HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Sabtu, 12 September 2026, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menaruh perhatian terhadap percepatan pemulihan usaha mikro, kecil, dan menengah yang terdampak bencana. Kementerian UMKM menyiapkan anggaran Rp350,2 miliar pada 2026 untuk mempercepat pemulihan 113.292 UMKM terdampak bencana di Provinsi Aceh.

Rp3 Juta untuk 113.292 Usaha Mikro

Dari total anggaran tersebut, Rp340,63 miliar dialokasikan melalui Bantuan Presiden untuk Rehabilitasi Usaha Mikro. Program tersebut menyasar 113.292 pengusaha mikro, dengan masing-masing direncanakan memperoleh Rp3 juta untuk mendukung pemulihan kegiatan usaha pascabencana.

Selain bantuan langsung, Kementerian UMKM menyiapkan Rp2,6 miliar untuk peralatan produksi, termasuk perbaikan satu rumah produksi bersama komoditas nilam serta pengadaan mesin distilasi dan mesin pembuatan bata ringan.

Pemerintah juga mengalokasikan Rp4,81 miliar bagi program pemberdayaan yang menargetkan 5.312 pelaku UMKM dan wirausaha. Program mencakup pendampingan akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, perluasan akses pasar serta pengembangan sarana promosi digital.

Klinik UMKM Bangkit di Lima Wilayah

Anggaran lainnya sebesar Rp2,16 miliar disiapkan untuk Klinik UMKM Bangkit di lima titik, yaitu Pidie Jaya, Pidie, Aceh Utara, Aceh Tamiang, dan Banda Aceh. Klinik tersebut dirancang menjadi tempat memperoleh informasi, konsultasi dan fasilitasi selama proses pemulihan usaha.

Program pemulihan ini juga memiliki landasan kelembagaan. Keputusan Menteri UMKM Nomor 14 Tahun 2026 menetapkan Satuan Tugas Pelindungan Pemulihan UMKM terdampak di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan bahwa pemulihan UMKM pascabencana harus diarahkan pada satu tujuan utama: membuat masyarakat mampu kembali memperoleh penghasilan dan menjalankan usahanya secara mandiri.

DPN ETH mendukung program tersebut, sekaligus mendorong pemerintah memastikan proses pendataan dan verifikasi dilakukan secara transparan sehingga bantuan diberikan kepada pelaku usaha yang benar-benar memenuhi kriteria.

H. Safrizal juga memandang bahwa bantuan modal tidak seharusnya menjadi akhir program. Pelaku usaha yang kehilangan peralatan, pasar maupun jaringan pemasok akibat bencana membutuhkan pendampingan sampai kegiatan usahanya kembali berjalan.

DPN ETH: Ukur Berapa Banyak Usaha yang Kembali Produktif

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma berpandangan keberhasilan program pemulihan sebaiknya tidak hanya dihitung berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah bantuan yang disalurkan.

DPN ETH mendorong adanya evaluasi terhadap berapa banyak UMKM yang kembali berproduksi, memperoleh pelanggan, mempertahankan tenaga kerja dan menghasilkan pendapatan setelah menerima dukungan.

Pemerintah daerah mempunyai posisi penting karena Kementerian UMKM meminta daerah melakukan identifikasi, pendataan, verifikasi dan pengusulan pelaku UMKM terdampak. Data tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Bagi DPN ETH, memulihkan UMKM berarti memulihkan penghasilan keluarga, lapangan kerja dan perputaran ekonomi masyarakat setelah bencana.