HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 5 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti pentingnya akurasi data dan pengawasan publik dalam pelaksanaan program revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran.

Fakta Terverifikasi

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Jumat (4/9), mengingatkan satuan pendidikan agar tidak memanipulasi data mengenai kondisi sekolah hanya untuk memperoleh anggaran program revitalisasi maupun digitalisasi pembelajaran. Kemendikdasmen menegaskan validitas data menjadi kunci agar bantuan diterima sekolah yang memang memenuhi kriteria dan membutuhkan.

Persoalan tersebut memiliki skala anggaran dan pelayanan publik yang besar. Kemendikdasmen menyatakan target revitalisasi pada 2026 mencapai 71.744 satuan pendidikan. Target itu terdiri atas 11.744 satuan pendidikan yang telah memiliki alokasi anggaran Rp13,4 triliun serta rencana tambahan sekitar 60.000 satuan pendidikan yang masih melalui proses pembahasan dan penganggaran.

Kemendikdasmen juga memperkenalkan Aplikasi Digitalisasi MoU dan BAST untuk memperkuat tata kelola program revitalisasi 2026 dan digitalisasi pembelajaran 2027. Sistem tersebut ditujukan untuk membuat pengelolaan dokumen kerja sama dan serah terima lebih transparan, efisien, serta aman.

Dalam perkembangan terbaru lainnya, Mendikdasmen menyatakan kerusakan ringan di sekolah dapat diperbaiki menggunakan dana BOS sehingga sekolah tidak selalu harus menunggu program revitalisasi pemerintah pusat.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa besarnya kebutuhan perbaikan sekolah harus diikuti sistem penentuan penerima yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurutnya, sekolah dengan kondisi bangunan paling membutuhkan penanganan harus memperoleh prioritas berdasarkan data objektif dan pemeriksaan kondisi di lapangan.

DPN ETH mendukung peringatan pemerintah terhadap manipulasi data. Organisasi menilai ketidakakuratan data berpotensi membuat sekolah yang benar-benar membutuhkan perbaikan harus menunggu lebih lama karena anggaran justru dialokasikan kepada fasilitas yang kondisinya lebih baik.

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan digitalisasi administrasi dapat memperkuat transparansi, tetapi tetap membutuhkan verifikasi lapangan, dokumentasi kondisi bangunan dan mekanisme pengaduan masyarakat.

DPN ETH mendorong pemerintah menyediakan informasi yang mudah diakses mengenai sekolah penerima, jenis pekerjaan revitalisasi, nilai anggaran dan perkembangan pengerjaannya sejauh diperbolehkan oleh ketentuan keterbukaan informasi publik.

Pengawasan juga harus diarahkan pada kualitas hasil pembangunan. Sekolah yang selesai direvitalisasi harus benar-benar menghasilkan ruang belajar yang aman, layak dan dapat digunakan dalam jangka panjang, bukan sekadar memenuhi indikator penyelesaian pekerjaan.

Bagi DPN ETH, program revitalisasi merupakan investasi langsung terhadap generasi Indonesia. Karena itu, organisasi mendorong prinsip sederhana tetapi tegas: data harus sesuai kondisi sebenarnya, penerima harus tepat sasaran, anggaran harus transparan, dan hasil pembangunan harus dapat dirasakan siswa serta guru.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang