HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 6 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti perkembangan penyaluran bantuan pangan beras pemerintah periode Juli–September 2026 yang hingga 5 September baru mencapai sekitar 30 persen dari total penugasan nasional.

Fakta Terverifikasi

Perum Bulog menyatakan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli–September 2026 telah mencapai sekitar 30 persen dari total penugasan 997.200 ton di seluruh Indonesia. Bantuan tersebut ditujukan kepada 33.244.408 Penerima Bantuan Pangan (PBP).

Setiap penerima memperoleh alokasi 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan atau total 30 kilogram, dan penyalurannya dapat dilakukan sekaligus. Program tersebut menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) versi 3 tahun 2026 sebagai basis penerima.

Sebagai pembanding, hingga 2 September 2026 jumlah bantuan yang telah disalurkan mencapai 235.770 ton. Bulog kemudian melaporkan progres pada 5 September telah mencapai sekitar 30 persen, meskipun jumlah tonase terbaru secara rinci belum dipublikasikan.

Penyaluran program tersebut ditopang stok beras pemerintah. Pada awal September, stok beras yang berada di gudang Bulog dan gudang mitra tercatat sekitar 5,4 juta ton.

Pemerintah juga telah menyediakan Anggaran Belanja Tambahan sebesar Rp17,52 triliun untuk mendukung penyaluran bantuan pangan periode Juli–September sehingga alokasi tiga bulan dapat diberikan sekaligus kepada penerima.

Badan Pangan Nasional menempatkan bantuan beras tersebut sebagai salah satu instrumen jaring pengaman sosial untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga, menjaga daya beli, dan mendukung stabilitas pangan nasional.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa ketersediaan stok beras dalam jumlah besar harus diterjemahkan menjadi pelayanan yang cepat dan tepat kepada masyarakat penerima.

Menurut pandangan H. Safrizal, keberhasilan program bantuan pangan tidak cukup diukur dari besarnya stok ataupun jumlah tonase yang ditugaskan. Ukuran yang lebih penting adalah apakah bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, tepat waktu, sesuai jumlah, dan dalam kondisi baik.

DPN ETH menilai percepatan penyaluran perlu mendapatkan perhatian karena periode bantuan yang dialokasikan mencakup Juli, Agustus, dan September 2026. Dengan progres sekitar 30 persen hingga 5 September, koordinasi distribusi di daerah perlu terus diperkuat agar sisa penyaluran dapat diselesaikan tanpa mengurangi ketepatan sasaran.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan bahwa transparansi distribusi perlu diperkuat sampai tingkat daerah. Pemerintah, Bulog, dan pemangku kepentingan terkait dapat meningkatkan keterbukaan mengenai jumlah penerima dan perkembangan penyaluran per wilayah sehingga pengawasan masyarakat menjadi lebih efektif.

DPN ETH juga mengingatkan bahwa bantuan pangan menyangkut kebutuhan dasar keluarga. Karena itu, organisasi mendorong pengawasan terhadap potensi keterlambatan, pengurangan jumlah bantuan, kualitas beras yang tidak sesuai, maupun pungutan yang tidak semestinya.

Selain bantuan sosial, DPN ETH berpandangan pemerintah perlu tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen dan petani. Stabilisasi harga beras seharusnya membuat masyarakat memperoleh pangan dengan harga terjangkau tanpa membuat petani kehilangan nilai ekonomi yang layak dari produksinya.

DPN ETH mendorong agar kekuatan cadangan pangan pemerintah dimanfaatkan secara efektif tidak hanya untuk merespons kenaikan harga, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga dan mengurangi tekanan terhadap pengeluaran masyarakat berpendapatan rendah.

Bagi DPN ETH, beras yang tersedia di gudang baru memiliki arti sosial ketika benar-benar sampai ke meja makan masyarakat yang membutuhkan.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang