ELANG TIGA GLOBAL NEWS — MEDAN, 7 November 2026

Rencana penurunan anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pada 2027 harus menjadi perhatian serius. Di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar, berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) berpotensi menekan kemampuan pemerintah dalam membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebelumnya mengungkapkan adanya kekurangan penyaluran tambahan TKD yang berdampak terhadap proyeksi anggaran 2027. Dalam pembahasan bersama akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) pada 5 November 2026, Pemprov Sumut menyebut persoalan kekurangan penyaluran tersebut mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

Di sisi lain, laporan ANTARA pada 6 November 2026 mencatat angka pengurangan transfer sekitar Rp1,12 triliun. Laporan tersebut juga menyebut proyeksi APBD Sumut turun dari Rp13,10 triliun pada 2026 menjadi Rp11,92 triliun pada 2027.

Kondisi ini tidak boleh hanya diselesaikan melalui rapat, kajian, dan penyusunan dokumen perencanaan. Pemerintah harus menjelaskan secara terbuka bagaimana penyesuaian anggaran dilakukan dan program apa saja yang berpotensi terdampak.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara: Jangan Jadikan Keterbatasan Anggaran sebagai Alasan Mengurangi Hak Masyarakat

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara melalui rilis ini menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan secara terukur dan bertanggung jawab. Penghematan tidak boleh justru membebani masyarakat melalui tertundanya pembangunan jalan, buruknya pelayanan kesehatan, terbatasnya akses pendidikan, maupun terhambatnya pembangunan kawasan pedesaan.

Bahar Effendi Pulungan, S.H., selaku Ketua DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, dicantumkan sebagai pimpinan organisasi yang menyampaikan sikap kelembagaan dalam rilis ini.

DPP ETH Sumut mendorong pemerintah provinsi membuka informasi secara jelas mengenai struktur anggaran 2027, daftar program prioritas, serta kegiatan yang mengalami pengurangan atau penundaan. Transparansi tersebut penting agar masyarakat dapat mengetahui konsekuensi dari kebijakan fiskal yang diambil.

Lima Tuntutan DPP ETH Sumut

1. Buka rincian perubahan anggaran 2027. Pemerintah harus menjelaskan secara transparan dampak pengurangan TKD terhadap setiap sektor pembangunan.
2. Lindungi pelayanan dasar. Anggaran pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dan pelayanan publik harus menjadi prioritas yang tidak boleh dikorbankan secara sembarangan.
3. Prioritaskan infrastruktur yang mendesak. Pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan akses antardesa harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dan manfaat nyata.
4. Evaluasi belanja yang tidak produktif. Pengeluaran rutin, perjalanan dinas, kegiatan seremonial, dan belanja yang minim manfaat publik harus dievaluasi secara objektif.
5. Pastikan pengawasan dan akuntabilitas. Setiap penggunaan APBD wajib memiliki target, indikator keberhasilan, serta laporan pertanggungjawaban yang dapat diperiksa masyarakat.

Jangan Sampai Anggaran Dipangkas, tetapi Beban Justru Dipindahkan kepada Rakyat

DPP ETH Sumut menegaskan bahwa keterbatasan fiskal bukan alasan untuk mengendurkan tanggung jawab pemerintah. Justru dalam kondisi anggaran yang lebih ketat, pemerintah harus semakin cermat menentukan prioritas dan memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat.

Pemerintah juga perlu menyampaikan langkah konkret untuk mengantisipasi penurunan anggaran, termasuk koordinasi dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian persoalan kekurangan penyaluran TKD.

Masyarakat tidak cukup hanya menerima penjelasan bahwa anggaran sedang terbatas. Mereka berhak mengetahui apa dampaknya terhadap pembangunan di wilayah masing-masing dan bagaimana pemerintah menjamin pelayanan tetap berjalan.

Pesan DPP ETH Sumut jelas: efisiensi boleh dilakukan, tetapi kepentingan masyarakat tidak boleh menjadi korban. Anggaran publik harus dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang