Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 6 September 2026

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai upaya pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam menjaga keberlangsungan dunia usaha, khususnya UMKM kuliner, pedagang pasar, restoran, katering, ritel dan industri pengolahan pangan.

Perhatian tersebut mengemuka setelah Kementerian Perdagangan melakukan pemantauan langsung terhadap pasokan dan harga barang kebutuhan pokok di Pasar Nusukan, Surakarta, Jawa Tengah, pada 5 September 2026.

Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri melakukan peninjauan bersama Pemerintah Kota Surakarta, Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, Perum Bulog dan ID FOOD. Berdasarkan keterangan resmi Kemendag, pemantauan dilakukan untuk memastikan ketersediaan pasokan serta stabilitas harga kebutuhan pokok di masyarakat.

Harga Pangan Juga Persoalan Dunia Usaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa stabilitas harga pangan mempunyai hubungan langsung dengan aktivitas bisnis.

Ketika harga kebutuhan pokok meningkat tajam, dampaknya tidak hanya dirasakan rumah tangga. Pengusaha makanan dan minuman dapat menghadapi kenaikan harga bahan baku, sementara pelemahan daya beli masyarakat dapat memengaruhi omzet sektor perdagangan dan jasa.

“Stabilitas bahan pokok adalah bagian dari stabilitas dunia usaha. Ketika bahan baku naik, UMKM menghadapi pilihan sulit antara menaikkan harga jual, mengurangi margin keuntungan, atau melakukan efisiensi terhadap usahanya.”

Karena itu, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai pengendalian harga harus berjalan bersamaan dengan upaya menjaga kelancaran distribusi dari sentra produksi sampai ke konsumen.

ETH Dorong Sistem Peringatan Dini Harga

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pembentukan Dashboard Harga dan Pasokan ETH, yaitu sistem pemantauan sederhana yang menghimpun informasi dari anggota dan jaringan pengusaha di berbagai daerah.

Informasi dapat mencakup perubahan harga bahan baku, kesulitan memperoleh komoditas tertentu, gangguan distribusi hingga kenaikan biaya transportasi.

Data lapangan tersebut kemudian dapat menjadi bahan komunikasi dengan pemerintah daerah, Kementerian Perdagangan, Badan Pangan Nasional maupun instansi terkait.

UMKM Jangan Menanggung Tekanan Sendiri

Asosiasi menilai UMKM merupakan kelompok usaha yang relatif sensitif terhadap perubahan biaya karena sebagian memiliki ruang margin yang terbatas.

“Pengusaha kecil tidak boleh dibiarkan menghadapi gejolak harga sendirian. Pemerintah, produsen, distributor dan organisasi pengusaha harus membangun komunikasi yang cepat sehingga persoalan pasokan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi tekanan harga yang lebih besar.”

Asosiasi juga mendorong anggotanya memperkuat jaringan antarpengusaha sehingga pembelian bahan baku bersama, pencarian pemasok alternatif dan distribusi antardaerah dapat dikembangkan apabila memberikan efisiensi.

Dari Pemantauan Harga Menuju Perlindungan Usaha

Menurut Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang, kebijakan stabilisasi pangan idealnya tidak berhenti pada pemantauan pasar.

Diperlukan sistem yang mampu mendeteksi persoalan dari hulu sampai hilir, termasuk produksi, stok, distribusi, biaya logistik dan kondisi permintaan masyarakat.

“Menjaga daya beli masyarakat sama pentingnya dengan menjaga dunia usaha. Konsumen membutuhkan harga yang terjangkau, sementara pengusaha membutuhkan pasokan yang tersedia dengan biaya yang wajar. Dua kepentingan tersebut harus berjalan bersama.”

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyatakan siap mengambil peran dengan membangun jaringan informasi pengusaha serta menyampaikan persoalan nyata yang dihadapi UMKM kepada pemerintah.