Hambalang, Kabupaten Bogor — 22 September 2026. Penanganan kebakaran hutan dan lahan memasuki perkembangan penting pada Selasa, 22 September 2026. Kementerian Kehutanan melaporkan jumlah hotspot berkepercayaan tinggi secara nasional turun dari 1.532 titik pada 20 September menjadi 688 titik pada 21 September, atau berkurang 844 titik dalam sehari. Namun pemerintah mengingatkan penurunan hotspot belum berarti kebakaran selesai atau udara langsung kembali bersih.

Di enam provinsi prioritas, jumlah hotspot berkepercayaan tinggi turun dari 1.417 menjadi 360 titik. Kalimantan Tengah masih mencatat 228 titik, Kalimantan Selatan 71, Kalimantan Barat 36, Sumatera Selatan 23, Jambi dua, sedangkan Riau tercatat nol pada pemantauan tersebut. Kementerian Kehutanan menegaskan hotspot merupakan indikasi anomali suhu permukaan dari satelit dan tidak identik dengan jumlah kejadian kebakaran ataupun luas lahan terbakar.

Meski angka harian membaik, dampaknya masih nyata. Di Pekanbaru, peserta didik PAUD hingga SMP masih menjalani Pembelajaran Jarak Jauh pada 22 September 2026 setelah kualitas udara memburuk akibat kabut asap. Pemerintah Kota Pekanbaru sebelumnya mencatat kualitas udara berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat dan memperpanjang PJJ untuk 21–22 September.

Safrizal: Jangan Merasa Masalah Selesai Hanya karena Hotspot Turun

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menilai penurunan hotspot patut dicatat sebagai perkembangan positif, tetapi pemerintah tidak boleh menurunkan kewaspadaan selama dampak asap masih dirasakan masyarakat.

“Kalau hotspot turun tetapi anak-anak masih harus belajar dari rumah, penerbangan terganggu dan masyarakat masih menghirup udara tercemar, berarti pekerjaan belum selesai.”

Safrizal mengatakan evaluasi karhutla tidak cukup hanya menggunakan satu indikator.

“Jangan ukur keberhasilan hanya dari jumlah titik panas hari ini. Ukur juga luas lahan terbakar, kualitas udara, jumlah masyarakat terdampak, sekolah yang harus PJJ, gangguan transportasi, kerugian ekonomi dan berapa lama gambut benar-benar dinyatakan aman.”

Menurutnya, persoalan karhutla harus ditangani dari sumber kebakaran, bukan sekadar melalui respons setelah asap menyelimuti wilayah perkotaan.

BMKG: Risiko Asap dan Karhutla Masih Perlu Diwaspadai

BMKG pada 22 September menyatakan atmosfer relatif kering masih terpantau terutama di sebagian Sumatra dan Kalimantan. Dalam pemantauan sepuluh hari hingga 21 September, BMKG mencatat konsentrasi hotspot tertinggi berada di Kalimantan Tengah sebanyak 5.283 titik, disusul Sumatera Selatan 1.485, Kalimantan Barat 1.357, Kalimantan Selatan 498 dan Kalimantan Timur 433. Angka tersebut merupakan akumulasi pemantauan pada periode yang berbeda dari data hotspot harian Kementerian Kehutanan, sehingga keduanya tidak boleh dibandingkan langsung sebagai angka yang identik.

BMKG memperkirakan kondisi kering masih mendominasi banyak wilayah sampai akhir September, meski peluang hujan lokal tetap ada. Untuk periode 22–24 September, hujan sedang masih berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Sumatra dan Kalimantan, tetapi BMKG tetap meminta pemerintah daerah dan masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap kekeringan serta karhutla.

Safrizal menilai kondisi tersebut menunjukkan penanganan tidak boleh bergantung pada hujan.

“Hujan membantu, tetapi negara tidak boleh menjadikan hujan sebagai strategi utama pemadaman. Pencegahan, patroli, kesiapan personel, pembasahan gambut dan penegakan hukum harus bekerja bahkan sebelum api terlihat besar.”

Kabut Asap Ganggu Penerbangan di Kalimantan Tengah

Dampak karhutla juga menyentuh transportasi. Kementerian Kehutanan melaporkan jarak pandang di Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, sempat sekitar 400 meter pada 21 September, menyebabkan sejumlah penerbangan tertunda hingga dibatalkan. Bahkan penerbangan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB menuju Palangka Raya harus dialihkan ke Bandara Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan sebelum perjalanan dilanjutkan melalui jalur darat.

Kementerian Kehutanan menjelaskan asap dapat bertahan meskipun jumlah hotspot turun. Pada lahan gambut, bara juga dapat terus hidup di bawah permukaan dan kembali memunculkan api.

DPN ETH menilai kondisi itu memperlihatkan karhutla bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga masalah kesehatan publik, pendidikan, transportasi dan produktivitas ekonomi.

Ganda Satria Dharma: Pemerintah Harus Membuka Peta Api, Status Lahan, dan Penanggung Jawabnya

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan meminta pengawasan berbasis lokasi.

“Yang ditegaskan Ketua Umum harus diterjemahkan menjadi peta kerja. Di mana api muncul, berapa luasnya, siapa pemilik atau pemegang izin lahannya, kapan pertama terdeteksi, kapan petugas tiba, berapa lama dipadamkan dan apakah kebakaran berulang di lokasi yang sama.”

Menurut Ganda, informasi tersebut penting agar publik dapat membedakan antara kebakaran yang berasal dari lahan masyarakat, kawasan tanpa izin, ataupun wilayah konsesi perusahaan.

“Jangan setiap musim kemarau kita hanya berbicara soal jumlah hotspot tanpa pernah mengetahui apakah titik-titik yang sama terus berulang. Pola berulang harus menjadi dasar tindakan pencegahan dan penegakan hukum.”

Ia mendorong pemerintah membangun sistem pemantauan nasional yang mengintegrasikan data satelit, status penguasaan lahan, laporan lapangan dan tindakan penegakan hukum.

Lima Izin Perusahaan Dicabut, DPN ETH Minta Dasar Penindakannya Dibuka Transparan

Pada 21 September, Menteri Kehutanan mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Total luas konsesi lima perusahaan tersebut sekitar 92.464 hektare, sementara Kementerian Kehutanan menyebut area terbakar pada lima konsesi itu sekitar 1.169 hektare. Pemerintah menyatakan tindakan tersebut berkaitan dengan kewajiban pemegang izin dalam pencegahan dan pengendalian karhutla.

DPN ETH menilai penegakan hukum terhadap korporasi maupun individu harus berbasis bukti dan prosedur hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Safrizal mengatakan:

“Kalau perusahaan terbukti melalaikan kewajibannya, negara harus tegas. Tetapi setiap tindakan juga harus mempunyai dasar pemeriksaan yang jelas. Publik perlu mengetahui pelanggarannya apa, bukti administrasinya apa, dan bagaimana proses penindakannya.”

Ia menegaskan standar serupa juga harus diberlakukan kepada individu atau kelompok yang terbukti melakukan pembakaran.

BNPB sebelumnya menyatakan penegakan hukum karhutla dapat menyasar individu maupun korporasi, sementara modus yang ditemukan antara lain berkaitan dengan pembukaan lahan atau penggunaan api yang kemudian tidak terkendali.

Pekanbaru Nol Hotspot, tetapi Tetap Terpapar Asap

Pemerintah Kota Pekanbaru pada 21 September menyatakan wilayah kota tersebut berada pada kondisi zero hotspot, tetapi tetap mengalami kabut asap. Pemkot menyebut arah angin dari selatan membawa asap dari daerah lain ke Pekanbaru. Pemerintah kota juga menyiagakan puskesmas dan RSUD Madani, termasuk obat ISPA dan perangkat nebulizer, serta membagikan masker.

