Hambalang, Kabupaten Bogor — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti percepatan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), setelah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan menargetkan persoalan bangunan sekolah rusak dituntaskan pada akhir 2028.

Perkembangan resmi terbaru pada Kamis, 17 September 2026 menyebut program tersebut dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025. Direktorat PAUD Kemendikdasmen menyatakan pemerintah sedang mempercepat perbaikan sarana pendidikan dan menargetkan sekitar 71.000 sekolah dalam program revitalisasi tahun berjalan. Pemerintah juga menyebut rencana mengusulkan penyelesaian sekitar 100.000 sekolah berikutnya pada tahun depan.

DPN ETH memandang percepatan itu penting, tetapi skala program yang sangat besar membutuhkan standar pengawasan yang sebanding. Keberhasilan tidak cukup dihitung dari jumlah sekolah yang mendapatkan dana atau bangunan yang selesai direnovasi, melainkan harus dilihat dari kualitas konstruksi, keamanan anak, ketepatan penggunaan anggaran, pemerataan wilayah, dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Ratusan PAUD Mulai Siap Eksekusi Revitalisasi

Direktorat PAUD pada 17 September menyatakan 332 kepala satuan PAUD dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Jambi telah menyelesaikan proses verifikasi dokumen teknis dalam Program Revitalisasi PAUD Angkatan ke-80.

Dokumen seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) disebut telah diperiksa dan disetujui tim reviewer sebelum pembangunan dilaksanakan. Program mencakup renovasi sarana pendukung, ruang kelas baru, hingga pembangunan unit sekolah baru sesuai kebutuhan.

Pemerintah menggunakan mekanisme swakelola, sehingga bantuan disalurkan kepada satuan pendidikan dan dikelola dengan melibatkan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan serta masyarakat. Kebijakan tersebut memang memberi ruang bagi penggunaan tenaga dan sumber daya lokal, tetapi sekaligus meningkatkan kebutuhan terhadap transparansi, kemampuan administrasi, pengawasan konstruksi dan pertanggungjawaban keuangan.

H. Safrizal: Jangan Sampai Revitalisasi Hanya Mengejar Banyaknya Bangunan

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai program revitalisasi mempunyai nilai strategis karena menyentuh langsung keselamatan dan kualitas lingkungan belajar anak.

“Sekolah yang rusak memang harus diperbaiki secepat mungkin. Tetapi jangan sampai ukuran keberhasilan hanya berapa ribu bangunan yang selesai. Kita juga harus memastikan kualitas konstruksinya, fasilitas sanitasinya, keamanan anak, kenyamanan guru dan apakah fasilitas tersebut benar-benar meningkatkan mutu pelayanan pendidikan,” tegas H. Safrizal.

Menurut H. Safrizal, pendidikan anak usia dini membutuhkan perhatian khusus karena keselamatan dan lingkungan belajar mempunyai pengaruh besar terhadap proses perkembangan anak.

“Anak-anak PAUD bukan hanya membutuhkan ruang kelas yang baru dicat. Mereka membutuhkan bangunan yang aman, toilet yang layak, ruang bermain yang sesuai usia, sanitasi yang baik dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang mereka,” ujarnya.

Pemerintah Sebut Anggaran Revitalisasi PAUD Sangat Besar

Dalam publikasi resmi Direktorat PAUD pada 17 September, pemerintah menyebut alokasi untuk pembenahan prasarana jenjang PAUD pada tahun berjalan mencapai hingga Rp16 triliun. Pemerintah juga menargetkan agar tidak ada lagi bangunan sekolah dalam kondisi rusak pada 2028.

DPN ETH menilai besarnya angka tersebut membuat keterbukaan informasi menjadi semakin penting.

Informasi mengenai sekolah penerima, nilai bantuan, jenis pekerjaan, progres pembangunan, kontraktor atau pelaksana teknis pendamping, hasil pemeriksaan, dan kondisi setelah pekerjaan selesai perlu tersedia dalam format yang mudah diawasi masyarakat.

Ganda Satria Dharma: Setiap Rupiah Harus Bisa Dilacak dari Rekening sampai Bangunan

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma, secara terpisah, menjelaskan dan mempertegas pernyataan Ketua Umum H. Safrizal.

Menurut Ganda, skema swakelola mempunyai keunggulan karena dapat memberdayakan masyarakat sekitar, tetapi sistem pengawasannya tidak boleh lemah.

“Apa yang disampaikan Ketua Umum harus diterjemahkan dalam sistem pengawasan yang sederhana tetapi kuat. Harus diketahui berapa bantuan yang diterima sekolah, RAB-nya apa, material yang dibeli berapa, progres fisiknya bagaimana, siapa yang memeriksa dan kapan pekerjaan dinyatakan selesai,” jelas Ganda.

Ganda menilai dokumentasi pembangunan sebaiknya dilakukan secara digital sehingga perkembangan pekerjaan dapat dibandingkan dengan rencana yang telah disetujui.

“Pengawasan tidak perlu menunggu audit setelah masalah muncul. Foto progres, volume pekerjaan, penggunaan anggaran dan hasil pemeriksaan teknis dapat dimasukkan secara berkala ke sistem. Dengan begitu penyimpangan bisa diketahui lebih cepat,” katanya.

