HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Persoalan kewenangan pemerintah dalam melakukan pemutusan akses terhadap informasi dan dokumen elektronik kembali masuk dalam perdebatan konstitusional. Perkara tersebut relevan bagi mahasiswa dan generasi muda karena menyangkut kebebasan berekspresi, akses informasi, kepastian hukum, serta tata kelola ruang digital Indonesia.

Mahkamah Konstitusi saat ini menangani Perkara Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang mempersoalkan ketentuan Pasal 40 ayat (2b) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Permohonan diajukan oleh lima mahasiswa bersama seorang peneliti. Perkara tersebut masih berada dalam proses persidangan sehingga belum dapat diperlakukan seolah-olah Mahkamah telah menyatakan ketentuan yang diuji bertentangan dengan UUD 1945.

Bagi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, proses tersebut patut diperhatikan secara serius tanpa mendahului putusan Mahkamah Konstitusi.

Reza Prasatria Dharma: Kepastian Hukum Harus Menjadi Fondasi

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai negara memang mempunyai tanggung jawab menjaga masyarakat dari berbagai bentuk konten ilegal dan berbahaya di ruang digital.

Namun kewenangan negara juga harus memiliki batas, prosedur, mekanisme pengawasan, serta pertanggungjawaban yang jelas.

“Ruang digital harus aman, tetapi keamanan dan kepastian hukum tidak boleh dipertentangkan. Semakin besar kewenangan negara membatasi akses informasi, semakin kuat pula kebutuhan terhadap prosedur yang jelas, transparansi dan mekanisme koreksi.”

Menurut Reza, persoalan ini tidak tepat disederhanakan menjadi pilihan antara kebebasan tanpa batas atau pengendalian penuh oleh negara.

Tantangannya justru bagaimana Indonesia membangun tata kelola digital yang mampu melindungi masyarakat sekaligus menghormati hak-hak konstitusional warga negara.

Apa yang Dipersoalkan?

Ketentuan Pasal 40 UU ITE pada pokoknya memberikan landasan bagi pemerintah untuk melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam perkara yang sedang berjalan tersebut, para pemohon mempersoalkan aspek kewenangan pemutusan akses dan meminta Mahkamah menilai konstitusionalitas ketentuannya.

Karena proses hukum belum selesai, posisi para pemohon merupakan argumentasi hukum yang sedang diuji, bukan fakta bahwa norma tersebut telah dinyatakan inkonstitusional.

Perbedaan ini penting agar pemberitaan tidak mendahului keputusan hakim.

Mahasiswa Punya Kepentingan Langsung

Analisis Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang: isu ini mempunyai hubungan langsung dengan kehidupan mahasiswa.

Internet sekarang menjadi bagian dari proses pendidikan, penelitian, komunikasi, aktivitas organisasi, kewirausahaan, pekerjaan hingga partisipasi masyarakat dalam mengawasi kebijakan publik.

Karena itu, keputusan mengenai pembatasan akses digital dapat memiliki konsekuensi yang jauh lebih luas daripada sekadar persoalan teknologi.

Reza mengatakan:

“Bagi mahasiswa, internet sudah menjadi perpustakaan, ruang diskusi, tempat penelitian, ruang usaha dan ruang menyampaikan gagasan. Karena itu tata kelola akses digital harus dibangun dengan ukuran hukum yang dapat dipahami dan dipertanggungjawabkan.”

Satuan Mahasiswa ETH berpandangan pemerintah tetap membutuhkan kemampuan bertindak terhadap konten yang secara hukum memang harus ditangani.

Namun tindakan tersebut idealnya memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, transparansi dan akuntabilitas.

Jangan Samakan Kritik dengan Konten Ilegal

Salah satu prinsip yang dianggap penting adalah kemampuan membedakan kritik, pendapat, informasi jurnalistik, penelitian akademik dan ekspresi yang sah dengan konten yang memang melanggar hukum.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, ruang digital yang sehat membutuhkan dua hal sekaligus: tindakan terhadap pelanggaran hukum serta perlindungan terhadap kebebasan masyarakat menyampaikan pendapat yang sah.

“Kritik mahasiswa kepada kebijakan pemerintah tidak boleh otomatis dipandang sebagai ancaman. Sebaliknya, kebebasan berekspresi juga tidak dapat digunakan sebagai pembenaran untuk melakukan fitnah, ancaman, penipuan atau tindakan lain yang melanggar hukum,” ujar Reza.

