Pemerintah menyiapkan stimulus ratusan miliar rupiah agar harga tiket pesawat lebih terjangkau saat libur Natal dan Tahun Baru. Namun, pertanyaan penting muncul: apakah manfaat kebijakan benar-benar sampai kepada penumpang, atau justru tertutup oleh kenaikan tarif dan biaya tambahan?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 27 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Republik Indonesia menyiapkan anggaran sebesar Rp722 miliar untuk membantu menurunkan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui kebijakan tersebut, pemerintah menargetkan penurunan tarif tiket pesawat sekitar 11 hingga 13 persen.

Namun, di balik besarnya stimulus yang disiapkan, terdapat persoalan yang harus mendapat perhatian serius.

Apakah penurunan harga benar-benar akan dirasakan masyarakat, atau manfaatnya justru menjadi tidak optimal akibat kenaikan tarif dasar dan berbagai komponen biaya penerbangan?

Persoalan tersebut menjadi penting karena transportasi udara bukan lagi semata-mata kebutuhan wisata.

Bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah kepulauan, transportasi udara juga menjadi sarana penting untuk menjangkau keluarga, pusat pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan kegiatan ekonomi.

Karena itu, kebijakan stimulus harus dilaksanakan secara transparan dan diawasi agar benar-benar meringankan biaya perjalanan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F. Laisa, pada Senin (26/10/2026), menjelaskan bahwa pemerintah memberikan stimulus melalui skema Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN-DTP).

Kebijakan tersebut telah mempunyai dasar hukum melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026.

Adapun ketentuan pelaksanaannya meliputi:

• Anggaran stimulus: Rp722 miliar.
• Sasaran: Penumpang penerbangan domestik kelas ekonomi.
• Periode pembelian tiket: 20 Oktober 2026–10 Januari 2027.
• Periode penerbangan: 22 Desember 2026–10 Januari 2027.
• Target penurunan harga tiket: Sekitar 11–13 persen, menurut keterangan Kementerian Perhubungan.

Besaran 11–13 persen merupakan target dampak kebijakan, bukan jaminan bahwa seluruh tiket di semua rute akan mengalami penurunan yang sama.

Pemerintah juga menyatakan telah berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan tersebut.

DPN ETH: Rakyat Harus Merasakan Manfaat Langsung dari Stimulus Pemerintah

Menanggapi perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mendorong pemerintah memastikan stimulus transportasi udara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rancangan pernyataan sikap organisasi menegaskan bahwa penggunaan anggaran negara harus mempunyai dampak nyata terhadap kesejahteraan rakyat.

“Pemerintah jangan hanya mengumumkan stimulus bernilai ratusan miliar rupiah tanpa memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Rakyat tidak membutuhkan sekadar angka besar dalam pengumuman kebijakan. Yang dibutuhkan adalah harga tiket yang lebih terjangkau, pelayanan yang baik, dan kepastian bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara bertanggung jawab.”

Safrizal menilai kebijakan penurunan harga tiket pesawat dapat menjadi langkah positif untuk membantu masyarakat menghadapi peningkatan kebutuhan transportasi pada akhir tahun.

Namun, kebijakan tersebut harus didukung pengawasan yang efektif.

“Jangan sampai negara sudah menanggung komponen pajak untuk meringankan beban penumpang, tetapi harga akhir yang dibayar masyarakat tetap tinggi karena penyesuaian komponen tarif lainnya. Pemerintah harus memastikan bahwa manfaat stimulus tidak hilang dalam proses penetapan harga tiket.”

Menurut Safrizal, pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan masyarakat sebagai pengguna transportasi dan keberlanjutan operasional maskapai penerbangan.

Keseimbangan tersebut diperlukan agar kebijakan penurunan tarif dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan keselamatan maupun kualitas pelayanan.

Pemerintah Targetkan Tiket Turun 11–13 Persen

Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa pemberian stimulus diharapkan menurunkan tarif tiket pesawat domestik kelas ekonomi sekitar 11 hingga 13 persen.

Lukman F. Laisa menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan pertemuan dengan sejumlah maskapai penerbangan untuk membahas penerapan kebijakan tersebut.

Kementerian Perhubungan juga menyiapkan pengawasan agar maskapai menjalankan ketentuan sesuai aturan.

Dalam keterangannya yang diberitakan ANTARA pada Selasa (27/10/2026), Lukman menyampaikan bahwa pemerintah mempunyai mekanisme sanksi apabila terdapat maskapai yang tidak menjalankan ketentuan penurunan tarif sebagaimana diatur.

Meski demikian, besaran penurunan harga yang benar-benar diterima penumpang perlu diperiksa berdasarkan transaksi dan rute penerbangan.

