar bahan peledak dan menjauh dari lokasi, sedangkan kelompok lain mengumpulkan ikan di permukaan maupun melalui penyelaman.

Direktorat Jenderal PSDKP menegaskan penggunaan bahan peledak dapat mengakibatkan kerusakan serius terhadap terumbu karang dan habitat ikan, sehingga pengawasan destructive fishing akan terus diperkuat.

Satuan Nelayan ETH mendukung penegakan hukum berbasis bukti dan meminta pengawasan tidak hanya dilakukan sesudah kejadian.

“Pencegahan harus lebih kuat. Wilayah yang diketahui rawan harus dipantau secara konsisten agar masyarakat nelayan tidak terus hidup berdampingan dengan ancaman perusakan laut,” ujar Satuan Nelayan ETH.

Rusaknya habitat berarti biaya melaut dapat semakin berat

Bagi nelayan, laut yang sehat merupakan modal ekonomi.

Ketika habitat ikan rusak dan produktivitas wilayah penangkapan menurun, nelayan dapat terpaksa mencari ikan lebih jauh. Kondisi tersebut berpotensi menambah penggunaan BBM, waktu operasi dan biaya perbekalan.

Akibatnya, kerusakan lingkungan dapat berubah menjadi persoalan kesejahteraan keluarga nelayan.

“Perlindungan terumbu karang bukan sekadar agenda lingkungan. Bagi nelayan, itu adalah perlindungan ekonomi. Kalau rumah ikan dihancurkan, nelayan harus pergi semakin jauh untuk mencari penghasilan,” kata Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Lima agenda yang didorong Satuan Nelayan ETH

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong lima langkah untuk memperkuat perlindungan sumber daya ikan:

1. Patroli diperkuat di wilayah rawan destructive fishing, termasuk berdasarkan informasi dari nelayan setempat.
2. Identitas dan keselamatan pelapor dilindungi, agar masyarakat tidak takut menyampaikan informasi.
3. Kanal pengaduan dibuat sederhana dan responsif, sehingga laporan dapat segera diteruskan kepada aparat berwenang.
4. Wilayah laut yang rusak dipulihkan, khususnya kawasan terumbu karang dan habitat penting ikan.
5. Edukasi alat tangkap legal diperluas, sekaligus memperkuat kesadaran bahwa keberlanjutan laut menentukan masa depan ekonomi nelayan.

Nelayan dapat membantu mengawasi, tetapi jangan melakukan konfrontasi

KKP secara resmi mengajak masyarakat, khususnya nelayan, ikut menjaga sumber daya kelautan dan melaporkan apabila menemukan aktivitas penangkapan menggunakan bahan peledak maupun praktik destruktif lainnya.

Satuan Nelayan ETH mendukung partisipasi tersebut, tetapi mengingatkan bahwa masyarakat tidak perlu menghadapi sendiri pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Apabila situasi memungkinkan dan aman, nelayan dapat mencatat waktu kejadian, posisi, ciri kapal atau informasi lain kemudian menyampaikannya kepada aparat.

“Nelayan adalah mata dan telinga yang sangat penting di laut, tetapi nelayan bukan aparat penegak hukum. Jangan mempertaruhkan keselamatan. Dokumentasikan bila aman, laporkan, lalu serahkan penanganannya kepada pihak berwenang,” tegas Satuan Nelayan ETH.

Penegakan hukum harus sekaligus melindungi nelayan legal

Menurut Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang, upaya memberantas destructive fishing harus memberikan manfaat langsung kepada nelayan yang menjalankan kegiatan secara benar.

Nelayan yang menggunakan alat tangkap legal, mematuhi wilayah penangkapan serta menjaga keberlanjutan sumber daya seharusnya mendapatkan kepastian bahwa negara melindungi wilayah penghidupan mereka.

“Jangan sampai nelayan yang patuh aturan kalah dengan mereka yang mencari keuntungan cepat dengan merusak laut. Negara harus hadir untuk memastikan aturan yang sama berlaku bagi semua,” tegas organisasi.

Laut hari ini menentukan kehidupan generasi berikutnya

Satuan Nelayan ETH juga mengingatkan bahwa kerusakan ekosistem bukan hanya persoalan nelayan saat ini.

Anak-anak nelayan yang kelak menggantungkan kehidupan pada sektor kelautan membutuhkan sumber daya ikan yang tetap produktif.

Karena itu agenda perlindungan laut perlu ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan ekonomi pesisir jangka panjang.

“Kita tidak boleh mewariskan laut yang rusak kepada anak-anak nelayan. Apa yang kita lindungi hari ini adalah sumber kehidupan mereka di masa depan,” kata Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Dari Hambalang, bangun jaringan perlindungan laut

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong terbentuknya jaringan komunikasi antarkelompok nelayan untuk menghimpun informasi mengenai destructive fishing dan ancaman terhadap wilayah tangkap.

Informasi tersebut dapat disampaikan secara sistematis kepada KKP, PSDKP, Polairud maupun instansi terkait dengan tetap memperhatikan bukti, prosedur hukum dan keselamatan pelapor.

Dari Hambalang, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyampaikan pesan nasional:

“STOP DESTRUCTIVE FISHING — JAGA TERUMBU KARANG, LINDUNGI IKAN, LINDUNGI PENGHIDUPAN NELAYAN.”

“NELAYAN TAAT ATURAN HARUS DILINDUNGI — LAUT INDONESIA HARUS DIJAGA.”

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT