HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Sabtu, 19 September 2026 Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menaruh perhatian serius terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong agar biaya pendidikan negeri, mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri, dapat digratiskan.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai arah kebijakan tersebut menyentuh kepentingan mendasar masyarakat. Namun, menurutnya, kebijakan sebesar itu perlu segera diterjemahkan menjadi skema pembiayaan, tahapan pelaksanaan, dan ukuran keberhasilan yang dapat diawasi publik.

Fakta Terverifikasi

Dalam keterangan resmi pemerintah yang diterbitkan setelah acara puncak HUT ke-28 PAN di Jakarta pada Jumat, 18 September 2026, Presiden Prabowo menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri. Presiden menyebut jenjang SD, SMP, SMA hingga universitas negeri.

ANTARA juga melaporkan pada Sabtu, 19 September 2026 bahwa Presiden menegaskan biaya pendidikan negeri dari SD hingga universitas negeri seharusnya tidak menjadi beban masyarakat dan rencana tersebut akan dibahas lebih lanjut melalui rapat terbatas.

Catatan penting: siaran pers resmi yang tersedia hingga penelusuran berita ini menyebut rencana pembahasan melalui rapat terbatas, tetapi belum memuat rincian mengenai besaran anggaran, waktu mulai pelaksanaan, mekanisme penghapusan atau pembiayaan UKT, maupun ketentuan teknis lainnya.

Reza: Mahasiswa Mendukung Akses Pendidikan, tetapi Anggarannya Harus Terukur

Reza Prasatria Dharma menyatakan bahwa mahasiswa berkepentingan memastikan kebijakan pendidikan tidak hanya berhenti pada pernyataan, tetapi benar-benar dapat dilaksanakan secara berkelanjutan.

“Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang memandang perluasan akses pendidikan sebagai kepentingan rakyat. Tetapi setelah gagasan pendidikan gratis disampaikan, pemerintah perlu menjelaskan kepada publik bagaimana kebijakan tersebut akan dilaksanakan, berapa kebutuhan anggarannya, kapan dimulai, dan siapa saja yang akan memperoleh manfaat.”

Menurut Reza, pembahasan pendidikan gratis juga tidak boleh dilepaskan dari persoalan kualitas pendidikan.

Ia mengingatkan, apabila pungutan kepada siswa atau mahasiswa dikurangi ataupun dihapus, pemerintah harus memastikan sekolah dan perguruan tinggi tetap memperoleh pembiayaan yang cukup untuk menjalankan kegiatan pendidikan, penelitian, laboratorium, fasilitas, tenaga pendidik, serta pelayanan akademik.

“Gratis bagi masyarakat jangan sampai berarti sekolah atau kampus justru kekurangan biaya operasional. Negara harus menjelaskan mekanisme pembiayaan penggantinya. Akses harus diperluas, tetapi kualitas pendidikan juga harus dijaga.”

Mahasiswa Soroti Nasib UKT Perguruan Tinggi Negeri

Satuan Mahasiswa ETH menilai salah satu pertanyaan yang paling relevan bagi mahasiswa adalah bagaimana pernyataan Presiden tersebut nantinya diterjemahkan terhadap sistem Uang Kuliah Tunggal atau UKT di perguruan tinggi negeri.

Pernyataan resmi pemerintah sejauh ini belum menjelaskan apakah kebijakan yang akan dibahas nantinya berarti penghapusan UKT untuk seluruh mahasiswa PTN, pembebasan berdasarkan kelompok ekonomi, subsidi bertingkat, ataupun model pembiayaan lainnya.

Reza meminta pemerintah menjelaskan persoalan itu secara terbuka setelah pembahasan kebijakan dilakukan.

“Mahasiswa membutuhkan kepastian. Kalau universitas negeri masuk dalam kebijakan pendidikan gratis, pemerintah nantinya harus menjelaskan secara spesifik bagaimana nasib UKT, biaya pendidikan lainnya, serta sumber pembiayaan yang akan menggantikannya.”

Jangan Muncul Pungutan dengan Nama Baru

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang juga mengingatkan perlunya sistem pengawasan apabila kebijakan pendidikan gratis benar-benar dilaksanakan.

Menurut Reza, penghapusan suatu komponen pembayaran tidak akan efektif apabila kemudian muncul beban baru kepada peserta didik dengan nomenklatur yang berbeda.

“Pemerintah nantinya harus menentukan dengan jelas biaya apa yang ditanggung negara dan biaya apa yang masih diperbolehkan. Jangan sampai satu pungutan dihapus tetapi muncul berbagai pungutan baru yang pada akhirnya tetap membebani masyarakat.”

Karena itu, menurut organisasi, diperlukan mekanisme pengaduan nasional yang dapat digunakan siswa, mahasiswa maupun orang tua apabila menemukan pungutan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah.

Satuan Mahasiswa ETH Minta Pemerintah Buka Perhitungan APBN

Reza menilai pembiayaan merupakan bagian yang harus mendapat perhatian khusus karena kebijakan pendidikan nasional melibatkan kebutuhan fiskal dalam skala besar.

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah, setelah rancangan kebijakan tersedia, membuka setidaknya kebutuhan anggaran, sumber pembiayaan, tahapan penerapan, cakupan peserta didik, mekanisme pembiayaan sekolah dan PTN, serta indikator mutu dan pengawasan.

“Mahasiswa harus bisa membaca angka dan desain kebijakannya. Dengan begitu masyarakat dapat mengetahui apakah program tersebut secara fiskal berkelanjutan dan apakah uang negara benar-benar diarahkan untuk meningkatkan akses serta kualitas pendidikan.”

Pendidikan Gratis Jangan Mengorbankan Pemerataan

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan bahwa persoalan pendidikan nasional tidak hanya menyangkut biaya.

Di sejumlah daerah, tantangan pendidikan berkaitan pula dengan ketersediaan sekolah, tenaga pengajar, fasilitas, akses internet, transportasi, serta kemampuan masyarakat menjangkau perguruan tinggi.

Karena itu, Reza meminta konsep pendidikan gratis ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pendidikan yang lebih luas.

“Anak dari keluarga petani, nelayan, buruh, pedagang kecil maupun keluarga tidak mampu harus memiliki peluang pendidikan yang semakin besar. Tetapi negara juga harus memastikan sekolah, guru, dosen, fasilitas dan kualitas pendidikannya tersedia secara layak.”

Lima Hal yang Diminta Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah mempublikasikan peta jalan pendidikan negeri tanpa biaya setelah pembahasan pemerintah selesai; menjelaskan kebutuhan dan sumber APBN/APBD; memberikan kepastian mengenai UKT dan pembiayaan PTN; menjamin tidak muncul pungutan pengganti serta menyediakan mekanisme pengaduan; dan membuka sistem evaluasi serta audit agar masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut.

Reza menegaskan bahwa sikap tersebut merupakan bentuk fungsi mahasiswa sebagai kekuatan sosial kontrol yang kritis sekaligus konstruktif terhadap kebijakan publik.

“Kami tidak ingin sekadar mengkritik. Ketika kebijakannya berpihak kepada kepentingan masyarakat, mahasiswa harus mendukung tujuannya sekaligus menjaga agar implementasinya transparan, tepat sasaran, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan mencermati perkembangan pembahasan pemerintah, termasuk hasil rapat terbatas yang telah disampaikan Presiden akan digelar untuk membahas rencana tersebut.

Hambalang, Kabupaten Bogor
19 September 2026

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum