HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Minggu, 6 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) memberikan perhatian terhadap dampak kekeringan pada sektor pertanian setelah ratusan petani di Kabupaten Lebak, Banten, dilaporkan harus mencari pekerjaan lain karena lahan persawahan tidak dapat kembali digarap setelah panen.

Fakta Terverifikasi

ANTARA pada Sabtu, 5 September 2026 melaporkan sekitar 250 petani di Desa Tambakbaya, Kabupaten Lebak, beralih sementara menjadi pedagang, buruh bangunan, buruh panggul, pengemudi ojek hingga pekerja sektor lainnya akibat sawah mengalami kekeringan setelah panen. Sebagian harus mencari pekerjaan hingga Serang, Cilegon, Tangerang dan Jakarta.

Di wilayah lain di Rangkasbitung, sekitar 150 petani juga dilaporkan tidak dapat menggarap lahan akibat kekeringan. Sejumlah petani kemudian beralih sementara menjadi buruh bangunan untuk mempertahankan pendapatan keluarga.

Kondisi tersebut sejalan dengan Peringatan Dini Kekeringan Meteorologis Dasarian I September 2026 dari BMKG. Untuk Provinsi Banten, Kabupaten Lebak masuk kategori Awas, bersama Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.

BMKG juga menyatakan awal September masih berlangsung dengan kondisi panas dan kering di berbagai wilayah Indonesia. Memasuki musim kemarau yang semakin dominan, masyarakat diminta mengantisipasi dampak kekeringan dan menjaga ketersediaan air.

Pompanisasi Sudah Dilakukan

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak sebelumnya telah melakukan mitigasi melalui pompanisasi. Pemerintah daerah menyebut terdapat 201 unit pompa yang disiapkan untuk menghadapi dampak kekeringan pada lahan pertanian sekitar 392 hektare di sejumlah kecamatan. Pompa digunakan untuk mengambil air permukaan dari sungai dan mengalirkannya ke persawahan yang masih mempunyai sumber air.

Dinas Pertanian Lebak juga menerima bantuan alat dan mesin pertanian dari Kementerian Pertanian berupa antara lain 74 unit pompa air dan 43 traktor roda empat untuk mendukung produksi pangan dan gerakan tanam. ([Antara News Banten][5])

Selain solusi jangka pendek berupa pompa, pembangunan jaringan irigasi tersier juga berjalan di sejumlah wilayah. Di Desa Nayagati, Kecamatan Leuwidamar, pembangunan irigasi yang didukung APBN melalui Kementerian Pertanian diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pertanian terhadap curah hujan dan memperbaiki distribusi air ke lahan.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa dampak kekeringan terhadap petani tidak boleh dinilai hanya berdasarkan berapa hektare sawah yang tidak dapat ditanami. Pemerintah juga perlu melihat berapa keluarga kehilangan atau mengalami penurunan sumber penghasilan akibat terhentinya aktivitas pertanian.

Menurut pandangan H. Safrizal, ketika petani terpaksa meninggalkan sawah untuk sementara dan mencari pekerjaan lain demi memenuhi kebutuhan keluarga, persoalan tersebut telah berkembang dari masalah pertanian menjadi persoalan sosial-ekonomi.

DPN ETH menilai pompanisasi merupakan langkah penting, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan sumber air. Untuk wilayah yang tidak mempunyai akses terhadap sungai, waduk maupun sumber air permukaan, diperlukan solusi yang berbeda seperti sumur pertanian, embung, rehabilitasi jaringan irigasi dan pembangunan infrastruktur air yang lebih permanen.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan bahwa status Awas kekeringan dari BMKG seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah daerah dan instansi pertanian untuk meningkatkan kesiapsiagaan sebelum kerugian masyarakat semakin besar.

DPN ETH mendorong adanya pemetaan yang terus diperbarui mengenai luas sawah terdampak, jumlah petani yang kehilangan musim tanam, ketersediaan sumber air, lokasi pompa, serta kebutuhan bantuan per kecamatan dan desa.

Jangan Hanya Selamatkan Sawah, Selamatkan Ekonomi Keluarga Petani

DPN ETH menilai kebijakan penanganan kekeringan juga perlu menyentuh sisi pendapatan petani. Apabila suatu wilayah memang tidak memungkinkan melakukan penanaman selama periode tertentu, pemerintah dapat mempertimbangkan program padat karya produktif, pekerjaan rehabilitasi irigasi, pemeliharaan saluran air ataupun kegiatan ekonomi alternatif yang melibatkan petani terdampak.

Organisasi juga mendorong penyuluh pertanian terus mendampingi kelompok tani dalam menentukan waktu tanam, memilih varietas yang lebih sesuai dengan ketersediaan air, serta mengoptimalkan pompa dan alat pertanian yang telah diberikan pemerintah.

Dalam jangka panjang, DPN ETH menilai perubahan pola cuaca menuntut pembangunan pertanian yang semakin tahan terhadap kekeringan. Infrastruktur air, data iklim, teknologi pertanian, asuransi usaha tani dan perlindungan pendapatan perlu dipandang sebagai satu sistem.

Bagi DPN ETH, ketahanan pangan nasional tidak dapat dibangun apabila petani harus menghadapi risiko kekeringan sendirian. Menyelamatkan produksi harus berjalan bersamaan dengan menjaga keberlangsungan kehidupan keluarga petani.

H. Safrizal
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional
Elang Tiga Hambalang