HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT, 2 OKTOBER 2026 — Memasuki awal kuartal IV 2026, dunia usaha Indonesia kembali menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara biaya produksi, harga jual, dan daya beli masyarakat. Data terbaru Badan Pusat Statistik menunjukkan inflasi nasional pada September 2026 berada di angka 3,28 persen secara tahunan, kondisi yang perlu menjadi perhatian bersama pemerintah, pengusaha, pelaku UMKM, koperasi, produsen, hingga jaringan distribusi.

BPS dalam rilis 1 Oktober 2026 mencatat Indeks Harga Konsumen September berada di level 112,31. Secara bulanan terjadi inflasi 0,30 persen, sedangkan inflasi sepanjang Januari–September 2026 mencapai 2,17 persen. Inflasi inti secara tahunan tercatat 2,84 persen.

Angka inflasi tahunan 3,28 persen masih berada dalam kisaran sasaran inflasi Bank Indonesia tahun 2026 sebesar 2,5±1 persen. Namun, bagi pelaku usaha, angka agregat nasional tetap perlu dibaca bersama pergerakan biaya produksi dan harga bahan baku.

Tekanan tersebut terlihat pula dalam data Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). BPS mencatat IHPB umum nasional September 2026 meningkat 6,76 persen secara tahunan dan 0,62 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan antara lain solar industri, elpiji nonsubsidi, beras, minyak pelumas, dan solar transportasi.

Bagi Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang, kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga tidak boleh hanya dilihat dari sisi konsumen. Pemerintah juga perlu memperhatikan tekanan biaya yang dihadapi produsen, pedagang, UMKM, koperasi, serta pengusaha yang menggantungkan kegiatan usahanya pada energi, bahan baku, dan transportasi.

UMKM Berada di Posisi yang Sensitif

Pelaku UMKM menjadi kelompok yang sangat sensitif terhadap perubahan harga bahan baku.

Pengusaha makanan, misalnya, tidak selalu dapat langsung menaikkan harga ketika beras, minyak, gas, bahan kemasan atau ongkos transportasi meningkat. Mereka harus mempertimbangkan daya beli pelanggan dan persaingan dengan usaha lain.

Apabila harga jual dipertahankan sementara biaya produksi terus naik, keuntungan usaha akan tergerus. Sebaliknya, kenaikan harga yang terlalu cepat dapat menyebabkan konsumen mengurangi pembelian.

Persoalan inilah yang menurut Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pengendalian inflasi.

Stabilitas harga harus mampu melindungi konsumen tanpa membuat produsen dan pelaku usaha kecil menanggung seluruh kenaikan biaya sendirian.

Asosiasi Pengusaha ETH Ajukan Lima Usulan

Sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial di bidang dunia usaha, UMKM dan koperasi, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mengusulkan beberapa langkah konstruktif.

Pertama, memperkuat pengawasan rantai distribusi pangan. Pemerintah pusat dan daerah perlu mengetahui secara lebih rinci perbedaan harga dari tingkat produsen, distributor hingga konsumen. Dengan demikian, penyebab kenaikan harga dapat diketahui secara lebih tepat.

Kedua, memperpendek rantai pasok. Koperasi, pasar daerah dan kelompok UMKM dapat dihubungkan langsung dengan petani, nelayan, peternak maupun produsen sehingga biaya distribusi dapat ditekan.

Ketiga, menyediakan informasi harga secara terbuka dan mudah diakses. Pengusaha kecil membutuhkan informasi aktual mengenai harga bahan pokok dan bahan baku agar dapat merencanakan pembelian serta menentukan harga jual dengan lebih baik.

Keempat, memperkuat pembelian bersama melalui koperasi. UMKM yang membeli bahan baku dalam jumlah kecil sering kali memperoleh harga lebih mahal. Koperasi dapat menggabungkan kebutuhan sejumlah pelaku usaha sehingga memperoleh daya tawar lebih baik.

Kelima, kebijakan stabilisasi harga perlu memperhitungkan kondisi produsen. Harga murah bagi konsumen penting, tetapi petani, peternak, nelayan, pedagang dan UMKM juga harus memperoleh margin yang memungkinkan usaha mereka tetap berjalan.

Tekanan Harga Konstruksi Juga Perlu Diperhatikan

BPS juga mencatat perubahan IHPB kelompok bangunan dan konstruksi pada September mencapai 9,63 persen secara tahunan. Kenaikan antara lain terjadi pada aspal, baja tulangan atau besi beton, semen, batu pecahan dan pasir.

Kondisi ini memiliki implikasi bagi kontraktor, pengembang properti, pemasok material, usaha jasa konstruksi dan pelaku UMKM yang terlibat dalam rantai pasok proyek.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan perubahan harga material yang cukup tinggi perlu diperhitungkan secara cermat dalam penyusunan kontrak usaha maupun perencanaan proyek.

Pengusaha juga perlu semakin disiplin menghitung harga pokok produksi. Kontrak jangka panjang yang dibuat tanpa memperhitungkan risiko perubahan harga dapat menimbulkan persoalan ketika biaya material meningkat.

Menjaga Daya Beli, Menjaga Usaha Tetap Hidup

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang kebijakan ekonomi yang sehat perlu menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan kemampuan dunia usaha untuk tetap berproduksi.

Ketika masyarakat memiliki daya beli yang baik, perdagangan bergerak. Ketika pengusaha mendapatkan biaya produksi yang wajar, lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi juga dapat dipertahankan.

Karena itu, pengendalian inflasi tidak semata-mata persoalan mempertahankan suatu angka statistik.

Di balik angka tersebut terdapat warung yang harus membeli bahan dagangan, UMKM yang menghitung kembali biaya produksi, koperasi yang mengatur persediaan, produsen yang menjaga kapasitas, dan jutaan konsumen yang mengatur pengeluaran rumah tangga.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah, dunia usaha, koperasi dan masyarakat membangun sistem ekonomi yang membuat harga tetap terkendali, rantai distribusi semakin efisien, dan pengusaha kecil tetap mempunyai ruang untuk berkembang.

Sebab stabilitas ekonomi yang kuat bukan hanya ketika harga dapat dikendalikan, tetapi ketika masyarakat mampu membeli dan pelaku usaha tetap mampu berproduksi, memperoleh keuntungan yang wajar, serta menciptakan lapangan kerja.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang
Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat