HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 5 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti perkembangan program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan menekankan pentingnya memastikan pembangunan fasilitas pesisir benar-benar menghasilkan peningkatan produktivitas, posisi tawar, dan pendapatan nelayan.

Fakta Terverifikasi

Perkembangan terbaru menunjukkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik KNMP. Pada 3 September 2026, KKP bersama Asosiasi Profesi Pendamping Entrepreneur Indonesia menggelar bimbingan teknis bagi pengelola KNMP agar unit usaha di kawasan tersebut dikelola secara produktif, terukur dan berbasis data. Pelatihan mencakup pencatatan keuangan serta pengembangan usaha agar pengurus mampu membaca peluang bisnis dan mengambil keputusan berdasarkan kondisi usaha.

Langkah tersebut memperkuat perkembangan program yang beberapa hari sebelumnya dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Pada 1 September 2026 di Hambalang, Kabupaten Bogor, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono bersama Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melaporkan perkembangan pembangunan 100 Kampung Nelayan pertama serta pendistribusian bantuan kapal bagi nelayan.

Sekretariat Negara menjelaskan pengembangan Kampung Nelayan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat pesisir serta menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Bantuan kapal juga ditujukan untuk memperkuat kapasitas nelayan dalam menjalankan kegiatan melaut.

Skala program pemerintah juga cukup besar. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menargetkan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih berdiri dan berfungsi pada akhir Desember 2026. Fasilitas yang dikembangkan mencakup antara lain pelabuhan, tempat pelelangan ikan, penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan dan fasilitas sosial.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa penguatan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan peluang besar bagi masyarakat pesisir, tetapi keberhasilan program harus diukur dari perubahan ekonomi yang benar-benar dirasakan nelayan.

Menurut pandangan H. Safrizal, pembangunan dermaga, tempat pelelangan, cold storage, kapal maupun fasilitas pengolahan ikan akan memiliki nilai jauh lebih besar apabila mampu menekan biaya operasional nelayan, mengurangi kerusakan hasil tangkapan, memperkuat posisi tawar dan meningkatkan harga yang diterima nelayan.

DPN ETH menilai pendekatan KKP yang mulai memperkuat kemampuan pengelola KNMP dalam pencatatan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis merupakan langkah penting. Pengelolaan berbasis data diperlukan agar fasilitas yang dibangun negara tetap produktif setelah pembangunan fisiknya selesai.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan bahwa setiap Kampung Nelayan perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur, antara lain perkembangan volume hasil tangkapan, pendapatan nelayan, pemanfaatan fasilitas penyimpanan dingin, serapan tenaga kerja lokal serta perkembangan usaha pengolahan hasil perikanan.

DPN ETH juga mendorong pemerintah memberikan perhatian kepada persoalan yang sehari-hari dihadapi nelayan, seperti akses bahan bakar, ketersediaan es dan penyimpanan dingin, pemasaran hasil tangkapan, permodalan, keselamatan melaut serta kepastian harga di tingkat produsen.

Organisasi menilai pembangunan kawasan pesisir sebaiknya membentuk rantai ekonomi yang lengkap. Ikan yang didaratkan nelayan tidak semestinya hanya berhenti pada transaksi pertama, tetapi dapat dilanjutkan melalui penyimpanan, pengolahan, pengemasan dan pemasaran sehingga nilai tambah lebih banyak dinikmati masyarakat pesisir.

DPN ETH juga mendorong adanya evaluasi terbuka terhadap KNMP yang telah beroperasi. Evaluasi tersebut penting untuk mengetahui apakah fasilitas benar-benar digunakan, apakah koperasi atau pengelolanya berjalan sehat, serta apakah pendapatan masyarakat meningkat setelah intervensi pemerintah dilakukan.

Bagi DPN ETH, ukuran terpenting pembangunan Kampung Nelayan bukan kemegahan fasilitas, melainkan bertambahnya kesejahteraan keluarga nelayan dan tumbuhnya ekonomi masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang