BOGOR – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), meluncurkan terobosan kebijakan radikal demi membela hak masyarakat desa. Dalam kunjungannya ke Situs Batutulis, Bogor, KDM secara tegas mengusulkan agar 70 persen pajak tambang dialokasikan langsung ke kas desa tempat aktivitas pertambangan beroperasi.

Poin Utama Kebijakan:

• Realisasi Asas Keadilan: KDM menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya mengeksploitasi alam, tetapi harus memberikan dampak ekonomi nyata bagi warga lokal yang terdampak langsung.
• Distribusi Anggaran: Skema 70% ini bertujuan agar desa memiliki kemandirian finansial untuk memulihkan lingkungan dan membangun infrastruktur tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat/provinsi.
• Evaluasi Total: Pemprov Jabar kini tengah mengkaji ulang keberlangsungan izin tambang, khususnya di wilayah Bogor, dengan fokus pada masa depan masyarakat pasca-tambang.

“Pajak tambang harus 70% kembali ke desa. Saya ingin membangun yang berkeadilan. Kebijakan tidak boleh hanya fokus pada jalan angkutan, tapi pada kehidupan rakyatnya,” ujar Dedi Mulyadi, Jumat (15/5).

Dampak dan Langkah Lanjut

Langkah ini diambil sebagai respons atas ketimpangan yang selama ini terjadi, di mana desa penghasil seringkali hanya mendapatkan “ampas” berupa kerusakan ekosistem dan gangguan mobilitas. Selain redistribusi pajak, Pemprov Jabar juga sedang mengevaluasi proyek jalan khusus tambang agar selaras dengan hasil kajian lingkungan terbaru.

Kesimpulan:
Kebijakan ini menjadi sinyal kuat bahwa di bawah kepemimpinan KDM, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak lagi menoleransi praktik industri yang meminggirkan masyarakat desa. Keseimbangan antara investasi dan kesejahteraan warga lokal kini menjadi prioritas utama.

Laporan: Tim Redaksi Media Elektronik
Jumat, 15 Mei 2026