Organisasi menilai keseimbangan tersebut harus dibangun berdasarkan hukum, bukan berdasarkan siapa yang sedang berbicara atau siapa yang sedang dikritik.

AI Membuat Persoalan Semakin Kompleks

Tantangan tata kelola ruang digital juga semakin besar akibat perkembangan kecerdasan buatan.

AI generatif memungkinkan teks, gambar, audio dan video sintetis dibuat dengan semakin mudah. Teknologi tersebut membawa manfaat besar, tetapi juga meningkatkan risiko deepfake, manipulasi informasi dan penyebaran konten menyesatkan.

Karena itu, kebijakan ruang digital ke depan membutuhkan kemampuan yang semakin presisi untuk membedakan konten ilegal, informasi keliru, manipulasi digital, satire, kritik dan ekspresi yang dilindungi hukum.

Bagi mahasiswa, kondisi tersebut semakin memperkuat pentingnya literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi.

Lima Prinsip Tata Kelola Digital

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong lima prinsip dalam penguatan tata kelola ruang digital Indonesia: dasar hukum yang jelas, prosedur pemutusan akses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparansi yang memadai kepada publik, mekanisme keberatan atau koreksi yang efektif, serta perlindungan terhadap kebebasan akademik dan ekspresi yang sah.

Pada saat yang sama, organisasi mendukung tindakan hukum terhadap penggunaan ruang digital untuk aktivitas yang memang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa tidak membutuhkan ruang digital tanpa aturan. Yang dibutuhkan adalah aturan yang jelas, adil dan dapat diuji. Negara harus kuat menghadapi kejahatan digital, tetapi hukum juga harus memberikan kepastian kepada warga negara.”

Hormati Proses Mahkamah Konstitusi

Satuan Mahasiswa ETH menekankan bahwa proses pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi harus dihormati.

Organisasi tidak menyimpulkan terlebih dahulu apakah permohonan tersebut seharusnya dikabulkan atau ditolak sebelum keseluruhan argumentasi, keterangan para pihak dan pertimbangan hakim selesai diperiksa.

Pendekatan tersebut penting untuk menjaga diskusi mahasiswa tetap berbasis hukum.

Mahasiswa dapat mengkritisi norma, mempelajari permohonan, membandingkan argumentasi konstitusional dan mengawasi persidangan. Namun keputusan mengenai konstitusionalitas norma tetap merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

“Mahasiswa harus berani mengkritisi undang-undang, tetapi juga harus menghormati proses konstitusional. Kita kawal persidangannya, pelajari argumentasinya dan nantinya baca pertimbangan hakim sebelum mengambil kesimpulan,” kata Reza.

Dari Hambalang: Demokrasi Digital Membutuhkan Warga yang Kritis

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang melihat perkembangan perkara tersebut sebagai momentum meningkatkan pendidikan hukum digital di kalangan mahasiswa.

Generasi muda tidak cukup hanya mengetahui cara menggunakan media sosial.

Mahasiswa juga perlu memahami hak digital, kewajiban pengguna internet, perlindungan data, UU ITE, kebebasan berekspresi, keamanan siber dan mekanisme konstitusional untuk menguji undang-undang.

Transformasi digital Indonesia pada akhirnya bukan hanya persoalan seberapa cepat teknologi berkembang.

Pertanyaan yang sama pentingnya adalah seberapa kuat hukum Indonesia mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa kehilangan prinsip negara hukum dan demokrasi.

“Teknologi boleh berubah sangat cepat, tetapi satu hal harus tetap dijaga: Indonesia adalah negara hukum. Kebijakan digital harus memberikan keamanan kepada masyarakat sekaligus kepastian bahwa setiap kewenangan mempunyai batas dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Reza Prasatria Dharma.

Fakta terverifikasi: terdapat pengujian Pasal 40 ayat (2b) UU ITE dalam Perkara Nomor 311/PUU-XXIV/2026 yang diajukan lima mahasiswa dan seorang peneliti. Perkara masih berproses; pemberitaan ini tidak menyatakan Mahkamah Konstitusi telah memutus norma tersebut inkonstitusional.

Analisis organisasi: pandangan mengenai transparansi, proporsionalitas, perlindungan kritik, mekanisme koreksi dan lima prinsip tata kelola digital merupakan sikap Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang.