HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Sabtu, 19 September 2026 Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti pernyataan terbaru Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai kerawanan korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mutasi jabatan di pemerintahan daerah.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai peringatan KPK tersebut harus ditindaklanjuti melalui pembenahan sistem yang bisa diperiksa masyarakat, bukan sekadar menjadi peringatan berkala kepada pemerintah daerah.

FAKTA TERVERIFIKASI

Ketua KPK Setyo Budiyanto, saat berada di Universitas Brawijaya, Malang, pada Jumat, 18 September 2026, menyatakan bahwa pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan merupakan dua bidang yang banyak menjadi perhatian dalam pencegahan korupsi di daerah. Keduanya termasuk dalam delapan area fokus yang ditangani Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK.

Setyo juga menegaskan bahwa proses mutasi jabatan harus dilakukan sesuai ketentuan dan prosedur. Menurutnya, proses yang tidak mengikuti prosedur dapat memunculkan persoalan dan pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan. Selain pengadaan dan mutasi jabatan, KPK juga menyebut sektor perencanaan serta perpajakan sebagai area yang mempunyai potensi risiko korupsi.

Pernyataan tersebut merupakan peringatan mengenai risiko tata kelola secara umum, dan bukan tuduhan bahwa seluruh proses pengadaan atau mutasi jabatan di pemerintah daerah mengandung tindak pidana korupsi.

Reza: Pengadaan Menyangkut Uang Rakyat

Reza Prasatria Dharma mengatakan mahasiswa perlu memberikan perhatian besar terhadap proses pengadaan karena anggaran pemerintah pada akhirnya berasal dari keuangan negara dan digunakan untuk pelayanan masyarakat.

“Setiap rupiah dalam pengadaan pemerintah adalah uang rakyat. Karena itu masyarakat harus dapat mengetahui apa yang dibeli, berapa anggarannya, siapa penyedianya, bagaimana perusahaan tersebut dipilih, dan apakah barang atau pekerjaan yang diterima benar-benar sesuai kontrak.”

Menurut Reza, keterbukaan harus dimulai sejak tahap perencanaan kebutuhan hingga pelaksanaan kontrak dan serah terima pekerjaan.

KPK sendiri sebelumnya menjelaskan bahwa risiko korupsi dalam pengadaan dapat muncul pada berbagai tahapan, mulai perencanaan kebutuhan, penyusunan spesifikasi teknis, pemilihan penyedia hingga pelaksanaan kontrak dan pembayaran.

Mahasiswa Minta Jejak Digital Tender Tidak Mudah Hilang

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memperkuat mekanisme digital trail dalam pengadaan barang dan jasa.

Menurut organisasi, dokumen tertentu yang memang terbuka menurut ketentuan hukum perlu mudah ditelusuri, termasuk rencana pengadaan, nilai pekerjaan, peserta dan pemenang tender, perubahan kontrak, serta progres pelaksanaan.

“Digitalisasi pengadaan jangan hanya berarti prosesnya pindah ke layar komputer. Sistem digital harus meninggalkan jejak yang bisa diaudit. Siapa mengubah spesifikasi, siapa menyetujui perubahan nilai kontrak, dan kapan keputusan dibuat harus dapat ditelusuri oleh auditor.”

Reza menilai jejak keputusan merupakan salah satu instrumen pencegahan ketika terjadi keberatan, audit atau pemeriksaan di kemudian hari.

Mutasi Jabatan Harus Berdasarkan Kompetensi

Selain pengadaan, Satuan Mahasiswa ETH menyoroti persoalan mutasi, promosi dan penempatan aparatur sipil negara.

Reza mengatakan keputusan kepegawaian tidak boleh dipengaruhi kepentingan transaksi, kedekatan pribadi ataupun balas jasa politik.

“Jabatan pelayanan publik bukan barang dagangan. Aparatur harus ditempatkan berdasarkan kompetensi, rekam jejak dan kebutuhan organisasi. Kalau promosi dan mutasi tidak transparan, yang akhirnya dirugikan adalah masyarakat karena kualitas pelayanan pemerintah ikut terdampak.”

