Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Sabtu, 31 Oktober 2026.

Penurunan produksi jagung di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, menjadi peringatan penting bagi keberlangsungan sektor pertanian di tengah ancaman kekeringan dan perubahan iklim. Produksi jagung yang sebelumnya mencapai 7.500 ton pada periode Januari–Oktober 2025 dilaporkan turun menjadi 2.860 ton pada periode yang sama tahun 2026.

Penurunan sekitar 4.640 ton atau hampir 62 persen tersebut memperlihatkan besarnya tekanan yang dapat dihadapi petani ketika kegiatan budidaya tidak didukung ketersediaan air yang memadai.

Kondisi ini tidak hanya berkaitan dengan pendapatan masyarakat pertanian, tetapi juga menjadi perhatian bagi penguatan rantai pasok jagung sebagai salah satu bahan baku utama industri pakan ternak.

Dewan Pimpinan Nasional Satuan Petani Elang Tiga Hambalang (DPN Satuan Petani ETH) mendukung langkah pemerintah memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendorong percepatan perlindungan petani dari risiko kekeringan, peningkatan sarana pengairan, serta penguatan pemasaran hasil pertanian.

Produksi Jagung Lebak Turun dari 7.500 Ton Menjadi 2.860 Ton

Berdasarkan laporan ANTARA News Banten yang diterbitkan pada Jumat, 30 Oktober 2026, produksi jagung di Kabupaten Lebak selama Januari hingga Oktober 2026 tercatat mencapai 2.860 ton dengan luas panen sekitar 520 hektare.

Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Dodi Hermawan, menjelaskan bahwa produksi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai 7.500 ton.

Menurut keterangan pemerintah daerah, penurunan produksi dipengaruhi musim kemarau panjang yang berkaitan dengan fenomena El Niño.

Sebagian besar petani jagung hibrida di Lebak mengembangkan tanaman pada lahan kering yang sangat bergantung pada ketersediaan air hujan.

Ketika hujan berkurang dalam waktu panjang, tanaman mengalami kesulitan memperoleh air yang cukup untuk mendukung pertumbuhan dan pembentukan hasil.

Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan budidaya menghadapi hambatan, baik dalam proses pertumbuhan tanaman maupun dalam perencanaan musim tanam.

Data yang dilaporkan pemerintah daerah menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan air perlu mendapat perhatian serius dalam pembangunan pertanian.

Namun, penurunan produksi di Kabupaten Lebak tidak dapat langsung diartikan sebagai penurunan produksi jagung secara nasional karena setiap daerah mempunyai kondisi produksi yang berbeda.

BMKG Konfirmasi Pengaruh El Niño dan Mundurnya Musim Hujan

Keterangan mengenai kondisi kekeringan di Banten juga sejalan dengan laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Dalam Buletin Informasi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Provinsi Banten edisi Oktober 2026, BMKG menjelaskan bahwa kondisi atmosfer pada September 2026 dipengaruhi fenomena El Niño.

Pemantauan hari tanpa hujan menunjukkan bahwa sejumlah wilayah mengalami periode kering yang panjang hingga kategori kekeringan ekstrem.

BMKG juga memperkirakan awal musim hujan di sebagian besar wilayah Banten berlangsung pada November hingga Desember 2026.

Kondisi tersebut menjadi perhatian bagi sektor pertanian karena keterlambatan datangnya hujan dapat memengaruhi waktu tanam, kebutuhan pengairan, serta peluang keberhasilan panen.

Pemerintah Provinsi Banten sebelumnya juga mengingatkan perlunya langkah antisipasi terhadap perpanjangan musim kemarau.

DPN Satuan Petani ETH memandang informasi iklim harus menjadi bagian penting dalam perencanaan pertanian.

Petani tidak cukup hanya memperoleh informasi mengenai ketersediaan benih dan pupuk, tetapi juga membutuhkan informasi prakiraan hujan, kondisi kelembapan tanah, potensi kekeringan, serta rekomendasi waktu tanam.

Penguatan layanan informasi tersebut sangat diperlukan bagi petani yang mengembangkan usaha pada lahan tadah hujan maupun lahan kering.

Petani Jagung Menghadapi Risiko Kehilangan Pendapatan

Pertanian jagung merupakan salah satu kegiatan ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan di Kabupaten Lebak.

Petani memanfaatkan lahan pertanian untuk mengembangkan jagung hibrida yang hasilnya dipasarkan kepada pembeli, termasuk perusahaan yang berkaitan dengan sektor peternakan.

Dalam laporan ANTARA, seorang petani di Kecamatan Cibadak bernama Rubai menjelaskan bahwa jagung hibrida dapat dipanen setelah berumur sekitar 100 hingga 110 hari.

Ia juga menggambarkan potensi produktivitas sekitar enam ton per hektare dalam kondisi budidaya yang mendukung.

