Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 21 September 2026. Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong UMKM dan perusahaan nasional memperlakukan rekam kredit sebagai bagian penting dari aset dan reputasi usaha. Dorongan tersebut sejalan dengan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan yang mengoptimalkan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) untuk mempercepat pembaruan informasi kredit dan mendukung akses pembiayaan sektor produktif, termasuk UMKM.

OJK menetapkan bahwa sejak 1 Juli 2026, Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus memperbarui informasi kredit atau pembiayaan dalam SLIK paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan. OJK juga menerapkan threshold informasi debitur untuk nominal di atas Rp1 juta agar informasi yang digunakan dalam analisis kredit tetap proporsional dan relevan.

ETH: Rekam Kredit adalah Modal Tak Berwujud Pengusaha

Bagi dunia usaha, percepatan pembaruan SLIK penting karena riwayat pembiayaan sering menjadi salah satu informasi yang digunakan lembaga keuangan ketika menilai permohonan kredit baru.

ETH mendorong pengusaha tidak menunggu kebutuhan modal mendesak untuk mulai menata administrasi pembiayaannya.

“Rekam kredit harus diperlakukan sebagai aset usaha. Pengusaha yang mempunyai administrasi tertib, kewajiban pembiayaan terjaga dan laporan usaha yang jelas akan mempunyai fondasi yang lebih kuat ketika membutuhkan modal untuk ekspansi.”

OJK menjelaskan optimalisasi SLIK ditujukan untuk meningkatkan kualitas informasi debitur dan memperluas akses pembiayaan yang sehat kepada sektor produktif, termasuk UMKM.

Pelunasan Kini Lebih Cepat Tercermin dalam SLIK

Perubahan menjadi maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan mempunyai arti praktis bagi debitur yang sebelumnya harus menunggu pembaruan informasi kredit sebelum mengajukan pembiayaan berikutnya.

Namun, ETH mengingatkan bahwa pembaruan SLIK bukan berarti kredit baru otomatis disetujui. Bank dan lembaga pembiayaan tetap melakukan analisis berdasarkan kemampuan membayar, arus kas, usaha, agunan apabila diperlukan, profil risiko, serta kebijakan masing-masing lembaga.

“SLIK yang baik membuka pintu, tetapi bukan satu-satunya penentu. Pengusaha tetap harus mempunyai usaha yang sehat, arus kas yang dapat dipertanggungjawabkan dan kebutuhan pembiayaan yang jelas.”

Pembiayaan UMKM Masih Perlu Diperluas

OJK juga terus mendorong pemanfaatan teknologi keuangan untuk memperluas akses pembiayaan UMKM. Dalam siaran pers 1 September 2026, OJK menegaskan inovasi teknologi sektor keuangan dapat membantu menjangkau pelaku usaha yang sebelumnya belum memperoleh layanan sektor keuangan secara memadai.

Sementara itu, kebijakan makroprudensial juga diarahkan memperkuat pembiayaan sektor inklusif. Kebijakan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) yang diperkuat dan efektif mulai 1 Oktober 2026 memperluas cakupan pembiayaan, termasuk kepada pemasok, distributor dan mitra badan usaha, serta mekanisme kerja sama kredit UMKM

ETH menilai perkembangan tersebut harus dimanfaatkan untuk meningkatkan jumlah pengusaha yang benar-benar layak memperoleh pembiayaan produktif.

ETH Dorong “Business Credit Readiness Program”

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pembentukan ETH Business Credit Readiness Program sebagai pendampingan bagi anggota sebelum mengajukan pembiayaan.

Program tersebut diarahkan pada pemeriksaan SLIK, penataan rekening bisnis, pemisahan keuangan pribadi dan perusahaan, pembukuan, laporan keuangan, arus kas, legalitas usaha dan perhitungan kebutuhan modal.

Alurnya:

Cek SLIK → benahi administrasi → rapikan pembukuan → hitung kebutuhan modal → pilih skema pembiayaan → business matching dengan bank/lembaga pembiayaan → pencairan → penggunaan produktif → pembayaran tertib → ekspansi usaha.

“ETH tidak ingin pengusaha datang ke bank dalam keadaan tidak siap. Organisasi harus membantu anggotanya memahami apa yang dinilai lembaga pembiayaan dan memperbaiki kesiapan usaha sebelum permohonan kredit diajukan.”

Jangan Gunakan Kredit Produktif untuk Menutup Masalah Tanpa Perhitungan

ETH juga mengingatkan bahwa semakin mudahnya akses informasi dan pembiayaan tidak boleh mendorong perusahaan mengambil utang melebihi kemampuan usahanya.

Pembiayaan sebaiknya diarahkan untuk tujuan yang menghasilkan nilai tambah, seperti peningkatan produksi, pembelian mesin, modal kerja, pembukaan cabang, pembangunan jaringan distribusi atau investasi produktif lainnya.

“Utang yang sehat adalah utang yang membantu perusahaan menghasilkan pendapatan lebih besar daripada beban yang ditanggungnya. Pembiayaan harus menjadi alat pertumbuhan, bukan sumber persoalan baru.”

ETH Siap Jembatani Pengusaha dengan Perbankan

Bank Indonesia mencatat fasilitasi business matching pembiayaan UMKM hingga Juli 2026 mencapai Rp285 miliar, terdiri dari Rp150 miliar pembiayaan inklusif dan Rp135 miliar pembiayaan berkelanjutan. Hal tersebut menunjukkan pendekatan mempertemukan UMKM yang siap dengan lembaga keuangan dapat menghasilkan pembiayaan konkret.

ETH ingin mendorong model serupa melalui jaringan pengusaha di berbagai daerah.

“Jangan hanya mengatakan UMKM sulit mendapatkan modal. Kita harus mencari tahu perusahaan mana yang membutuhkan modal, memperbaiki kelayakannya, kemudian mempertemukannya langsung dengan bank atau lembaga pembiayaan yang sesuai.”

TARGET ETH: PENGUSAHA BANKABLE, MODAL MASUK KE SEKTOR PRODUKTIF

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong gerakan:

REKAM KREDIT SEHAT → USAHA TERTIB → AKSES MODAL TERBUKA → PRODUKSI BERTAMBAH → USAHA EKSPANSI → LAPANGAN KERJA TUMBUH.

ETH menilai keberhasilan akses pembiayaan harus diukur dari bagaimana modal tersebut menghasilkan peningkatan produksi, omzet, kapasitas perusahaan dan penciptaan pekerjaan.

“Modal harus bergerak menuju kegiatan produktif. ETH ingin semakin banyak pengusaha Indonesia mempunyai rekam kredit sehat, laporan usaha yang baik dan akses pembiayaan yang memungkinkan mereka naik kelas.”