MEDAN, 6 NOVEMBER 2026 — Integrasi data pembangunan di Sumatera Utara menjadi perhatian setelah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) mencatat baru 14 dari total 33 kabupaten/kota yang telah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk mendukung integrasi ke Portal Satu Data Provinsi Sumatera Utara (PASADA).

Program tersebut dibahas dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral serta Pemanfaatan Portal Satu Data yang berlangsung di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Kamis (5/11/2026).

Kepala Dinas Kominfo Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menjelaskan bahwa PASADA telah memuat data statistik sektoral tingkat provinsi. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan turut mengintegrasikan data masing-masing agar informasi pembangunan tersedia secara terpadu.

Ke-14 daerah yang telah terhubung terdiri atas Kabupaten Langkat, Karo, Dairi, Serdang, Simalungun, Asahan, Mandailing Natal, Batubara, Labuhanbatu Utara, Nias Utara, serta Kota Medan, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, dan Gunungsitoli.

ETH Sumut: Data Terbuka Harus Bisa Diawasi Masyarakat

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara (DPP ETH Sumut) memandang integrasi data sebagai bagian penting dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Ketersediaan data yang akurat dan mudah diakses dapat membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Namun, keberhasilan sistem tersebut tidak cukup diukur dari jumlah daerah yang sudah terhubung. Kualitas, kelengkapan, pembaruan, serta kemudahan akses informasi juga harus menjadi ukuran utama.

Bahar Effendi Pulungan, S.H., selaku Ketua DPP ETH Sumut, menempatkan keterbukaan informasi sebagai salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

Menurut pandangan ETH Sumut, masyarakat perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai perkembangan pembangunan, kondisi ekonomi daerah, potensi investasi, hingga capaian program pemerintah.

Dengan demikian, data tidak hanya menjadi kebutuhan internal birokrasi, tetapi juga menjadi instrumen pengawasan publik.

Jangan Sampai Data Hanya Lengkap di Atas Kertas

ETH Sumut mengingatkan bahwa integrasi sistem digital harus diikuti keseriusan pemerintah daerah dalam memperbarui informasi secara berkala.

Data yang tidak akurat atau tertinggal dapat menghasilkan perencanaan yang keliru. Dampaknya bisa dirasakan dalam penentuan prioritas pembangunan, penyaluran program bantuan, hingga pengambilan keputusan investasi.

Karena itu, pemerintah kabupaten/kota perlu memastikan setiap perangkat daerah memiliki sumber daya manusia yang memahami pengelolaan statistik sektoral dan bertanggung jawab terhadap validitas informasi.

Koordinasi antara pemerintah daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Dinas Kominfo juga perlu berjalan secara konsisten agar tidak terjadi perbedaan data antarlembaga.

PASADA dan Peluang Investasi Daerah

Salah satu manfaat PASADA adalah mempermudah calon investor memperoleh informasi mengenai potensi daerah. Informasi mengenai pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kondisi wilayah dapat menjadi bahan pertimbangan sebelum menentukan rencana investasi.

ETH Sumut berpandangan bahwa keterbukaan data harus memberikan manfaat bagi iklim usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.

Informasi potensi investasi perlu disertai gambaran yang objektif mengenai kondisi daerah, kesiapan infrastruktur, ketersediaan tenaga kerja, serta aspek sosial dan lingkungan.

Dengan informasi yang dapat dipercaya, investor memiliki dasar yang lebih baik untuk mengambil keputusan, sementara pemerintah daerah dapat memperkuat perencanaan pembangunan.

Sejalan dengan Pembenahan Tata Kelola Pemerintahan

ETH Sumut menyatakan sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat transformasi digital, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan.

Penguatan sistem data juga harus berjalan seiring dengan perlindungan informasi yang dikecualikan dan keamanan sistem pemerintahan. Keterbukaan informasi publik tetap perlu dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi ETH Sumut, keberhasilan transformasi digital bukan sekadar hadirnya aplikasi atau portal pemerintah. Ukuran keberhasilannya adalah apakah masyarakat semakin mudah mendapatkan informasi, pelayanan semakin baik, dan keputusan pembangunan semakin tepat sasaran.

Integrasi data 33 kabupaten/kota harus menjadi pekerjaan nyata, bukan sekadar target administratif. Data yang akurat, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan merupakan fondasi penting bagi pembangunan Sumatera Utara yang lebih transparan dan berdaya saing.

Sumber: PPID Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pemberitaan kegiatan integrasi PASADA tanggal 5 November 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang