Hambalang — Jumat, 4 September 2026, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) melanjutkan transformasi pengelolaan rumah sakit milik badan usaha milik negara. Penataan tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola yang lebih profesional, efisien, terintegrasi, dan berdaya saing.

Transformasi rumah sakit BUMN menjadi bagian dari agenda penataan portofolio perusahaan negara. Melalui langkah ini, kegiatan usaha kesehatan akan dikelola secara lebih fokus dan tidak lagi tersebar sebagai lini bisnis noninti berbagai BUMN.

Indonesia Healthcare Corporation (IHC), yang berada di bawah PT Pertamina Bina Medika, sebelumnya disiapkan menjadi bagian penting dalam pembentukan ekosistem rumah sakit BUMN yang terintegrasi.

Penguatan jaringan tersebut diharapkan meningkatkan kualitas layanan, pemanfaatan teknologi kesehatan, efisiensi pengadaan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan medis.

Transformasi ini juga membuka peluang bagi pelaku usaha nasional yang bergerak dalam industri farmasi, alat kesehatan, teknologi informasi, jasa laboratorium, penyediaan makanan pasien, pengelolaan limbah medis, hingga pemeliharaan fasilitas rumah sakit.

Menanggapi perkembangan itu, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyambut positif upaya pemerintah memperbaiki tata kelola rumah sakit BUMN. Namun, organisasi tersebut mengingatkan bahwa efisiensi bisnis tidak boleh mengurangi mutu maupun keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Transformasi rumah sakit BUMN harus menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, terjangkau, transparan, dan merata. Efisiensi perusahaan penting, tetapi keselamatan pasien dan fungsi pelayanan publik harus tetap menjadi prioritas utama,” demikian pernyataan Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang juga mendorong agar proses transformasi memberikan ruang yang adil kepada pengusaha nasional, khususnya UMKM yang telah memenuhi standar pelayanan dan keamanan sektor kesehatan.

Menurut organisasi tersebut, pengadaan barang dan jasa harus dilaksanakan secara terbuka, kompetitif, dan dapat diawasi. Kebijakan penggunaan produk dalam negeri juga perlu diperkuat agar belanja rumah sakit BUMN mampu menggerakkan industri kesehatan nasional.

“Pelaku usaha dalam negeri jangan hanya menjadi penonton. Transformasi ini harus membangun rantai pasok nasional, meningkatkan penggunaan alat kesehatan produksi Indonesia, serta menciptakan kemitraan yang sehat dengan UMKM,” lanjut pernyataan tersebut.

Selain peluang usaha, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya perlindungan tenaga kesehatan dan pekerja pendukung. Restrukturisasi tidak boleh mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak atau mengurangi hak pekerja.

Organisasi itu meminta Danantara dan pengelola rumah sakit BUMN menjaga kepastian kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta memastikan ketersediaan dokter, perawat, obat, dan peralatan medis pada setiap fasilitas.

Transformasi digital juga dinilai perlu diterapkan secara hati-hati. Integrasi rekam medis, sistem antrean, pembayaran, dan layanan konsultasi harus disertai perlindungan data pribadi pasien serta penguatan keamanan siber.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berharap pemerintah menyampaikan peta jalan transformasi secara terbuka, termasuk target peningkatan layanan, skema pengadaan, perlindungan pekerja, dan mekanisme pengawasan.

Keberhasilan transformasi rumah sakit BUMN pada akhirnya tidak cukup dinilai dari peningkatan pendapatan atau efisiensi operasional. Ukuran utamanya harus mencakup peningkatan mutu pelayanan, keterjangkauan biaya, pemerataan akses kesehatan, dan kontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional.