HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 5 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) memberikan perhatian terhadap langkah Pemerintah Indonesia yang memberikan penegasan status kewarganegaraan Republik Indonesia kepada 1.512 anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Malaysia.

Fakta Terverifikasi

Pemerintah melalui kolaborasi lima kementerian memberikan penegasan status kewarganegaraan kepada 1.512 anak PMI. Pelaksanaannya dilakukan di empat titik, yakni Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Tawau, dan Johor Bahru

Lima kementerian yang terlibat adalah Kementerian Hukum, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Luar Negeri.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menjelaskan bahwa status kewarganegaraan merupakan dasar bagi anak-anak tersebut untuk mengakses hak seperti pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, bantuan sosial hingga perlindungan ketika menghadapi persoalan hukum.

Pada rangkaian kegiatan yang sama, pemerintah juga membuka dialog dengan sekitar 300 PMI di KBRI Kuala Lumpur melalui program “Pasti Ada Solusi”. Pemerintah menyatakan akan melakukan sinkronisasi berbagai peraturan terkait pekerja migran.

Perkembangan terbaru lainnya menunjukkan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto pada 4 September juga menemui PMI yang menghadapi masalah keimigrasian di Depot Tahanan Imigrasi Semenyih, Selangor. Pemerintah menyatakan akan mengupayakan pemulangan setelah dokumen mereka lengkap.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai pemberian kepastian kewarganegaraan terhadap 1.512 anak PMI merupakan langkah penting karena persoalan identitas hukum berhubungan langsung dengan pemenuhan hak dasar anak.

Menurut pandangan H. Safrizal, perlindungan tersebut perlu dilanjutkan dengan memastikan setiap anak yang telah memperoleh kepastian status benar-benar dapat mengurus dokumen kependudukan dan mendapatkan akses terhadap pendidikan, kesehatan serta pelayanan publik lainnya.

DPN ETH menilai persoalan anak PMI juga perlu dilihat sebagai bagian dari sistem perlindungan pekerja migran secara menyeluruh. Perlindungan negara semestinya tidak hanya diberikan ketika PMI menghadapi persoalan hukum, tetapi dimulai sejak proses keberangkatan, penempatan, bekerja di negara tujuan hingga kepulangan ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan pemerintah perlu melakukan pemetaan lebih luas terhadap anak-anak PMI yang masih menghadapi persoalan kewarganegaraan atau dokumen administrasi di berbagai negara.

Menurut DPN ETH, pendekatan pelayanan secara proaktif menjadi penting. Perwakilan Indonesia di luar negeri bersama kementerian terkait perlu terus membuka saluran pengaduan yang mudah dijangkau sehingga persoalan administrasi dapat diselesaikan sebelum berkembang menjadi hambatan terhadap pendidikan, kesehatan ataupun perlindungan hukum anak.

DPN ETH juga mengingatkan masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur penempatan yang sah dan memastikan seluruh dokumen keberangkatan serta kontrak kerja telah jelas. Perlindungan terhadap pekerja migran akan jauh lebih kuat apabila pencegahan terhadap penempatan nonprosedural juga berjalan efektif.

Bagi DPN ETH, anak-anak pekerja migran tetap merupakan bagian dari generasi Indonesia yang hak dan masa depannya harus mendapatkan perlindungan negara tanpa diskriminasi.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang