ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

SELASA, 13 OKTOBER 2026

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 13 Oktober 2026.

Penguatan akses permodalan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali menunjukkan perkembangan positif. Program kerja sama internasional yang melibatkan Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization/ILO) dan pemerintah Swiss berhasil memperluas akses layanan keuangan formal bagi puluhan ribu pelaku usaha di Indonesia.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang memandang perkembangan tersebut sebagai momentum penting untuk memperkuat struktur ekonomi nasional melalui peningkatan kemampuan usaha, digitalisasi koperasi, perluasan akses pembiayaan produktif, dan pemberdayaan pengusaha daerah.

Namun, keberhasilan pembiayaan tidak cukup dinilai dari besarnya dana yang tersedia. Dampaknya terhadap pertumbuhan usaha, pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan keberlanjutan kegiatan ekonomi harus menjadi ukuran utama.

Program ILO dan Swiss Jangkau 25.378 UMKM

Berdasarkan perkembangan yang diumumkan pada Selasa, 13 Oktober 2026, proyek PROMISE II Impact mencatat total akses pembiayaan dan tabungan formal senilai Rp584,3 miliar yang menjangkau 25.378 pelaku UMKM.

Program yang dikembangkan bersama ILO dan Sekretariat Negara Swiss untuk Urusan Ekonomi (SECO) tersebut menggabungkan pembiayaan, pelatihan kewirausahaan, serta penguatan teknologi keuangan.

Project Manager PROMISE II Impact ILO, Djauhari Sitorus, dalam kegiatan media briefing di Jakarta menjelaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk meningkatkan inklusi keuangan sekaligus mendorong penciptaan lapangan pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Sejumlah capaian penting yang diumumkan meliputi:

1. Akses pembiayaan dan tabungan formal mencapai Rp584,3 miliar bagi 25.378 UMKM.
2. Lebih dari 2.300 wirausahawan mengikuti pelatihan, dengan sekitar 40 persen peserta merupakan perempuan.
3. Sebanyak enam Bank Perekonomian Rakyat (BPR) memperoleh penguatan digitalisasi.
4. Pengembangan sistem perbankan tersebut berpotensi memberikan manfaat kepada lebih dari 300.000 UMKM.

Nilai Rp584,3 miliar merupakan gabungan akses pembiayaan dan tabungan formal dalam program, bukan bantuan tunai pemerintah. Adapun angka 300.000 UMKM masih merupakan potensi jangkauan manfaat, bukan jumlah penerima yang telah terverifikasi.

Digitalisasi Koperasi Membuka Peluang Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu perkembangan menarik dari pelaksanaan PROMISE II Impact adalah pemanfaatan teknologi digital untuk memperkuat rantai kegiatan usaha koperasi dan pelaku ekonomi daerah.

Di Jawa Barat, program tersebut bekerja sama dengan Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) Pangalengan.

Melalui penerapan sistem Enterprise Resource Planning (ERP), sebanyak 2.054 peternak sapi perah telah terhubung dalam sistem pengelolaan usaha yang lebih terintegrasi.

Program tersebut juga mendukung penyaluran pembiayaan mencapai Rp11,6 miliar.

Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, digitalisasi rantai pasok rumput laut telah menghubungkan 216 petani dengan 57 pengepul.

Di Aceh, pengembangan teknologi melalui platform MyNilam membantu memperkuat hubungan antara petani nilam, pengolah, lembaga keuangan, dan pasar ekspor.

Program tersebut dilaporkan turut mendorong ekspor 32 ton minyak nilam senilai sekitar Rp30 miliar.

Perkembangan itu memperlihatkan bahwa teknologi digital tidak hanya diperlukan dalam perdagangan elektronik, tetapi juga dapat membantu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan pengolahan hasil produksi.

Asosiasi Pengusaha ETH Dorong Pemerataan Akses Modal

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai bahwa akses pembiayaan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kemampuan UMKM untuk mengembangkan kegiatan produksi dan memperluas pasar.

Namun, pelaku usaha kecil masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan administrasi keuangan, kurangnya informasi mengenai produk pembiayaan, dan kemampuan menyusun rencana bisnis.

Dalam pandangan Asosiasi Pengusaha ETH, pengusaha yang mempunyai kegiatan usaha produktif perlu mendapatkan kesempatan mengakses pembiayaan sesuai kelayakan dan kemampuan pembayarannya.

Pemerintah bersama lembaga keuangan harus terus memperkuat sistem pelayanan yang mudah dipahami, transparan, dan menjangkau pelaku usaha di daerah.

Asosiasi juga menilai koperasi dapat memainkan peran penting sebagai lembaga pendamping dalam memperkuat administrasi serta kemampuan usaha anggota.