Safrizal mengatakan:

“Ini menunjukkan kebakaran tidak mengenal batas administrasi. Daerah yang tidak mempunyai titik api pun dapat menerima asap. Karena itu penanganannya tidak boleh masing-masing kabupaten bekerja sendiri.”

DPN ETH mendorong koordinasi lintas kabupaten dan lintas provinsi diperkuat berdasarkan arah angin, lokasi kebakaran dan daerah penerima dampak.

Ganda: PJJ Adalah Perlindungan Darurat, Bukan Solusi Karhutla

Ganda Satria Dharma menilai keputusan PJJ bagi anak-anak merupakan langkah perlindungan ketika kualitas udara berbahaya, tetapi kebijakan tersebut tidak boleh dianggap sebagai penyelesaian masalah.

“PJJ melindungi siswa dari paparan di perjalanan dan sekolah. Tetapi PJJ tidak memadamkan api dan tidak menghilangkan asap.”

Ia meminta pemerintah mengukur berapa lama kegiatan pendidikan terganggu akibat karhutla.

“Hitung berapa hari sekolah harus ditutup atau dialihkan ke daring, berapa siswa terdampak dan apakah seluruh keluarga mempunyai perangkat serta koneksi internet yang memadai. Dampak pendidikan ini juga merupakan biaya sosial karhutla.”

Pemerintah Kerahkan 64 Armada Udara

Pemerintah menyatakan 64 unit armada udara tetap dikerahkan untuk pengendalian karhutla di Sumatra dan Kalimantan. Armada tersebut mencakup helikopter patroli, pesawat untuk Operasi Modifikasi Cuaca serta helikopter water bombing. Operasi disesuaikan dengan kondisi kebakaran, potensi awan, jarak pandang dan keselamatan penerbangan.

Di Kalimantan Tengah, dari sekitar 180 hektare areal yang sebelumnya terbakar pada salah satu lokasi penanganan di Pulang Pisau, pemerintah menyatakan sekitar 150 hektare telah berhasil dipadamkan dan 30 hektare masih dalam proses penanganan per 21 September.

DPN ETH menilai besarnya sumber daya yang dikerahkan harus diikuti evaluasi efektivitas.

Ganda mengatakan:

“Berapa jam terbang, berapa lokasi yang berhasil dikendalikan, berapa biaya operasi dan berapa banyak kebakaran yang berhasil dicegah agar tidak meluas perlu dievaluasi. Bukan untuk mengurangi operasi, tetapi memastikan sumber daya ditempatkan pada titik yang paling efektif.”

Safrizal: Jangan Terima Karhutla sebagai Kalender Tahunan

Safrizal menutup pernyataannya dengan meminta perubahan pendekatan nasional terhadap karhutla.

“Kalau setiap tahun masyarakat sudah bisa menebak kapan asap datang, berarti kita menghadapi persoalan struktural. Karhutla tidak boleh diterima sebagai kalender tahunan Indonesia.”

Menurut Safrizal, pencegahan harus dimulai jauh sebelum puncak musim kering.

“Lahan gambut harus dijaga kelembapannya, konsesi harus diawasi, masyarakat harus mendapat alternatif pembukaan lahan tanpa bakar, dan aparat harus bergerak ketika indikator awal muncul—bukan menunggu langit berubah warna.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Ukuran keberhasilan tahun depan seharusnya bukan seberapa banyak helikopter yang dikerahkan setelah kebakaran. Ukur berapa kebakaran yang berhasil dicegah sebelum membesar.”

DPN Elang Tiga Hambalang menilai penurunan hotspot pada 22 September merupakan perkembangan yang penting, tetapi belum menjadi alasan menyatakan krisis selesai. Dampak asap terhadap pendidikan, kesehatan dan penerbangan serta peringatan BMKG mengenai kondisi kering menunjukkan kewaspadaan dan penegakan hukum masih harus dilanjutkan.