Harga tiket dapat dipengaruhi oleh waktu pembelian, rute, ketersediaan kursi, biaya bahan bakar, serta komponen pelayanan lainnya.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menggunakan perbandingan harga yang setara agar keberhasilan stimulus tidak dinilai secara keliru.

Safrizal: Jangan Sampai Kebijakan Bagus di Atas Kertas, tetapi Lemah dalam Pelaksanaan

Safrizal menekankan bahwa pemerintah harus memperhatikan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Menurutnya, stimulus transportasi bukan hanya persoalan pengeluaran anggaran, tetapi juga mencerminkan kemampuan negara mengelola pelayanan publik.

“Indonesia membutuhkan pemerintahan yang tidak hanya kuat dalam membuat kebijakan, tetapi juga mampu memastikan pelaksanaannya sampai kepada masyarakat. Jangan sampai program yang dirancang untuk membantu rakyat justru kehilangan manfaat karena lemahnya pengawasan, kurangnya transparansi, atau koordinasi yang tidak berjalan dengan baik.”

Safrizal mendorong Kementerian Perhubungan dan instansi terkait memperkuat pengawasan tarif penerbangan.

Ia juga meminta agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas mengenai ketentuan stimulus.

“Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka siapa yang berhak memperoleh manfaat, bagaimana cara mendapatkan tiket dengan stimulus, dan bagaimana masyarakat dapat mengadukan ketidaksesuaian. Negara harus hadir bukan hanya ketika kebijakan diumumkan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan perlindungan.”

DPN ETH menilai transparansi informasi penting untuk mencegah kesalahpahaman mengenai cakupan stimulus.

PPN Ditanggung Pemerintah Bukan Berarti Harga Tiket Diskon 100 Persen

Salah satu hal penting yang perlu dipahami masyarakat adalah mekanisme pengurangan harga tiket melalui PPN-DTP.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77 Tahun 2026, pemerintah menanggung 100 persen PPN terutang atas komponen tarif dasar penerbangan (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) yang memenuhi ketentuan.

Artinya, pemerintah menanggung komponen pajak tertentu, bukan membayarkan seluruh harga tiket penumpang.

Fasilitas tersebut juga tidak berlaku untuk seluruh jenis penerbangan.

Stimulus diberikan kepada penumpang penerbangan berjadwal dalam negeri kelas ekonomi pada periode yang telah ditetapkan.

Sementara itu, biaya pelayanan tambahan seperti kelebihan bagasi dan pemilihan kursi tidak termasuk dalam cakupan PPN yang ditanggung pemerintah.

Karena itu, masyarakat perlu memeriksa rincian harga tiket sebelum melakukan pembayaran.

Penjelasan ini penting agar masyarakat tidak salah memahami kebijakan PPN-DTP sebagai potongan 100 persen terhadap keseluruhan harga tiket pesawat.

Potongan Biaya Bandara Juga Diberlakukan

Selain stimulus PPN, kebijakan penurunan biaya transportasi udara juga didukung potongan tarif jasa kebandarudaraan.

PT Angkasa Pura Indonesia atau InJourney Airports pada Senin (26/10/2026) mengumumkan potongan sebesar 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U).

Komponen tersebut juga dikenal sebagai Passenger Service Charge atau PSC.

Potongan berlaku pada 36 bandara yang dikelola InJourney Airports, dengan ketentuan periode pembelian dan penerbangan yang disesuaikan dengan program Natal dan Tahun Baru.

InJourney Airports juga memberikan potongan sebesar 50 persen untuk tarif Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U) bagi maskapai sesuai ketentuan program.

Kebijakan itu diharapkan membantu menekan biaya layanan bandara dan operasional penerbangan.

Namun, dampak keseluruhan terhadap harga tiket tetap perlu dievaluasi berdasarkan tarif akhir yang dibayar penumpang.

Ganda Satria Dharma: Pemerintah Harus Membuka Data Harga Sebelum dan Sesudah Stimulus

Pernyataan Ketua Umum DPN ETH tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Dalam rancangan pernyataan organisasi, Ganda menekankan bahwa keberhasilan kebijakan stimulus harus dapat diukur menggunakan data yang objektif.

“Kami mendorong Kementerian Perhubungan melakukan pengawasan harga tiket secara menyeluruh. Pemerintah harus mempunyai data pembanding harga sebelum dan selama stimulus berlaku, termasuk tarif dasar, biaya bahan bakar, pajak, biaya pelayanan bandara, serta komponen lain yang membentuk harga akhir tiket.”

Ganda menilai publikasi informasi yang memadai akan membantu masyarakat memahami manfaat program.

“Jangan sampai pemerintah hanya mengawasi besarnya potongan pajak, tetapi tidak memperhatikan harga akhir yang dibayarkan penumpang. Pengawasan harus dilakukan terhadap keseluruhan struktur biaya, karena yang menentukan keterjangkauan transportasi bagi masyarakat adalah jumlah uang yang benar-benar mereka keluarkan.”

Menurut Ganda, evaluasi harga harus membandingkan rute, tanggal penerbangan, kelas layanan, serta kondisi pemesanan yang setara.

Langkah tersebut penting untuk menghindari kesimpulan yang tidak tepat mengenai efektivitas stimulus.

DPN ETH Dorong Pengawasan Maskapai yang Lebih Tegas dan Terukur

Ganda Satria Dharma menekankan bahwa pengawasan pemerintah perlu dilaksanakan secara terkoordinasi.

Kementerian Perhubungan harus memastikan kebijakan tarif dijalankan sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak mempunyai peran dalam pengawasan administrasi fasilitas PPN-DTP.

Dalam PMK Nomor 77 Tahun 2026, maskapai yang memenuhi ketentuan diwajibkan melaksanakan administrasi perpajakan, termasuk penerbitan dokumen transaksi dan pelaporan fasilitas PPN yang ditanggung pemerintah.

Kewajiban pelaporan tersebut menjadi bagian penting dari akuntabilitas penggunaan insentif pajak.

“Setiap kebijakan yang menggunakan fasilitas fiskal negara harus mempunyai sistem pengawasan yang jelas. Pemerintah perlu memastikan pencatatan transaksi dilakukan dengan benar, laporan dapat diperiksa, dan setiap dugaan pelanggaran ditangani melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Ganda juga meminta agar pemerintah menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah digunakan masyarakat.

Menurutnya, pengawasan tidak boleh hanya bergantung pada laporan administratif maskapai.

Masukan dan pengaduan penumpang juga dapat menjadi sumber informasi untuk mengidentifikasi persoalan pelayanan maupun penerapan tarif.

Safrizal: Transportasi Udara Harus Memperkuat Persatuan dan Pemerataan Ekonomi

Lebih lanjut, Safrizal menilai persoalan keterjangkauan tarif penerbangan mempunyai dampak besar terhadap pemerataan pembangunan.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan konektivitas transportasi antardaerah.

Di sejumlah wilayah, masyarakat menghadapi pilihan moda transportasi yang terbatas.

Biaya penerbangan yang tinggi berpotensi menambah beban perjalanan keluarga, pekerja, mahasiswa, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan tertentu di luar daerah.

Karena itu, kebijakan keterjangkauan transportasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai program menghadapi musim liburan.

“Transportasi udara mempunyai peran strategis dalam menjaga konektivitas bangsa dan memperkuat pemerataan ekonomi. Pemerintah harus membangun sistem transportasi nasional yang aman, efisien, dan semakin terjangkau, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses.”

Safrizal menegaskan bahwa kebijakan harga tiket perlu diikuti pembenahan jangka panjang.

“Jangan sampai masyarakat hanya memperoleh keringanan biaya pada waktu tertentu, tetapi tetap menghadapi persoalan harga transportasi yang tinggi sepanjang tahun. Pemerintah perlu memperbaiki efisiensi industri penerbangan, meningkatkan konektivitas daerah, dan memperkuat persaingan usaha yang sehat tanpa mengorbankan keselamatan.”

Menurutnya, peningkatan efisiensi harus tetap memperhatikan keberlanjutan industri penerbangan nasional.

Mendagri Juga Minta Maskapai Menahan Kenaikan Tarif

Persoalan keterjangkauan tiket pesawat turut menjadi perhatian Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

Dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026), Tito meminta Kementerian Perhubungan berkoordinasi dengan maskapai untuk menjaga tarif penerbangan menjelang akhir tahun.

Menurut Tito, peningkatan permintaan perjalanan pada masa Natal dan Tahun Baru perlu dikelola agar tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap pengeluaran masyarakat.

Ia berharap maskapai tidak menetapkan harga pada batas tertinggi apabila kondisi peningkatan jumlah penumpang memungkinkan pengelolaan tarif yang lebih terjangkau.

Pandangan tersebut berkaitan dengan upaya pemerintah menjaga daya beli dan stabilitas inflasi nasional.

DPN ETH menilai langkah koordinasi pemerintah dengan industri penerbangan merupakan perkembangan positif.

Namun, efektivitasnya tetap harus diukur berdasarkan perkembangan harga dan pelayanan yang benar-benar diterima masyarakat.

DPN ETH Ajukan Enam Rekomendasi kepada Pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang mengajukan enam rekomendasi strategis.

1. Mengawasi harga tiket akhir yang dibayar penumpang

Kementerian Perhubungan perlu memantau perkembangan harga tiket berdasarkan rute, jadwal keberangkatan, waktu pemesanan, dan kelas layanan.