Sementara itu, harga jual jagung kering dalam contoh transaksi yang disampaikan petani berada pada kisaran Rp5.000 per kilogram.

Angka tersebut merupakan keterangan dari petani yang diwawancarai, bukan harga rata-rata resmi untuk seluruh Kabupaten Lebak.

Kegiatan budidaya jagung membutuhkan pengeluaran untuk pembelian benih, pupuk, pengolahan lahan, tenaga kerja, pemeliharaan tanaman, serta penanganan hasil panen.

Apabila tanaman mengalami kekeringan, petani dapat menghadapi penurunan hasil meskipun sebagian biaya produksi telah dikeluarkan.

Situasi ini berpotensi menekan pendapatan dan kemampuan petani untuk membiayai musim tanam berikutnya.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa perlindungan petani harus dilaksanakan melalui pendekatan yang menyeluruh.

Bantuan sarana produksi perlu diikuti perbaikan ketersediaan air, pendampingan teknis, akses pembiayaan, serta penguatan pemasaran hasil.

Dengan demikian, perlindungan petani tidak hanya dilaksanakan ketika terjadi kerugian, tetapi dimulai sejak perencanaan kegiatan produksi.

Penurunan Produksi Jagung Perlu Diantisipasi dalam Rantai Pasok Pakan Ternak

Jagung mempunyai kedudukan penting dalam sektor pertanian dan peternakan Indonesia.

Selain menjadi komoditas ekonomi bagi petani, jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam industri pakan unggas.

Karena itu, kesinambungan produksi dan distribusi jagung memiliki keterkaitan dengan keberlangsungan usaha peternakan ayam pedaging dan ayam petelur.

Penurunan produksi pada suatu wilayah dapat menimbulkan kebutuhan penyesuaian pasokan dari daerah lain, terutama apabila wilayah tersebut mempunyai hubungan pemasaran dengan industri pakan.

Namun, besarnya dampak penurunan produksi Lebak terhadap industri pakan nasional masih memerlukan data mengenai volume pembelian, stok, dan sumber pasokan perusahaan.

Pada 26 Oktober 2026, Badan Pangan Nasional menyampaikan bahwa pemerintah terus memperkuat program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) jagung pakan melalui Perum Bulog.

Badan Pangan Nasional melaporkan bahwa alokasi SPHP jagung pakan pada 2026 mencapai 391,9 ribu ton.

Sementara itu, realisasi penyaluran hingga 26 Oktober 2026 tercatat sekitar 215,4 ribu ton yang menjangkau 11.646 peternak melalui 151 koperasi dan asosiasi di 29 provinsi.

Menurut pemerintah, kebijakan tersebut dilaksanakan untuk membantu peternak memperoleh bahan baku pakan dengan harga lebih terjangkau.

DPN Satuan Petani ETH mendukung langkah pemerintah memperkuat ketersediaan jagung bagi industri peternakan rakyat.

Namun, organisasi memandang bahwa stabilisasi pasokan jagung harus memperhatikan kepentingan petani sebagai produsen bahan baku.

Kebijakan yang bertujuan membantu peternak memperoleh jagung dengan harga terjangkau perlu dirancang agar tidak menimbulkan tekanan yang tidak proporsional terhadap pendapatan petani jagung.

Kepentingan petani dan peternak harus ditempatkan secara seimbang sebagai bagian dari sistem ketahanan pangan nasional.

Pemerintah Dorong Perluasan Penanaman Menjelang Musim Hujan

Dinas Pertanian Kabupaten Lebak mendorong petani memperluas penanaman jagung pada November dan Desember 2026 seiring perkiraan datangnya musim hujan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pemulihan kegiatan produksi setelah mengalami tekanan akibat kekeringan.

Namun, perluasan penanaman harus disesuaikan dengan kondisi lapangan.

Petani membutuhkan kepastian mengenai kesiapan lahan, ketersediaan benih, kebutuhan pupuk, serta pasokan air pada fase awal pertumbuhan tanaman.

Selain itu, perluasan produksi juga harus mempertimbangkan kemampuan pasar menyerap hasil panen.

Penanaman dalam jumlah besar tanpa perencanaan pemasaran berpotensi menimbulkan persoalan harga ketika panen berlangsung secara bersamaan.

Karena itu, pengembangan produksi jagung perlu dilakukan berdasarkan koordinasi antara dinas pertanian, penyuluh, kelompok tani, koperasi, dan pelaku industri pakan.

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pemulihan produksi perlu dilaksanakan melalui perencanaan yang menghubungkan kebutuhan petani dengan kondisi pasar.

Pemerintah juga perlu memperkuat pendampingan mengenai pemilihan benih yang sesuai, pengelolaan air, pemupukan berimbang, serta pengendalian organisme pengganggu tumbuhan.

