MEDAN — Sabtu, 5 September 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah memperkuat program mitigasi di enam kabupaten dan kota yang dinilai rawan bencana. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko, dampak kerusakan, serta potensi korban jiwa.

Enam daerah yang menjadi sasaran program adalah Kabupaten Deli Serdang, Kota Tanjungbalai, Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Mandailing Natal.

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Sumut, Manutur P. Naibaho, menjelaskan bahwa kegiatan mitigasi telah dilaksanakan di sejumlah wilayah, termasuk Kota Tanjungbalai dan Kabupaten Tapanuli Tengah.

Program tersebut meliputi pemetaan kawasan rawan banjir, tanah longsor, dan gempa bumi berdasarkan kondisi geografis masing-masing daerah. Pemerintah juga memberikan penyuluhan, simulasi evakuasi mandiri, pengenalan jalur penyelamatan, serta pengujian alat peringatan dini.

Selain itu, BPBD mendorong pemerintah kabupaten dan kota agar menyusun tata ruang yang memperhatikan risiko bencana. Dokumen kajian risiko, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontingensi juga terus dipersiapkan.

Berdasarkan data BPBD Sumut periode 1 Januari hingga 4 September 2026, cuaca ekstrem menjadi bencana yang paling sering terjadi dengan 127 kejadian. Selanjutnya tercatat 86 kejadian tanah longsor, 73 banjir, dan 47 kebakaran hutan dan lahan.

Sumatera Utara menghadapi sedikitnya 14 jenis ancaman bencana, antara lain cuaca ekstrem, banjir, kebakaran hutan, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, tsunami, kekeringan, banjir bandang, angin puting beliung, dan gelombang pasang.

DPP ETH Sumut: Mitigasi jangan berhenti pada sosialisasi

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, mengapresiasi langkah Pemprov Sumut memperkuat mitigasi di enam wilayah rawan bencana.

Namun, ia mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi dan penyusunan dokumen administratif.

“Mitigasi harus benar-benar menyentuh masyarakat hingga tingkat desa dan lingkungan. Warga perlu mengetahui jalur evakuasi, lokasi pengungsian, nomor darurat, serta tindakan yang harus dilakukan ketika bencana terjadi,” ujar Bahar.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan jalur evakuasi dapat digunakan, rambu keselamatan terpasang dengan jelas, alat peringatan dini berfungsi, serta tempat pengungsian memiliki fasilitas dasar yang memadai.

“Simulasi harus dilaksanakan secara berkala dan melibatkan sekolah, fasilitas kesehatan, perangkat desa, organisasi masyarakat, kelompok pemuda, serta warga lanjut usia dan penyandang disabilitas,” katanya.

Bahar juga menyoroti tingginya jumlah bencana hidrometeorologi di Sumatera Utara. Data 127 kejadian cuaca ekstrem, 86 longsor, dan 73 banjir menunjukkan bahwa penguatan kesiapsiagaan merupakan kebutuhan mendesak.

“Pemerintah kabupaten dan kota harus menertibkan pembangunan di kawasan berisiko, menjaga daerah resapan air, memperbaiki drainase, dan mengawasi pembukaan lahan yang dapat memperbesar ancaman banjir, longsor maupun kebakaran,” tegasnya.

DPP ETH Sumut mendorong pemerintah membuka informasi peta kerawanan bencana kepada masyarakat secara mudah dan transparan. Informasi tersebut dapat disebarkan melalui kantor desa, sekolah, fasilitas umum, media massa, dan kanal digital pemerintah.

“Kesiapsiagaan bukan hanya tanggung jawab BPBD. Pemerintah, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat harus bergerak bersama agar risiko korban dapat ditekan,” tutup Bahar.

Sumber fakta utama: ANTARA Sumut