Hambalang, Kabupaten Bogor — Sabtu, 19 September 2026 Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di berbagai wilayah Indonesia sebelum 2029. Program tersebut dirancang sebagai penguatan ekonomi masyarakat pesisir dengan fasilitas pendukung mulai dari penyimpanan ikan, pabrik es, BBM, pergudangan hingga distribusi hasil tangkapan.

Presiden Prabowo Subianto pada Jumat, 18 September 2026, menyatakan target pemerintah mencakup penyelesaian sekitar 1.300 kampung nelayan pada 2026, dilanjutkan sasaran sekitar 2.000 kampung pada 2027 dan 2.000 lagi pada 2028, dengan target keseluruhan 5.000 lokasi sebelum 2029.

Presiden juga mengatakan pemerintah telah memesan sedikitnya 1.500 kapal nelayan dengan ukuran hingga 100 gross ton (GT) yang direncanakan disalurkan ke kampung-kampung nelayan. Menurut keterangan yang diberitakan ANTARA, KNMP juga dirancang memiliki ruang pendingin, fasilitas pembuatan es, fasilitas pengisian BBM, gudang, dan kendaraan untuk mendukung distribusi ikan ke pasar.

Program KNMP masuk prioritas nasional

Secara terpisah, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 17 September 2026 menyatakan pembangunan KNMP merupakan bagian dari enam program prioritas nasional sektor kelautan dan perikanan. KKP menyebut sasaran program KNMP mencapai 5.000 lokasi pada 2029. ([KKP][2])

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan program tersebut merupakan bagian dari penugasan pemerintah dalam mendukung pembangunan dan kedaulatan pangan. Pernyataan itu merupakan posisi resmi pemerintah, sementara keberhasilan program pada tingkat nelayan masih perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan dan hasilnya di lapangan.

Satuan Nelayan ETH fokus pada kepastian penerima

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan program berskala besar tersebut perlu dikawal terutama dari aspek yang langsung menyentuh kehidupan nelayan.

Fokus pengawalan diarahkan pada daftar dan penetapan lokasi KNMP, kriteria penerima kapal, mekanisme kepemilikan dan pengoperasian kapal, akses nelayan kecil, ketersediaan BBM, pengelolaan cold storage, serta transparansi penggunaan fasilitas yang dibangun pemerintah.

Pengawalan menjadi penting karena keberadaan kapal dan infrastruktur baru tidak otomatis meningkatkan pendapatan nelayan apabila biaya operasional tinggi, akses BBM sulit, pemasaran tidak terbentuk, atau fasilitas tidak dapat digunakan secara terjangkau oleh masyarakat nelayan setempat.

Bagian tersebut merupakan analisis dan fokus pengawasan Satuan Nelayan ETH, bukan pernyataan bahwa persoalan tersebut telah terjadi pada program KNMP saat ini.

Nelayan kecil harus memperoleh akses nyata

Dalam pelaksanaan di lapangan, beberapa indikator yang patut dipantau adalah jumlah nelayan lokal yang benar-benar menggunakan fasilitas KNMP, perubahan biaya melaut, harga ikan yang diterima nelayan, ketersediaan es dan ruang pendingin, serta efektivitas akses pasar.

Begitu pula untuk program pengadaan kapal. Informasi mengenai spesifikasi kapal, lokasi penempatan, penerima atau pengelola, alat tangkap yang digunakan, kebutuhan awak kapal, sumber BBM, biaya pemeliharaan dan mekanisme pembagian hasil menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana manfaat program tersebut didistribusikan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang akan menjadikan isu pembangunan KNMP dan pengadaan kapal sebagai salah satu agenda pengawasan sektor kelautan dan perikanan, dengan perhatian khusus pada nelayan kecil, tradisional dan masyarakat pesisir sebagai kelompok yang paling berkepentingan terhadap pelaksanaan program tersebut.