Ketua KPK Setyo Budiyanto secara khusus mengingatkan agar mekanisme mutasi aparatur dilaksanakan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. ([Antara News Jawa Timur][4])

Satuan Mahasiswa ETH menekankan bahwa indikasi penyimpangan harus dibuktikan melalui proses hukum. Kritik terhadap sistem tidak boleh digunakan untuk menuduh individu tertentu tanpa bukti.

Jangan Tunggu OTT Baru Sistem Diperbaiki

Reza menilai pencegahan korupsi harus mendapat bobot yang sama seriusnya dengan penindakan.

“Sistem pemerintahan yang baik bukan sistem yang baru bergerak setelah ada penangkapan. Pencegahan harus bekerja sebelum uang rakyat hilang. Setiap celah yang sudah berulang kali diperingatkan KPK seharusnya segera ditutup.”

Menurutnya, peringatan KPK mengenai sektor rawan seharusnya ditindaklanjuti kepala daerah, inspektorat, DPRD, aparat pengawasan internal pemerintah dan instansi pusat terkait.

Satuan Mahasiswa ETH Dorong Audit Konflik Kepentingan

Organisasi mahasiswa tersebut juga meminta pemerintah memperkuat mekanisme pemeriksaan konflik kepentingan dalam setiap pengadaan strategis.

Reza mengatakan perlu dipastikan bahwa pejabat pembuat komitmen, panitia atau kelompok kerja pengadaan, penyedia, konsultan maupun pihak lain yang terlibat tidak mempunyai hubungan kepentingan yang dapat memengaruhi keputusan.

“Konflik kepentingan tidak selalu berarti korupsi sudah terjadi. Tetapi jika tidak dikelola dan diungkap sejak awal, konflik kepentingan dapat menjadi pintu masuk penyalahgunaan kewenangan.”

Karena itu, organisasi meminta deklarasi konflik kepentingan, audit internal serta pemeriksaan pemilik manfaat perusahaan penyedia diperkuat untuk pengadaan yang bernilai besar atau strategis.

Lima Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah pusat dan daerah menjawab lima persoalan utama: berapa besar pengadaan yang sudah dapat ditelusuri publik secara menyeluruh; bagaimana mendeteksi pengaturan spesifikasi yang hanya menguntungkan penyedia tertentu; bagaimana pemerintah memeriksa konflik kepentingan dalam tender; bagaimana memastikan promosi dan mutasi ASN berdasarkan kompetensi; serta bagaimana masyarakat dapat melaporkan indikasi penyimpangan dan mengetahui tindak lanjut laporannya.

Menurut Reza, jawaban atas pertanyaan tersebut penting karena pengawasan publik akan efektif apabila masyarakat mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

Enam Tuntutan Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah untuk memperluas keterbukaan dokumen pengadaan yang memang dapat diakses publik; menyediakan rekam jejak digital perubahan spesifikasi dan kontrak; memperkuat verifikasi pemilik manfaat perusahaan penyedia; mewajibkan deklarasi konflik kepentingan pada pengadaan strategis; memastikan mutasi dan promosi ASN mengikuti kompetensi serta prosedur; dan mempublikasikan tindak lanjut rekomendasi pencegahan KPK secara berkala.

Reza mengatakan mahasiswa harus mengambil posisi sebagai pengawas independen terhadap penggunaan kewenangan negara.

“Ketika KPK sendiri sudah mengingatkan bahwa pengadaan dan mutasi jabatan merupakan area yang perlu mendapatkan perhatian, pemerintah daerah harus menjadikannya momentum memperbaiki sistem. Jangan menunggu persoalan hukum muncul baru transparansi dibuka.”

Ia menambahkan bahwa pengawasan mahasiswa tidak dimaksudkan untuk menghambat pemerintah bekerja.

“Pemerintah tetap harus bergerak cepat melayani masyarakat. Tetapi cepat bukan berarti tanpa kontrol. Pengadaan harus efisien, jabatan harus profesional, dan setiap keputusan yang menggunakan kewenangan publik harus dapat dipertanggungjawabkan.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mendorong pengawasan terhadap pengadaan pemerintah, penggunaan anggaran serta tata kelola aparatur sebagai bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kekuatan sosial kontrol terhadap kebijakan publik.

Hambalang, Kabupaten Bogor
19 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum