Reza Prasatria Dharma: Perlindungan Pendidikan Harus Berjalan Bersama Penanganan Karhutla, Kesehatan Publik, dan Penegakan Hukum Lingkungan

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — 5 September 2026

Dampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Indonesia tidak lagi hanya terlihat pada hutan yang terbakar dan menurunnya kualitas udara. Krisis tersebut telah mengganggu kegiatan pendidikan dalam skala besar.

Data yang disampaikan pejabat Kementerian Pendidikan menunjukkan sekitar 1,43 juta pelajar dari 12.874 sekolah di enam provinsi telah menjalani pembelajaran jarak jauh akibat buruknya kualitas udara yang dipicu karhutla. Enam provinsi tersebut adalah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sekitar 1,1 juta siswa terdampak berada di Kalimantan Barat.

Pembelajaran jarak jauh diberlakukan untuk periode 31 Agustus–4 September dan dievaluasi secara berkala berdasarkan perkembangan kualitas udara. Kebijakan tersebut dapat diterapkan ketika indeks pencemaran udara di suatu wilayah melampaui 200. Sistem klasifikasi Indonesia mengategorikan angka di atas 300 sebagai berbahaya.

Bagi Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, situasi tersebut memperlihatkan satu kenyataan penting:

krisis lingkungan dapat dengan cepat berubah menjadi krisis kesehatan sekaligus krisis pendidikan.

Karhutla Masih Mendominasi pada 5 September

Persoalan belum berakhir.

BNPB dalam pembaruan terbaru 5 September 2026 menyatakan karhutla masih mendominasi kejadian bencana selama periode 4–5 September. Penanganan terus diperkuat pada enam provinsi prioritas: Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.

BNPB juga mencatat kejadian baru di sejumlah daerah. Kebakaran di Belitung Timur berdampak sekitar 17,81 hektare, Bangka Barat sekitar 8,5 hektare, Bulungan sekitar 9 hektare, serta Ponorogo sekitar 4 hektare.

Di Sumatera Selatan, pembaruan per 3 September mencatat luas lahan terbakar mencapai 1.926,23 hektare. Pemantauan satelit mendeteksi 92 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi dan 1.424 dengan tingkat kepercayaan sedang. BNPB menyebut kualitas udara di beberapa wilayah berada pada kategori sedang hingga sangat tidak sehat.

Sekolah Harus Dilindungi dari Dampak Asap

Ketika kualitas udara memburuk, sekolah menghadapi dilema.

Pembelajaran tatap muka berpotensi meningkatkan paparan terhadap asap.

Namun pembelajaran daring juga tidak selalu sederhana.

Tidak semua siswa mempunyai kualitas internet, perangkat, kondisi rumah, atau dukungan belajar yang sama.

Karena itu, menurut analisis Satuan Mahasiswa ETH, perlindungan pendidikan dalam situasi karhutla tidak boleh hanya berhenti pada keputusan memindahkan kegiatan belajar ke rumah.

Pemerintah dan sekolah perlu memastikan proses belajar tetap dapat berlangsung, terutama bagi siswa dari keluarga yang mempunyai keterbatasan perangkat dan akses internet.

Reza: Lingkungan dan Pendidikan Tidak Bisa Dipisahkan

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai angka 1,43 juta pelajar terdampak merupakan peringatan bahwa isu lingkungan mempunyai konsekuensi sosial yang sangat luas.

“Ketika asap membuat lebih dari satu juta pelajar tidak bisa belajar seperti biasa, kita tidak lagi berbicara hanya tentang kebakaran hutan. Kita sedang berbicara tentang kesehatan, pendidikan dan masa depan generasi muda.”

Reza menilai kebijakan menghadapi karhutla harus berorientasi pada pencegahan.

“Mahasiswa mendukung langkah darurat untuk melindungi pelajar. Tetapi pekerjaan yang jauh lebih penting adalah memastikan kebakaran tidak terus berulang. Kita membutuhkan pencegahan, pengawasan, penegakan hukum dan pemulihan lingkungan yang berjalan serius.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap editorial Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang yang telah disetujui untuk publikasi.

Hampir 200 Ribu Hektare Terbakar dalam Tujuh Bulan

Data Kementerian Kehutanan yang dikutip Reuters menunjukkan sekitar 200.000 hektare lahan terbakar selama tujuh bulan pertama 2026. Di enam provinsi prioritas saja, luas kawasan yang terbakar tercatat sekitar 73.310 hektare.

Besarnya skala kebakaran memberikan konteks mengapa gangguan kualitas udara dapat menyebar luas.

Asap tidak mengenal batas kabupaten atau provinsi.

Dampaknya dapat mengenai masyarakat yang tinggal puluhan bahkan ratusan kilometer dari lokasi kebakaran.

Kebakaran Juga Mendekati Kawasan Nusantara

Ancaman karhutla juga telah mencapai kawasan sekitar Ibu Kota Nusantara.

Reuters pada 4 September melaporkan kebakaran telah menghanguskan sekitar 400 hektare wilayah di sekitar Nusantara hingga 2 September. Sekitar 300 hektare di antaranya berada di kawasan Taman Hutan Raya Bukit Suharto, sekitar 50 kilometer dari pusat kota Nusantara.

Pemerintah mengerahkan operasi water bombing dan mempersiapkan modifikasi cuaca ketika kondisi awan memungkinkan. Secara nasional, puluhan pesawat dikerahkan untuk operasi pemadaman dan penyemaian awan.

Perkembangan tersebut menunjukkan persoalan karhutla tidak hanya berpengaruh terhadap masyarakat pedesaan atau kawasan hutan.

Ia juga menyentuh pembangunan strategis nasional.

Jangan Menuduh sebelum Ada Bukti

Satuan Mahasiswa ETH menilai mahasiswa mempunyai fungsi penting dalam pengawasan lingkungan, tetapi kritik harus tetap berbasis fakta.

Tidak setiap kebakaran dapat langsung dikaitkan dengan perusahaan atau individu tertentu tanpa hasil penyelidikan.

BNPB sendiri dalam sejumlah laporan kejadian menyatakan penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.

Karena itu pengawasan yang bertanggung jawab harus membedakan lokasi kebakaran, dugaan penyebab, hasil pemeriksaan, dan pihak yang secara hukum terbukti bertanggung jawab.

Mahasiswa dapat menuntut penegakan hukum yang kuat tanpa membuat tuduhan yang belum memiliki dasar.

Kampus Bisa Berperan Lebih Besar

Persoalan karhutla merupakan ruang nyata bagi perguruan tinggi untuk menerapkan ilmu pengetahuan.

Mahasiswa teknologi dapat mengembangkan pemetaan hotspot, sensor udara dan analisis data.

Mahasiswa kehutanan dan pertanian dapat meneliti pengelolaan lahan dan pencegahan api.

Mahasiswa kesehatan dapat mengkaji dampak polusi udara terhadap masyarakat.

Mahasiswa hukum dapat mengawasi implementasi regulasi lingkungan.

Mahasiswa komunikasi dapat membantu menyebarluaskan peringatan kesehatan yang dapat dipahami masyarakat.

Reza mengatakan:

“Kampus mempunyai ilmu, laboratorium dan jutaan mahasiswa. Jangan biarkan semua kekuatan itu hanya menjadi penonton ketika masyarakat menghadapi krisis lingkungan. Riset dan teknologi kampus harus masuk ke persoalan nyata.”

Lima Agenda yang Didorong Satuan Mahasiswa ETH

Sebagai analisis organisasi, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong:

1. Penguatan sistem pemantauan kualitas udara dan hotspot yang terbuka bagi masyarakat.
2. Perlindungan kesehatan serta dukungan pembelajaran bagi siswa di daerah terdampak asap.
3. Penegakan hukum berbasis bukti terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran.
4. Pelibatan perguruan tinggi dalam riset pencegahan, pemetaan, teknologi pemadaman dan pemulihan ekosistem.
5. Evaluasi publik terhadap penanganan karhutla agar kejadian berulang dapat ditekan secara nyata.

Lima agenda tersebut merupakan usulan Satuan Mahasiswa ETH, bukan kebijakan resmi BNPB atau pemerintah.

Dari Hambalang: Hak Belajar Juga Bergantung pada Lingkungan yang Sehat

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa akses pendidikan tidak hanya bergantung pada tersedianya sekolah, guru dan buku.

Anak-anak juga membutuhkan udara yang aman untuk bernapas.

Sekolah membutuhkan lingkungan yang memungkinkan proses belajar berlangsung.

Ketika asap karhutla memaksa 1,43 juta pelajar meninggalkan ruang kelas, persoalan lingkungan telah memasuki jantung sistem pendidikan.

Reza Prasatria Dharma menegaskan:

“Hak memperoleh pendidikan tidak boleh terpisah dari hak hidup di lingkungan yang sehat. Karena itu penanganan karhutla bukan hanya agenda lingkungan. Ini juga agenda pendidikan, kesehatan dan perlindungan masa depan generasi Indonesia.”