Satuan Petani ETH Mengusulkan Empat Langkah Strategis

Dalam rangka mendukung pemulihan produksi jagung dan memperkuat ketahanan pangan nasional, DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, Memperkuat Sistem Perlindungan Pertanian dari Kekeringan

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan pemetaan wilayah pertanian yang rentan mengalami kekurangan air.

Pemetaan tersebut harus mencakup kondisi sumber air, karakteristik lahan, kebutuhan pengairan, serta potensi risiko kekeringan pada setiap musim tanam.

Pemerintah juga perlu memperkuat penyampaian informasi iklim kepada petani melalui penyuluh pertanian dan kelompok tani.

Ketersediaan informasi yang tepat diharapkan membantu petani menyesuaikan waktu tanam serta mengurangi risiko kerugian akibat perubahan cuaca.

Kedua, Memperluas Pembangunan Sarana Pengairan pada Lahan Kering

Kementerian Pertanian bersama pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebutuhan sarana pengairan pada kawasan produksi jagung.

Dukungan dapat diarahkan pada pembangunan embung, fasilitas penampungan air hujan, jaringan irigasi sederhana, serta teknologi pengairan yang sesuai dengan kondisi lahan.

Pembangunan fasilitas harus mempertimbangkan kelayakan teknis, ketersediaan sumber air, biaya operasional, dan kemampuan petani melakukan pemeliharaan.

Bantuan mesin pompa juga perlu disertai pendampingan penggunaan dan perawatan agar sarana tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Ketiga, Memperkuat Perlindungan Ekonomi dan Pembiayaan Petani Jagung

Pemerintah perlu meningkatkan akses petani kepada pembiayaan produktif dengan persyaratan yang sesuai dengan karakter kegiatan usaha pertanian.

Selain pembiayaan, petani membutuhkan dukungan benih bermutu, teknologi budidaya, serta pendampingan pengelolaan biaya produksi.

Pemerintah juga perlu mengidentifikasi petani yang mengalami kerugian akibat kekeringan untuk menentukan bentuk dukungan pemulihan yang sesuai dengan ketentuan dan ketersediaan program.

Penguatan perlindungan usaha tani diharapkan membantu petani mempertahankan kegiatan produksi meskipun menghadapi tekanan akibat perubahan kondisi iklim.

Keempat, Memperkuat Kemitraan Petani Jagung dengan Industri Pakan Ternak

Pemerintah perlu mendorong hubungan kemitraan yang transparan antara kelompok tani, koperasi pertanian, perusahaan pakan, dan pelaku usaha peternakan.

Kemitraan tersebut perlu memberikan kepastian mengenai standar mutu jagung, kebutuhan volume, mekanisme penentuan harga, jadwal pengiriman, serta pembayaran.

Selain itu, petani perlu memperoleh dukungan fasilitas pengeringan dan penyimpanan agar hasil panen dapat memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan pembeli.

Penguatan koperasi juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan petani mengumpulkan hasil produksi, melakukan negosiasi perdagangan, serta memperoleh akses pemasaran yang lebih luas.

Dengan demikian, pengembangan produksi jagung diharapkan memberikan manfaat bagi petani sebagai produsen sekaligus memperkuat ketersediaan bahan baku bagi industri peternakan.

Ketahanan Pangan Nasional Harus Dibangun melalui Perlindungan Petani

DPN Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya pembangunan pertanian yang memberikan perhatian seimbang terhadap peningkatan produksi dan perlindungan kesejahteraan petani.

Penurunan produksi jagung di Kabupaten Lebak merupakan gambaran mengenai tantangan yang dapat dihadapi wilayah pertanian ketika terjadi perubahan kondisi iklim.

Meskipun pemerintah telah menjalankan berbagai program untuk memperkuat produksi jagung nasional, keberhasilan kebijakan tersebut tetap memerlukan dukungan infrastruktur, teknologi, serta kelembagaan ekonomi petani.

Pemerintah perlu memastikan bahwa program pembangunan pertanian dilaksanakan secara berkelanjutan dan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.

Koordinasi antara Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, BMKG, pemerintah daerah, serta lembaga usaha pertanian harus terus diperkuat.

DPN Satuan Petani ETH mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menjaga stabilitas pasokan, serta memperkuat kemandirian sektor pertanian dan peternakan nasional.

Melalui fungsi kontrol sosial yang independen dan konstruktif, organisasi juga mendorong evaluasi terhadap berbagai persoalan yang berpotensi menghambat kesejahteraan petani.

Peningkatan produksi jagung harus berjalan seiring dengan perlindungan sumber daya air, efisiensi biaya produksi, peningkatan kemampuan petani, dan perluasan akses pasar.

Ketahanan pangan nasional tidak cukup hanya dibangun dengan meningkatkan jumlah produksi. Ketahanan pangan yang berkelanjutan harus ditopang oleh petani yang terlindungi, mempunyai kepastian usaha, serta memperoleh penghasilan yang layak dari hasil pertaniannya.

BERSATU • BERJUANG • SEJAHTERA