Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah mempercepat kepastian kebijakan perpajakan, menjaga daya beli pekerja, serta memberikan kemudahan administrasi bagi pengusaha, UMKM, dan koperasi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026 (WIB).

Rencana pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada 2027 menjadi perhatian dunia usaha nasional. Kebijakan tersebut berpotensi mengurangi beban pajak pekerja yang memenuhi ketentuan, meningkatkan penghasilan yang dapat dibelanjakan, dan memberikan dampak positif terhadap kegiatan perdagangan.

Namun, pemerintah memastikan penyesuaian PTKP belum akan diberlakukan pada Januari 2027 karena pembahasannya belum selesai.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai kepastian kebijakan tersebut penting bagi pengusaha, UMKM, koperasi, dan pekerja dalam menyusun perencanaan keuangan.

Pemerintah masih membahas kenaikan batas penghasilan bebas pajak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis (5/11/2026), menyampaikan bahwa pemerintah masih membahas besaran serta waktu penerapan penyesuaian PTKP.

Batas PTKP bagi wajib pajak orang pribadi belum kawin tanpa tanggungan saat ini sebesar Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan.

Ketentuan tersebut bersumber dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 yang masih berstatus berlaku.

Besaran PTKP dapat berbeda menurut status perkawinan dan tanggungan sesuai ketentuan.

Pemerintah mempertimbangkan inflasi serta perkembangan upah minimum dalam pembahasan penyesuaian PTKP. Namun, besaran baru dan tanggal penerapannya belum ditetapkan secara final.

Asosiasi minta kepastian kebijakan dan perlindungan dunia usaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa kebijakan perpajakan perlu memperhatikan keseimbangan antara penerimaan negara, daya beli pekerja, dan keberlangsungan usaha.

Peningkatan PTKP berpotensi memperbesar penghasilan bersih pekerja yang selama ini membayar PPh atas penghasilannya.

Daya beli yang lebih kuat dapat mendukung permintaan terhadap barang dan jasa, termasuk produk UMKM.

Namun, Asosiasi mengingatkan bahwa perubahan ketentuan perpajakan juga membutuhkan kesiapan perusahaan dalam menyesuaikan sistem penggajian dan pemotongan PPh Pasal 21.

Koperasi yang memiliki karyawan juga perlu memperoleh informasi mengenai perubahan kewajiban sebagai pemberi kerja.

Pajak UMKM dan PTKP memiliki ketentuan berbeda

Asosiasi menekankan pentingnya membedakan PTKP pekerja dengan fasilitas PPh Final UMKM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, tarif PPh Final 0,5 persen dapat digunakan oleh wajib pajak tertentu, yaitu orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi yang memenuhi persyaratan.

Batas peredaran bruto untuk fasilitas tersebut adalah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak, dengan ketentuan tambahan sesuai jenis wajib pajak.

Karena itu, fasilitas tersebut tidak otomatis berlaku bagi seluruh perusahaan atau seluruh pelaku usaha.

Lima usulan Asosiasi kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Keuangan perlu memberikan kepastian mengenai besaran PTKP baru dan waktu penerapannya setelah pembahasan selesai. Indikatornya adalah penerbitan aturan dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.

Kedua, Direktorat Jenderal Pajak perlu memperluas sosialisasi penghitungan PPh Pasal 21 kepada perusahaan, UMKM, koperasi, dan pekerja.

Ketiga, pemerintah perlu menyediakan waktu persiapan yang memadai apabila terdapat perubahan peraturan agar perusahaan dapat menyesuaikan administrasi penggajian.

Keempat, pemerintah perlu mengevaluasi dampak penyesuaian PTKP terhadap daya beli masyarakat dan kegiatan ekonomi domestik menggunakan data yang dapat diperiksa.

Kelima, Kementerian UMKM bersama DJP perlu memperkuat pendampingan perpajakan bagi usaha kecil, termasuk penjelasan fasilitas pajak yang sesuai dengan bentuk dan karakteristik usaha.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang dapat menghimpun persoalan administrasi perpajakan yang dihadapi anggota, memfasilitasi edukasi, dan menyiapkan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah.

Asosiasi juga dapat mengusulkan dialog dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak guna memperjuangkan pelayanan perpajakan yang transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum.

Langkah tersebut diharapkan membantu pengusaha, UMKM, dan koperasi memenuhi kewajiban perpajakan tanpa menghadapi biaya kepatuhan yang tidak perlu.

Asosiasi menyambut rencana pemerintah memperkuat daya beli melalui penyesuaian PTKP, sekaligus mendorong kepastian kebijakan agar pelaksanaannya dapat dipersiapkan dengan baik.

Pesan utama: Kebijakan pajak yang jelas dan berkeadilan dapat membantu menjaga daya beli pekerja, memperkuat aktivitas UMKM, serta mendukung keberlangsungan usaha dan koperasi Indonesia.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak, Melindungi Kepentingan, dan Mendorong Kemajuan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.