Hambalang — Sabtu, 5 September 2026, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun untuk memperkuat pengembangan komoditas perkebunan strategis pada 2027. Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menyambut positif rencana tersebut, tetapi mengingatkan agar pelaksanaannya memberikan manfaat langsung kepada petani.

Usulan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Pertanian dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa, 1 September 2026. Kementerian Pertanian sebelumnya telah menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan pada 18 Agustus 2026.

Anggaran tambahan direncanakan untuk pengembangan kelapa, kopi, kakao, tebu, lada, pala dan jambu mete. Pemerintah juga merencanakan penyediaan 1.250 unit traktor untuk mendukung peningkatan produksi tebu.

Program tersebut diarahkan untuk menjaga kepastian pasokan bahan baku industri pengolahan, meningkatkan pendapatan petani, membuka lapangan pekerjaan serta memperkuat substitusi impor dan daya saing ekspor pertanian Indonesia.

Menanggapi rencana tersebut, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai penguatan anggaran perkebunan merupakan langkah penting, terutama di tengah persoalan keterbatasan bibit unggul, pupuk, alat pertanian, akses pembiayaan dan kepastian pasar yang masih dihadapi petani.

“Tambahan anggaran Rp5 triliun harus benar-benar turun ke kebun dan dirasakan oleh petani. Jangan sampai keberhasilan program hanya diukur dari besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan, sementara produktivitas dan pendapatan petani tidak mengalami peningkatan,” demikian pernyataan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang juga mendorong pemerintah menetapkan daerah penerima dan kelompok tani melalui pendataan terbuka serta proses verifikasi lapangan. Penyaluran bantuan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, karakter lahan dan komoditas unggulan setiap daerah.

“Petani membutuhkan bibit yang bermutu, pupuk yang tersedia tepat waktu, pendampingan berkelanjutan, alat yang dapat digunakan, serta jaminan pembelian hasil panen dengan harga wajar. Seluruh unsur tersebut harus menjadi satu kesatuan dalam program penguatan perkebunan,” lanjut organisasi tersebut.

Selain peningkatan produksi, pemerintah diminta memperkuat industri pengolahan di wilayah sentra perkebunan. Hilirisasi di tingkat daerah dinilai dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperluas lapangan kerja dan mengurangi ketergantungan petani terhadap penjualan bahan mentah.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang turut mengingatkan pentingnya pengawasan anggaran secara berlapis. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR, penyuluh dan kelompok tani perlu dilibatkan agar bantuan tepat sasaran serta terhindar dari pemotongan, penyimpangan maupun kepentingan kelompok tertentu.

Dalam rencana kerja 2027, Kementerian Pertanian juga menyiapkan pengembangan infrastruktur lahan dan air, penyediaan benih serta bibit berkualitas, modernisasi pertanian, hilirisasi, penyuluhan dan regenerasi petani.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang berharap DPR RI mengawal pembahasan tambahan anggaran tersebut secara transparan. Setiap rupiah yang disetujui harus memiliki target terukur, mulai dari peningkatan produktivitas dan pendapatan petani hingga perluasan pasar produk perkebunan nasional.

“Penguatan sektor perkebunan tidak boleh berhenti sebagai program jangka pendek. Kebijakan ini harus menjadi jalan untuk membangun petani yang mandiri, sejahtera dan memiliki posisi tawar kuat dalam rantai perdagangan,” tutup Satuan Petani Elang Tiga Hambalang.

Sumber fakta utama: pemberitaan ANTARA, 2 September 2026.