PEKANBARU — Senin, 14 September 2026 Pemerintah memperkuat inklusi dan literasi keuangan melalui rencana penyediaan rekening perbankan bagi masyarakat Indonesia. Kebijakan tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Presiden Prabowo memberikan arahan agar masyarakat Indonesia memiliki rekening perbankan. Pemerintah meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Bank Syariah Indonesia mempersiapkan layanan rekening bagi masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan tersebut direncanakan menggunakan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Data tersebut kemudian akan dipadankan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia, terutama berkaitan dengan sistem pembayaran.

Pemerintah juga akan memperkuat penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS untuk memperluas akses masyarakat terhadap transaksi keuangan digital.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan survei Otoritas Jasa Keuangan bersama Badan Pusat Statistik, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 93,62 persen, sedangkan tingkat literasi keuangan tercatat 63,57 persen.

Pemerintah berharap perluasan kepemilikan rekening dapat mempermudah penyaluran berbagai program kepada masyarakat sekaligus meningkatkan penggunaan layanan keuangan secara aman dan produktif.

Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten/Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai kebijakan perluasan kepemilikan rekening berpotensi membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih mudah terhadap layanan keuangan dan berbagai program pemerintah.

“Perluasan rekening masyarakat merupakan langkah positif apabila pelaksanaannya mudah, aman, dan tidak membebani warga dengan biaya administrasi yang memberatkan,” kata Muflihun.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga harus disertai penguatan literasi keuangan. Masyarakat perlu memahami cara menjaga data pribadi, mengenali penipuan digital, menggunakan QRIS secara aman, serta memilih produk keuangan sesuai kebutuhan.

“Akses rekening harus diikuti edukasi. Jangan sampai masyarakat memiliki rekening, tetapi tidak memahami biaya, keamanan data, risiko pinjaman ilegal, dan cara melindungi kode rahasia transaksi,” ujarnya.

Muflihun menilai perluasan layanan keuangan dapat memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Pekanbaru. Rekening perbankan dan sistem pembayaran digital dapat membantu UMKM mencatat transaksi, menerima pembayaran, dan membangun riwayat keuangan.

“UMKM membutuhkan layanan perbankan yang sederhana dan terjangkau. Jika diterapkan dengan baik, kebijakan ini dapat memperluas transaksi usaha serta membuka akses pembiayaan yang lebih sehat,” lanjutnya.

Ia mengingatkan agar pemadanan data kependudukan dilakukan dengan perlindungan data pribadi yang ketat. Pemerintah dan perbankan harus memberikan informasi terbuka mengenai mekanisme pendaftaran, penggunaan data, biaya layanan, serta saluran pengaduan.

“Kemudahan jangan mengorbankan keamanan. Perlindungan data dan kejelasan mekanisme pengaduan harus disiapkan sejak awal agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga,” tegas Muflihun.

Sumber:

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia—Pemerintah Perkuat Inklusi Keuangan melalui Penyediaan Rekening bagi Masyarakat, 8 September 2026.