Melalui koperasi yang dikelola secara profesional, pelaku UMKM dapat memperoleh dukungan dalam pengadaan bahan baku, peningkatan produksi, pemasaran, dan pencatatan keuangan.

Percepatan Digitalisasi BPR Perlu Diikuti Perlindungan Nasabah

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang juga memberikan perhatian terhadap digitalisasi lembaga keuangan daerah.

BPR mempunyai peran penting dalam melayani kebutuhan pembiayaan masyarakat dan pengusaha kecil.

Berdasarkan paparan PROMISE II Impact, penguatan sistem digital pengajuan kredit dilaporkan mampu memperpendek proses persetujuan yang sebelumnya membutuhkan sekitar satu hingga dua minggu menjadi dua hingga tiga hari pada penerapan yang dijelaskan program.

Percepatan tersebut berpotensi meningkatkan efisiensi pelayanan dan membantu pengusaha mengakses modal kerja secara lebih cepat.

Namun, Asosiasi mengingatkan bahwa percepatan proses pembiayaan harus diikuti penilaian kelayakan yang bertanggung jawab.

Digitalisasi tidak boleh mengabaikan perlindungan data nasabah, transparansi biaya, serta kemampuan pelaku usaha memenuhi kewajiban pembayaran.

Penggunaan teknologi keuangan harus memberikan kemudahan tanpa menambah risiko yang tidak dipahami oleh pengusaha kecil.

Asosiasi Pengusaha ETH Usulkan Lima Langkah Penguatan UMKM Nasional

Sebagai kontribusi pemikiran untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah dan lembaga terkait mempertimbangkan lima langkah strategis.

Pertama, memperluas akses pembiayaan produktif.

Pemerintah bersama perbankan perlu memperkuat layanan pembiayaan bagi UMKM yang mempunyai kegiatan usaha dan prospek pasar yang layak, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Kedua, mempercepat digitalisasi koperasi.

Koperasi harus memperoleh pendampingan teknologi untuk memperbaiki pencatatan transaksi, pengelolaan keuangan, persediaan barang, dan kegiatan pemasaran.

Ketiga, memperkuat kemitraan antara perusahaan besar dan pengusaha kecil.

Perusahaan nasional didorong membuka kesempatan kerja sama dengan koperasi dan UMKM sebagai pemasok bahan baku, penyedia jasa, serta mitra distribusi.

Keempat, meningkatkan pendidikan dan literasi keuangan.

Pelaku usaha perlu memperoleh pelatihan mengenai penyusunan rencana bisnis, manajemen arus kas, penghitungan keuntungan, pengendalian biaya, dan pemahaman risiko pinjaman.

Kelima, memperkuat pengawasan serta evaluasi pembiayaan.

Keberhasilan program harus diukur berdasarkan peningkatan omzet, produktivitas, kualitas pekerjaan, kemampuan pembayaran, dan pertumbuhan usaha penerima manfaat.

Pembiayaan Harus Mendorong Kemandirian Ekonomi Rakyat

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan keterlibatan seluruh komponen dunia usaha, mulai dari perusahaan besar, pengusaha menengah, koperasi, hingga pelaku usaha mikro.

Ketersediaan modal merupakan faktor penting, tetapi tidak dapat berdiri sendiri.

UMKM juga membutuhkan kepastian pasar, teknologi, infrastruktur, keterampilan manajemen, serta regulasi yang memberikan kemudahan berusaha.

Karena itu, pengembangan program pembiayaan perlu dilaksanakan secara terintegrasi dengan kebijakan peningkatan produktivitas dan penguatan industri dalam negeri.

Asosiasi mendorong pemerintah untuk memanfaatkan pengalaman program PROMISE II Impact sebagai bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan pemberdayaan UMKM nasional.

Model kerja sama yang menghubungkan lembaga keuangan, koperasi, pengusaha, pemerintah daerah, dan pasar dinilai berpotensi memperkuat kegiatan ekonomi produktif di berbagai wilayah Indonesia.

Asosiasi Pengusaha ETH: UMKM Kuat, Ekonomi Nasional Semakin Tangguh

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya membangun sistem ekonomi yang memberikan kesempatan berusaha secara lebih luas kepada masyarakat.

Pemberdayaan UMKM tidak seharusnya berhenti pada penyaluran kredit atau penyelenggaraan pelatihan.

Pemerintah perlu memastikan setiap program mampu menghasilkan peningkatan kemampuan usaha dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong sinergi pemerintah, lembaga keuangan, pengusaha nasional, dan koperasi untuk membangun ekonomi kerakyatan yang produktif, profesional, transparan, dan berdaya saing.

Dengan penguatan pembiayaan, digitalisasi, kemitraan usaha, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, UMKM Indonesia diharapkan semakin mampu berkembang, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG