HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Senin, 21 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menempatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda utama pengawasan mahasiswa setelah realisasi anggarannya mencapai Rp139,77 triliun per 16 September 2026.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai besarnya cakupan program dan penggunaan uang negara membuat pemerintah perlu menunjukkan bukan hanya besarnya penyerapan anggaran, tetapi juga kualitas makanan, keamanan pangan, ketepatan penerima, efektivitas tata kelola, serta dampak program terhadap status gizi masyarakat.

FAKTA TERVERIFIKASI

Badan Gizi Nasional (BGN) pada 17 September 2026 menyatakan realisasi anggaran MBG hingga 16 September mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu tersedia Rp218,77 triliun. Dengan angka tersebut, sekitar Rp79 triliun dari pagu yang disebut BGN masih belum direalisasikan pada tanggal pelaporan tersebut.

Data itu lebih mutakhir daripada posisi per 31 Agustus 2026 yang disampaikan Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa. Kementerian Keuangan saat itu mencatat realisasi MBG sebesar Rp134,2 triliun, dengan sekitar 57 juta penerima manfaat melalui 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). ([ANTARA News][2])

Dengan demikian, angka Rp139,77 triliun merupakan posisi anggaran yang lebih baru, sedangkan data 57 juta penerima dan 27.485 SPPG merujuk pada posisi yang disampaikan untuk Agustus. Kedua periode tersebut tidak boleh dicampur untuk menghasilkan perhitungan biaya per penerima tanpa data operasional yang lebih rinci.

Keamanan pangan menjadi persoalan penting

BGN juga sedang melakukan pengetatan standar operasional SPPG. Pada 16 September, lembaga tersebut mengumumkan penghentian sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari jumlah itu, BGN menyebut 821 masih dalam proses pendaftaran, 447 sudah mendaftar tetapi belum memenuhi kelayakan, dan delapan belum terkonfirmasi statusnya.

Sebelumnya, pada 7 September, BGN juga mengumumkan penutupan sementara 1.999 dapur MBG yang belum mendaftarkan SLHS. Kedua angka tersebut berasal dari tindakan yang diumumkan pada waktu berbeda sehingga tidak tepat langsung dijumlahkan tanpa penjelasan BGN mengenai kemungkinan irisan unit yang sama.

BGN sendiri menyatakan hasil evaluasi internal menunjukkan ketidakpatuhan terhadap SOP menjadi perhatian besar dalam sejumlah kasus gangguan kesehatan yang terkait penyelenggaraan MBG. Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus yang mereka evaluasi berkaitan dengan ketidaktaatan terhadap SOP pengelolaan makanan. Angka itu merupakan hasil pemetaan internal BGN, bukan angka independen untuk seluruh insiden MBG di Indonesia.

SIKAP SATUAN MAHASISWA ETH

Reza Prasatria Dharma mengatakan skala anggaran tersebut menuntut standar akuntabilitas yang sebanding.

“Rp139,77 triliun adalah angka yang sangat besar. Ukuran keberhasilan MBG jangan hanya berapa persen anggaran terserap atau berapa juta porsi dibagikan. Pemerintah harus dapat menunjukkan apakah makanannya aman, gizinya memenuhi standar, penerimanya tepat, dan kondisi gizi masyarakat benar-benar membaik.”

Menurut Reza, mahasiswa tidak mengambil posisi menolak program pemenuhan gizi. Yang diperlukan justru pengawasan ketat agar tujuan program tidak dikalahkan oleh tekanan mengejar cakupan dan penyerapan anggaran.

“Kalau tujuan akhirnya memperbaiki gizi, maka indikator akhirnya juga harus gizi. Penyerapan anggaran merupakan alat, bukan tujuan.”

Reza: Jangan kejar jumlah dapur dengan mengorbankan standar

Satuan Mahasiswa ETH menilai langkah BGN menghentikan sementara SPPG yang belum memenuhi persyaratan higiene merupakan bagian penting dari pembenahan, tetapi masalah tersebut juga menunjukkan perlunya pengawasan sejak sebelum sebuah dapur mulai beroperasi.

Reza menyatakan:

“Pertanyaannya harus dibalik: mengapa sebuah dapur bisa berada dalam jaringan pelayanan sebelum seluruh persyaratan keamanan makanannya dipastikan? Pemeriksaan jangan hanya dilakukan setelah muncul persoalan.”

Ia meminta standar SLHS, pelatihan penjamah makanan, penyimpanan bahan, suhu makanan, waktu distribusi hingga pemeriksaan kesehatan petugas diterapkan konsisten di seluruh daerah.

Setiap insiden harus bisa ditelusuri

BGN pada September juga menangani beberapa kejadian keamanan pangan. Dalam kasus di Sidoarjo, misalnya, BGN menjatuhkan suspend berat selama 30 hari kepada SPPG terkait dan menyatakan investigasi dilakukan bersama dinas kesehatan untuk menentukan penyebab kejadian.

Di Pati, BGN pada 10 September menyatakan puluhan penerima manfaat masih memperoleh perawatan setelah kejadian keracunan makanan dan lembaga tersebut memprioritaskan penanganan kesehatan mereka.

Satuan Mahasiswa ETH menegaskan setiap kasus perlu diperiksa berdasarkan bukti dan tidak boleh digunakan untuk menuduh pihak tertentu sebelum hasil pemeriksaan tersedia.

“Kalau terjadi gangguan kesehatan, publik perlu mendapat hasil investigasi yang jelas: penyebabnya apa, di titik mana SOP gagal, siapa yang bertanggung jawab secara administratif, dan tindakan korektif apa yang dilakukan agar tidak terulang.”

Mahasiswa minta data bukan sekadar jumlah porsi

Menurut Reza, pemerintah perlu menyajikan indikator yang lebih lengkap daripada jumlah penerima manfaat.

Satuan Mahasiswa ETH mendorong publikasi berkala mengenai jumlah SPPG aktif, status SLHS, jumlah SPPG yang disuspend, insiden keamanan pangan, hasil pemeriksaan laboratorium, tingkat pemenuhan standar menu, tingkat ketepatan sasaran, serta tindak lanjut pengaduan masyarakat.

BGN sebenarnya telah menyediakan sejumlah kanal transparansi dan pengawasan, termasuk Radar MBG dan saluran pengaduan. Situs BGN juga menunjukkan berbagai kebijakan penguatan pengawasan, integrasi data penerima, dan keterbukaan menu yang telah dikembangkan sepanjang 2026.

“Kalau datanya tersedia, buka dalam bentuk dashboard nasional. Orang tua harus bisa mengetahui dapur yang melayani anaknya, apakah sudah memenuhi standar, dan ke mana mereka harus melapor kalau menemukan masalah.”

Rp139,77 triliun juga harus diaudit dari sisi hasil

Satuan Mahasiswa ETH meminta evaluasi anggaran MBG tidak terbatas pada pemeriksaan administrasi.

Menurut Reza, audit juga perlu menjawab apakah biaya program sebanding dengan manfaat yang dihasilkan.

“Kita harus mulai bicara value for money. Pemerintah perlu menjelaskan bukan hanya apakah uang dibelanjakan sesuai prosedur, tetapi apakah uang sebesar itu menghasilkan perbaikan gizi yang sebanding.”

Ia mendorong pemerintah menggunakan indikator kesehatan yang dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, dengan metodologi yang terbuka dan melibatkan lembaga kesehatan serta akademisi.

Jangan hitung biaya per anak secara serampangan

Satuan Mahasiswa ETH juga mengingatkan publik agar berhati-hati membaca angka.

Membagi langsung Rp139,77 triliun dengan 57 juta penerima lalu menyebut hasilnya sebagai “biaya satu porsi” akan menyesatkan karena angka anggaran dan jumlah penerima berasal dari titik waktu berbeda serta pengeluaran program tidak selalu identik dengan jumlah makanan yang dikonsumsi pada satu hari.

Reza mengatakan:

“Pengawasan harus tajam tetapi juga metodologinya benar. Kritik yang memakai hitungan keliru justru melemahkan pengawasan.”

TUJUH PERTANYAAN MAHASISWA KEPADA PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta BGN dan kementerian terkait menjelaskan secara terbuka: berapa jumlah penerima aktual per 16 September; berapa SPPG yang benar-benar aktif dan memenuhi SLHS; berapa insiden keamanan pangan yang sudah selesai diinvestigasi; berapa biaya aktual per porsi berdasarkan komponen yang benar; bagaimana harga bahan pangan diverifikasi; bagaimana pengadaan dan pembayaran SPPG diaudit; serta indikator apa yang digunakan untuk membuktikan perbaikan status gizi penerima.

ENAM DORONGAN KONKRET SATUAN MAHASISWA ETH

Organisasi mendorong pemerintah untuk memperkuat enam hal: seluruh SPPG harus memenuhi standar higiene sebelum beroperasi penuh; hasil pemeriksaan dan status SPPG dibuat mudah dipantau; setiap insiden keamanan pangan ditelusuri sampai akar penyebab; pengadaan dan pembayaran diaudit secara berkala; data penerima terus diperbaiki; dan evaluasi MBG harus berorientasi pada hasil gizi, bukan hanya penyerapan anggaran.

Reza menegaskan:

“Program sebesar MBG terlalu penting untuk gagal karena pengawasan yang lemah. Negara harus memastikan uang rakyat berubah menjadi makanan yang aman, bergizi dan benar-benar diterima oleh orang yang membutuhkan.”

Ia menambahkan:

“Mahasiswa akan mendukung kebijakan yang memberi manfaat kepada masyarakat, tetapi dukungan tidak berarti berhenti mengawasi. Justru karena program ini menyangkut anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui dan kelompok rentan, standar pertanggungjawabannya harus lebih tinggi.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal anggaran MBG, keamanan pangan, pengadaan, kinerja SPPG dan dampak program terhadap status gizi masyarakat sebagai bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kekuatan sosial kontrol berbasis data.

Hambalang, Kabupaten Bogor
21 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum