Rp4.106 triliun bukan sekadar angka di atas kertas. Ketika negara membelanjakan uang sebesar itu, publik berhak bertanya: berapa yang benar-benar berubah menjadi sekolah yang baik, pangan terjangkau, lapangan kerja, layanan kesehatan, desa maju, dan kehidupan rakyat yang lebih layak?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 5 Oktober 2026

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 resmi memasuki babak baru setelah DPR RI menyetujui RUU APBN 2027 menjadi undang-undang pada 29 September 2026.

Postur yang ditetapkan pemerintah dan DPR menempatkan pendapatan negara sebesar Rp3.435,1 triliun dan belanja negara mencapai Rp4.106,3 triliun. Selisih tersebut menghasilkan pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun, sementara defisit APBN dipertahankan pada 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Angkanya sangat besar.

Namun bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), ukuran keberhasilan APBN tidak boleh berhenti pada seberapa besar anggaran disahkan ataupun seberapa tinggi persentase penyerapannya.

Ukuran akhirnya harus sederhana: apa yang berubah dalam kehidupan rakyat setelah uang itu dibelanjakan?

Safrizal: Jangan Bangga APBN Besar Kalau Rakyat Sulit Melihat Hasilnya

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan APBN merupakan instrumen paling kuat yang dimiliki negara untuk menghadirkan pembangunan dan keadilan sosial.

Karena itu, menurutnya, besarnya APBN harus diikuti tuntutan pertanggungjawaban yang sama besarnya.

“APBN lebih dari Rp4.100 triliun adalah kekuatan luar biasa apabila setiap rupiahnya benar-benar bekerja untuk rakyat. Tetapi masyarakat jangan hanya disuguhi angka besar. Rakyat harus bisa melihat jalan yang membaik, sekolah yang berkualitas, pelayanan kesehatan yang mudah, pangan terjangkau, pekerjaan tersedia dan ekonomi daerah bergerak,” tegas Safrizal.

Safrizal mengingatkan bahwa penyerapan anggaran bukanlah tujuan akhir.

Sebuah kementerian dapat saja mencatat realisasi anggaran tinggi, tetapi pertanyaan yang lebih penting adalah apakah belanja tersebut benar-benar menyelesaikan persoalan.

“Jangan sampai ukuran keberhasilan pemerintahan hanya karena anggaran habis terserap. Uang negara bukan diciptakan untuk dihabiskan. Uang negara harus menghasilkan perubahan. Kalau Rp100 dikeluarkan, masyarakat harus tahu apa hasil dari Rp100 itu,” lanjutnya.

Rp824 Triliun untuk Pendidikan, Rp539,7 Triliun Perlindungan Sosial

Pemerintah menyatakan APBN 2027 diarahkan pada delapan kelompok program prioritas nasional, mulai dari kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; hingga penurunan kemiskinan.

Untuk sektor pendidikan, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp824 triliun. Perlindungan sosial memperoleh sekitar Rp539,7 triliun, sedangkan ketahanan pangan sekitar Rp195,3 triliun.

Transfer ke Daerah (TKD) pada APBN 2027 juga ditetapkan sekitar Rp735 triliun, yang diarahkan untuk mendukung pembangunan serta pelayanan publik di daerah.

Menurut DPN ETH, angka tersebut memperlihatkan kapasitas negara yang besar.

Namun anggaran besar juga membawa risiko besar apabila perencanaan lemah, proyek tidak tepat sasaran, terjadi pemborosan, atau pengawasan tertinggal.

Pendidikan Rp824 Triliun: Jangan Sampai Sekolah Rusak Masih Menjadi Pemandangan Biasa

Safrizal menilai anggaran pendidikan layak mendapatkan perhatian khusus.

“Kalau negara menyediakan Rp824 triliun untuk pendidikan, maka masyarakat mempunyai hak moral untuk bertanya: apakah ruang kelas masih rusak, apakah guru memperoleh dukungan yang memadai, apakah anak dari keluarga miskin tetap bisa sekolah, dan apakah pendidikan kita benar-benar menghasilkan manusia yang kompetitif?”

Menurut DPN ETH, publikasi anggaran pendidikan seharusnya tidak berhenti pada angka nasional.

Masyarakat perlu mengetahui bagaimana anggaran tersebut dibagi, program apa yang dibiayai dan indikator hasil apa yang ditargetkan.

Hal serupa berlaku pada perlindungan sosial.

Anggaran Rp539,7 triliun harus mampu menunjukkan kemajuan yang dapat diukur: apakah kemiskinan berkurang, penerima bantuan semakin tepat sasaran, masyarakat rentan semakin terlindungi, serta berapa banyak keluarga yang akhirnya dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan.

Ganda Satria Dharma: Setiap Rupiah Harus Punya Jejak yang Bisa Dilihat Publik

Penegasan Safrizal diperkuat oleh Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Ganda menilai era APBN besar harus diikuti era transparansi anggaran yang jauh lebih terbuka.

“Masyarakat seharusnya tidak perlu menjadi ahli keuangan negara untuk mengetahui ke mana uang APBN pergi. Setiap program besar harus mempunyai jejak yang sederhana: berapa anggarannya, siapa pelaksananya, siapa penerima manfaatnya, kapan selesai, apa targetnya dan apa hasil akhirnya,” tegas Ganda.

Menurutnya, transparansi tersebut juga penting untuk mencegah masalah sebelum terjadi.

“Pengawasan jangan hanya datang ketika sudah ada perkara hukum. Pengawasan terbaik justru dilakukan sejak tahap perencanaan, tender, pelaksanaan sampai evaluasi. Semakin cepat penyimpangan atau pemborosan ditemukan, semakin banyak uang rakyat yang dapat diselamatkan,” lanjutnya.

Defisit 2,4 Persen Harus Membeli Masa Depan, Bukan Menambah Beban

Pemerintah mempertahankan defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen PDB dengan pembiayaan sekitar Rp671,2 triliun. Pemerintah menyebut desain fiskal tersebut tetap diarahkan agar ekspansif tetapi terukur, sekaligus menjaga kredibilitas dan kesehatan fiskal.

DPN ETH menilai kebijakan defisit bukan sesuatu yang otomatis buruk.

Pertanyaannya adalah untuk apa pembiayaan tersebut digunakan dan apa hasil jangka panjang yang dihasilkan.

Safrizal mengatakan:

“Kalau negara mengambil ruang pembiayaan, maka uang itu harus menciptakan nilai ekonomi yang lebih besar daripada bebannya. Gunakan untuk pendidikan, produktivitas, pangan, infrastruktur, industri dan hal-hal yang membuat Indonesia lebih kuat ke depan. Jangan sampai generasi berikutnya menerima beban tanpa menikmati manfaatnya.”

Transfer Rp735 Triliun ke Daerah: Jangan Hilang dalam Rutinitas Birokrasi

DPN ETH juga menaruh perhatian pada transfer ke daerah sebesar Rp735 triliun.

Menurut DPN ETH, pemerintah pusat tidak cukup hanya mengirim anggaran.

Kualitas penggunaan uang di provinsi, kabupaten dan kota harus diawasi berdasarkan dampaknya terhadap pelayanan masyarakat.

“Daerah adalah tempat rakyat berhadapan langsung dengan negara. Puskesmas, sekolah, jalan daerah, air bersih, pasar dan pelayanan administrasi ada di sana. Jadi transfer ratusan triliun harus benar-benar terlihat hasilnya di lapangan,” kata Ganda.

Ia mendorong pemerintah memperkuat sistem perbandingan kinerja antardaerah.

Kabupaten atau kota dengan anggaran besar tetapi hasil pembangunan rendah perlu dievaluasi secara serius, sedangkan daerah yang berhasil mengubah anggaran menjadi pelayanan berkualitas seharusnya diberikan insentif.

DPN ETH Dorong Enam Langkah Pengawasan APBN

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang mengusulkan enam langkah agar APBN 2027 benar-benar menjadi anggaran yang bekerja untuk rakyat.

Pertama — Bangun dashboard APBN berbasis hasil.
Bukan sekadar berapa persen anggaran terserap, tetapi berapa sekolah selesai diperbaiki, berapa lapangan kerja tercipta, berapa desa mendapat air bersih dan bagaimana kondisi masyarakat sebelum serta sesudah program.

Kedua — Publikasikan proyek besar secara terbuka.
Nilai kontrak, pelaksana, target pekerjaan dan progres fisik harus mudah dilihat publik sepanjang tidak menyangkut informasi yang secara hukum memang dikecualikan.

Ketiga — Perkuat pengawasan sejak perencanaan.
BPK, APIP, aparat pengawasan, lembaga penegak hukum dan masyarakat harus dapat mendeteksi risiko pemborosan sejak awal, bukan setelah uang habis.

Keempat — Hubungkan anggaran dengan indikator kesejahteraan.
Kementerian dan pemerintah daerah harus mampu menunjukkan hubungan antara anggaran yang diterima dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat.

Kelima — Evaluasi program yang tidak efektif.
Program yang bertahun-tahun menyerap anggaran tetapi tidak menunjukkan hasil harus diperbaiki, digabungkan atau dihentikan.

Keenam — Libatkan masyarakat dalam pengawasan.
Sediakan kanal pengaduan yang mudah, perlindungan pelapor serta mekanisme tindak lanjut yang dapat dipantau.

APBN Bukan Uang Pemerintah

Safrizal menegaskan satu prinsip yang menurut DPN ETH harus terus disampaikan kepada masyarakat.

“APBN jangan dipersepsikan sebagai uang pemerintah. Itu uang negara yang dikelola pemerintah untuk kepentingan rakyat. Karena itu rakyat mempunyai hak bertanya, mengawasi dan meminta hasil.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Kontrol sosial bukan berarti menghambat pemerintah. Justru pengawasan yang kuat membantu pemerintah memastikan anggaran tidak bocor, tidak salah sasaran dan benar-benar sampai kepada tujuan pembangunan.”

APBN 2027 memang telah diketok.

Angka-angkanya telah ditetapkan.

Pendapatan Rp3.435,1 triliun. Belanja Rp4.106,3 triliun. Defisit 2,4 persen PDB.

Tetapi bagi DPN Elang Tiga Hambalang, pekerjaan terbesar justru baru dimulai.

Sebab sejarah tidak akan menilai APBN 2027 dari seberapa besar angka yang dicetak dalam dokumen negara.

Sejarah akan menilai berapa banyak rakyat yang hidupnya menjadi lebih baik karena uang sebesar itu benar-benar bekerja.