Gorontalo — Sabtu, 5 September 2026, Kelangkaan bahan bakar minyak yang berulang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sulawesi Utara, kembali mendapat sorotan. Keterlambatan kapal pengangkut disebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya pasokan BBM ke wilayah kepulauan tersebut.

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara dari Daerah Pemilihan Nusa Utara, Normans Luntungan, mengatakan keterlambatan kedatangan kapal minyak membuat pasokan BBM terganggu dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Permasalahan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pertamina dan pihak terkait. Sejumlah skema penataan distribusi juga sedang didorong untuk mencegah kelangkaan semakin parah, khususnya bagi nelayan dan masyarakat yang bergantung pada pengecer.

Salah satu skema yang diusulkan ialah membatasi setiap kampung atau wilayah agar memiliki maksimal satu pengecer resmi. Jumlah pengecer dan volume BBM yang disalurkan juga direncanakan berada dalam pengawasan lebih ketat.

Distribusi Pertalite dan Solar kepada pengecer diusulkan maksimal 30 persen dari pasokan. Sementara itu, sekitar 70 persen sisanya harus tersedia sebagai stok di Pertamina atau stasiun pengisian bahan bakar umum.

Pola tersebut dinilai diperlukan karena penyaluran seluruh pasokan segera setelah kapal tiba dapat menyebabkan stok di SPBU cepat habis. Ketika kapal berikutnya terlambat, masyarakat kemudian menghadapi kekosongan BBM dalam waktu cukup lama.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut–Gorontalo, Ardiansyah Inde, meminta pemerintah daerah, Pertamina, dan penyedia transportasi laut menyusun sistem distribusi yang mampu menjamin ketersediaan BBM di wilayah kepulauan.

“BBM bukan hanya kebutuhan kendaraan. Bagi masyarakat kepulauan, BBM berkaitan langsung dengan aktivitas nelayan, transportasi laut, distribusi bahan pangan, pelayanan publik, dan pergerakan ekonomi,” kata Ardiansyah dalam pernyataannya.

Menurutnya, karakter geografis Sitaro harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kuota, jadwal pengiriman, dan jumlah stok cadangan. Pola distribusi untuk wilayah kepulauan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan daerah daratan.

“Harus tersedia stok penyangga untuk menghadapi keterlambatan kapal dan cuaca buruk. Jangan sampai satu kali keterlambatan pengiriman langsung menyebabkan aktivitas masyarakat terhenti,” ujarnya.

Ardiansyah juga mendukung penataan pengecer resmi sepanjang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka, adil, dan tidak mematikan usaha masyarakat kecil.

“Penataan harus mencegah penimbunan dan permainan harga. Namun, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat yang tinggal jauh dari SPBU tetap memperoleh BBM secara mudah dan dengan harga wajar,” tegasnya.

Ia mendorong pembentukan mekanisme pengawasan bersama yang melibatkan pemerintah kabupaten, Pertamina, aparat, pemerintah kampung, perwakilan nelayan, dan masyarakat. Data kuota, jadwal kedatangan kapal, volume pasokan, serta stok tersedia juga perlu disampaikan secara berkala.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut–Gorontalo meminta pemerintah menyiapkan langkah darurat apabila kapal pengangkut mengalami keterlambatan. Penanganan diperlukan agar kelangkaan BBM tidak terus berulang dan merugikan masyarakat kepulauan.

Sumber fakta utama: InfoSulut—penataan distribusi dan stok BBM di Sitaro