MEDAN — Rabu, 2 September 2026, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menerima Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahap II Tahun 2026 sebesar Rp11.349.981.334. Dana yang bersumber dari penerimaan pajak masyarakat tersebut diharapkan dapat memperkuat keuangan daerah serta meningkatkan pembangunan dan pelayanan publik.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, meminta Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara membuka secara terperinci rencana penggunaan dana tersebut kepada masyarakat.

“Dana sebesar Rp11,34 miliar bukan angka kecil. Pemerintah jangan hanya mengumumkan bahwa dana sudah diterima, tetapi harus menjelaskan program apa yang akan dibiayai, berapa besar alokasinya, di mana lokasinya, dan siapa yang bertanggung jawab,” kata Bahar dalam keterangannya, Rabu (2/9/2026).

Menurut Bahar, penyaluran DBH harus menghasilkan manfaat yang dapat dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Keberhasilan pemerintah tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran yang diterima, tetapi harus dibuktikan melalui kualitas pelayanan serta hasil pembangunan di lapangan.

“Jangan sampai dana sudah masuk ke kas daerah, tetapi jalan rusak masih dibiarkan, fasilitas kesehatan belum memadai, sekolah membutuhkan perbaikan, dan masyarakat desa tidak mengetahui manfaat anggaran tersebut,” tegasnya.

Bahar meminta Pemkab Tapanuli Utara mengumumkan daftar program yang dibiayai dari DBH melalui kanal resmi pemerintah. Informasi tersebut setidaknya harus mencantumkan nama kegiatan, lokasi, nilai anggaran, target penerima manfaat, waktu pelaksanaan, serta organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab.

“Kalimat bahwa dana akan digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih terlalu umum. Publik membutuhkan rincian yang bisa diperiksa dan dibandingkan dengan pekerjaan di lapangan,” ujarnya.

DPP ETH Sumut juga meminta DPRD Tapanuli Utara menjalankan fungsi pengawasan secara aktif.

Pengawasan diperlukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban anggaran.

Bahar mengingatkan agar dana tersebut tidak dihabiskan untuk kegiatan seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak maupun program yang manfaatnya sulit diukur. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pertanian, infrastruktur dasar dan kebutuhan masyarakat desa harus menjadi prioritas.

“Setiap rupiah berasal dari pajak masyarakat dan wajib kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan serta pembangunan. Jangan memberikan ruang bagi proyek titipan, pemborosan anggaran atau kepentingan kelompok tertentu,” katanya.

Ia menyatakan DPP ETH Sumut akan ikut mengawasi pemanfaatan dana tersebut dan membuka ruang pengaduan bagi masyarakat apabila menemukan pekerjaan bermasalah, ketidaksesuaian proyek atau dugaan penyimpangan.

“Kami meminta pemerintah menunjukkan keterbukaan sejak awal. Jika penggunaannya benar dan hasilnya nyata, masyarakat tentu akan memberikan penilaian yang baik. Namun, jika tidak transparan, publik berhak mempertanyakannya,” pungkas Bahar.

Penyaluran DBH Pajak Provinsi Sumatera Utara Tahap II tersebut diumumkan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pada 1 September 2026. Pemerintah daerah diharapkan memastikan seluruh penggunaannya dilaksanakan secara efektif, transparan, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Sumber data : Pemerintan Kabupaten Tapanuli Utara