Pengawasan harus mencakup struktur biaya yang membentuk harga akhir.

2. Memastikan stimulus diterapkan sesuai ketentuan

Pemerintah perlu memastikan fasilitas PPN-DTP diberikan kepada transaksi yang memenuhi persyaratan.

Administrasi dan pelaporan maskapai harus mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Membuka informasi manfaat stimulus kepada masyarakat

Pemerintah perlu menyediakan penjelasan yang mudah dipahami mengenai periode berlaku, kelas penerbangan yang memperoleh fasilitas, komponen biaya yang ditanggung, dan cara masyarakat memperoleh informasi.

4. Memperkuat saluran pengaduan konsumen

Kementerian Perhubungan dan instansi terkait perlu memastikan masyarakat mempunyai akses untuk melaporkan dugaan ketidaksesuaian tarif atau pelaksanaan stimulus.

Setiap pengaduan harus diperiksa secara objektif sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

5. Melaksanakan evaluasi efektivitas penggunaan anggaran

Pemerintah perlu membandingkan manfaat program dengan anggaran yang digunakan.

Evaluasi dapat mencakup jumlah transaksi yang memperoleh fasilitas, nilai insentif, perkembangan harga akhir, dan dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.

6. Menyiapkan reformasi transportasi udara jangka panjang

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan efisiensi biaya, peningkatan konektivitas, penguatan persaingan usaha yang sehat, dan pemerataan akses transportasi udara.

Seluruh kebijakan tersebut harus tetap menjamin keselamatan dan keamanan penerbangan.

Ganda Satria Dharma: Setiap Program Harus Mempunyai Indikator Keberhasilan

Ganda Satria Dharma menegaskan bahwa stimulus transportasi perlu disertai sistem evaluasi yang terukur.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menetapkan indikator keberhasilan yang jelas. Berapa penumpang yang memperoleh manfaat, berapa rata-rata penurunan harga tiket pada rute yang sebanding, serta bagaimana efektivitas penggunaan anggaran harus dapat dijelaskan secara objektif.”

Menurut Ganda, transparansi hasil evaluasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan kebijakan.

Ia juga mendorong kerja sama antarlembaga pemerintah agar pengawasan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, pengelola bandara, dan maskapai harus memiliki koordinasi yang baik. Jangan sampai lemahnya pertukaran informasi menimbulkan persoalan dalam penerapan stimulus. Pemerintah harus mampu memastikan setiap unsur pelaksanaan bekerja sesuai tanggung jawabnya.”

Ganda menegaskan bahwa evaluasi terhadap penggunaan anggaran negara merupakan bagian dari prinsip akuntabilitas pemerintahan.

Safrizal: Keberhasilan Pemerintah Harus Diukur dari Manfaat yang Dirasakan Rakyat

Menutup rancangan pernyataan sikap DPN ETH, Safrizal menegaskan bahwa kebijakan ekonomi pemerintah harus menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.

“Negara yang kuat bukan hanya negara yang mampu menyediakan anggaran besar, tetapi negara yang mampu mengelola anggaran tersebut secara tepat sehingga manfaatnya benar-benar sampai kepada rakyat. Pemerintah harus memastikan kebijakan stimulus transportasi tidak berhenti sebagai program sesaat, melainkan menjadi bagian dari upaya membangun pelayanan publik yang semakin baik.”

Safrizal kembali menekankan perlunya keberanian pemerintah memperbaiki akar persoalan yang memengaruhi harga transportasi.

“Kita membutuhkan reformasi transportasi nasional yang menyentuh persoalan mendasar, mulai dari efisiensi biaya penerbangan, keterjangkauan tarif, kualitas pelayanan, hingga pemerataan konektivitas. Jangan sampai rakyat terus menghadapi beban biaya tinggi sementara perbaikan sistem berjalan terlalu lambat.”

Pernyataan tersebut dipertegas Ganda Satria Dharma yang mendorong pengawasan secara konsisten selama periode pelaksanaan stimulus.

Menurutnya, program harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan perlindungan hak konsumen.

DPN Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan stimulus tiket pesawat Rp722 miliar merupakan langkah yang dapat membantu masyarakat apabila dilaksanakan sesuai ketentuan.

Namun, besarnya anggaran belum dapat dijadikan bukti bahwa seluruh sasaran kebijakan telah tercapai.

Keberhasilan program baru dapat dinilai setelah pemerintah mempunyai data yang memadai mengenai penerapan insentif, perkembangan harga tiket, dan manfaat yang diterima penumpang.

Rakyat membutuhkan tiket yang lebih terjangkau, pelayanan yang aman, dan kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai stimulus besar hanya menjadi kabar baik dalam pengumuman pemerintah, tetapi tidak menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.