Data PAUD Menunjukkan Skala Pengawasan Sangat Besar

Data Dapodik Semester Genap 2025/2026 yang ditampilkan PAUDPEDIA pada 17 September 2026 mencatat Indonesia mempunyai sekitar 206.993 satuan PAUD, dengan lebih dari 6,23 juta peserta didik dan sekitar 509 ribu pendidik.

Skala tersebut menunjukkan bahwa pemerataan layanan menjadi tantangan besar.

Kemendikdasmen sebelumnya menargetkan 3.865 sekolah PAUD direvitalisasi pada 2026. Pada pembaruan 2 Juni, pemerintah menyebut 2.196 satuan telah masuk realisasi program dengan anggaran sekitar Rp909 miliar pada tahap tersebut. Pemerintah juga mempersiapkan peningkatan kualifikasi ribuan guru PAUD melalui skema S-1/D-4.

DPN ETH menilai kombinasi antara infrastruktur dan peningkatan kualitas pendidik perlu terus dijaga.

H. Safrizal: Gedung Bagus Tanpa Guru Berkualitas Belum Cukup

H. Safrizal menegaskan pembangunan fisik tidak boleh mengambil perhatian terlalu besar hingga melupakan kualitas pembelajaran.

“Gedung yang baik adalah kebutuhan dasar. Tetapi setelah gedung diperbaiki, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang mengajar, bagaimana kemampuan gurunya, bagaimana metode pembelajarannya, dan apakah anak berkembang dengan baik. Infrastruktur dan kualitas guru harus berjalan bersama,” katanya.

Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dalam RPJMN 2025–2029 memasukkan satu tahun pendidikan prasekolah sebagai salah satu fokus, bersama sembilan tahun pendidikan dasar dan tiga tahun pendidikan menengah. Pemerintah menyebut perluasan akses PAUD bermutu sebagai bagian dari strategi tersebut.

DPN ETH menilai keberhasilan kebijakan itu membutuhkan daya tampung yang cukup serta pemerataan antara perkotaan, desa, daerah kepulauan dan kawasan 3T.

Swakelola Harus Memberdayakan Masyarakat, Bukan Membuka Celah Penyimpangan

Kemendikdasmen menyatakan sebagian besar satuan PAUD dikelola masyarakat atau swasta. Dalam publikasi 17 September, pemerintah menyebut sekitar 95 persen satuan PAUD dikelola swasta, sehingga kelompok tersebut menjadi bagian besar penerima program revitalisasi.

Ganda Satria Dharma menilai fakta tersebut membuat pendampingan administrasi sangat penting.

“Tidak semua kepala sekolah memiliki kemampuan teknis konstruksi atau pengelolaan proyek. Karena itu mereka harus didampingi. Jangan sampai kepala sekolah yang tugas utamanya mengurus pendidikan kemudian menghadapi masalah administrasi atau hukum akibat ketidaktahuan teknis,” jelas Ganda.

Menurutnya, pemerintah juga perlu memastikan reviewer, pengawas dan tenaga teknis yang digunakan benar-benar independen dan kompeten.

DPN ETH Dorong Tujuh Langkah Pengawasan

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat pelaksanaan revitalisasi melalui publikasi daftar penerima dan nilai bantuan; dashboard progres pekerjaan; audit kualitas konstruksi; verifikasi kesesuaian RAB dengan pekerjaan fisik; pendampingan administrasi bagi kepala sekolah; mekanisme pengaduan masyarakat; serta evaluasi manfaat setelah sekolah digunakan kembali.

Ganda menjelaskan evaluasi pascapembangunan sering kali sama pentingnya dengan pemeriksaan ketika konstruksi berlangsung.

“Enam bulan atau satu tahun setelah bangunan dipakai harus diperiksa lagi. Apakah ada kerusakan, apakah toilet berfungsi, apakah ruang kelas digunakan dan apakah fasilitas sesuai dengan jumlah murid. Di situ kita mengetahui apakah uang negara benar-benar menghasilkan manfaat,” ujarnya.

H. Safrizal: Target 2028 Harus Dikejar dengan Kualitas, Bukan Sekadar Kecepatan

H. Safrizal menilai target penyelesaian sekolah rusak pada 2028 dapat menjadi dorongan penting bagi pemerataan pendidikan, tetapi kecepatan tidak boleh mengurangi standar pembangunan.

“Kalau targetnya tidak ada lagi sekolah rusak pada 2028, itu tujuan yang sangat penting. Tetapi jangan mengejar angka selesai lalu beberapa tahun kemudian bangunannya rusak kembali. Bangun sekali dengan benar, awasi dengan benar dan pastikan manfaatnya bertahan lama,” tegas H. Safrizal.

Bagi DPN ETH, revitalisasi satuan pendidikan harus menjadi lebih dari program pembangunan gedung. Program tersebut harus menghasilkan sekolah yang aman, layanan PAUD yang lebih merata, guru yang semakin berkualitas, serta penggunaan anggaran pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.