HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 5 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menaruh perhatian terhadap kondisi lingkungan di Provinsi Jambi setelah data pemantauan kualitas udara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada hari ini menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2.5 berada dalam kategori sangat tidak sehat, di tengah upaya pemerintah menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut.

Fakta Terverifikasi

Data BMKG yang diperbarui pada Sabtu, 5 September 2026 pukul 12.00 WIB menunjukkan konsentrasi PM2.5 di Kota Jambi mencapai 177,3 mikrogram per meter kubik (µg/m³). BMKG mengklasifikasikan kondisi tersebut dalam kategori “Sangat Tidak Sehat.”

PM2.5 merupakan partikulat udara berdiameter lebih kecil atau sama dengan 2,5 mikrometer. Karena ukurannya sangat kecil, kondisi kualitas udara dengan konsentrasi partikulat tinggi merupakan informasi penting bagi masyarakat, terutama kelompok yang rentan terhadap paparan polusi udara.

Kondisi kualitas udara tersebut berlangsung ketika pemerintah juga masih melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi. BNPB melaporkan total luas lahan yang terbakar hingga 3 September 2026 mencapai 1.879,31 hektare. Pada hari itu, estimasi area terbakar mencapai 47,5 hektare, dengan 37 hektare telah berhasil dipadamkan dan sekitar 11,5 hektare masih dalam penanganan.

BNPB juga mencatat 182 hotspot, yang terdiri dari 34 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 148 titik dengan tingkat kepercayaan rendah. Pemerintah mengerahkan satgas darat, melakukan water bombing, membangun sekat bakar, melakukan pendinginan pada lahan yang telah terbakar serta menyiapkan kanal air untuk mendukung pemadaman.

Jumlah personel satgas darat yang disebut BNPB mencapai 5.984 orang. Pemerintah juga telah menjalankan Operasi Modifikasi Cuaca pada periode 26 Agustus–2 September dengan delapan sortie dan penggunaan 8.000 kilogram NaCl.

BMKG sebelumnya memperingatkan bahwa awal September masih didominasi kondisi panas dan kering di banyak wilayah Indonesia. Titik panas berkepercayaan tinggi masih terdeteksi di sejumlah wilayah, sementara kondisi kering meningkatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. BMKG mengimbau masyarakat menghemat air, tidak membuka lahan ataupun membakar sampah secara sembarangan, dan segera melaporkan apabila menemukan titik api.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa penanganan karhutla tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman titik api. Perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi penurunan kualitas udara juga harus menjadi bagian utama dari respons pemerintah.

DPN ETH menilai kondisi kualitas udara kategori sangat tidak sehat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait. Informasi mengenai kualitas udara perlu disampaikan secara cepat dan mudah dipahami agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitas sehari-hari berdasarkan informasi resmi.

DPN ETH juga mendorong fasilitas kesehatan di wilayah terdampak untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan peningkatan keluhan kesehatan yang berkaitan dengan kualitas udara, khususnya pada anak-anak, lanjut usia, ibu hamil dan masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan penanganan karhutla membutuhkan kombinasi tindakan darurat dan pencegahan jangka panjang. Pemadaman, pendinginan dan water bombing diperlukan ketika kebakaran telah terjadi, tetapi pencegahan pembakaran lahan dan pengawasan kawasan rawan harus diperkuat sebelum titik api berkembang luas.

DPN ETH menilai perlindungan lingkungan juga berkaitan langsung dengan kepentingan ekonomi rakyat. Kabut asap dan kualitas udara buruk dapat memengaruhi aktivitas masyarakat, pendidikan, pekerjaan, transportasi serta kegiatan ekonomi lokal.

Karena itu, organisasi mendorong agar pemerintah memperkuat patroli titik rawan, sistem deteksi dini hotspot, kesiapan sumber air, penegakan aturan terhadap pembakaran lahan yang melanggar ketentuan serta keterbukaan informasi kualitas udara secara berkala.

DPN ETH juga mengajak masyarakat untuk mengikuti informasi resmi BMKG, BNPB dan pemerintah daerah serta tidak melakukan tindakan pembakaran yang dapat memperbesar risiko kebakaran selama kondisi cuaca kering.

Bagi DPN ETH, penyelesaian persoalan karhutla harus memiliki ukuran keberhasilan yang jelas: api padam, kualitas udara membaik, kesehatan masyarakat terlindungi dan kebakaran serupa dapat dicegah agar tidak terus berulang.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang