Pekanbaru, Riau — Senin, 26 Oktober 2026 Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi kuartal IV 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat. Bantuan pangan dan subsidi upah menjadi bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memperkuat konsumsi rumah tangga hingga akhir tahun.

Berdasarkan publikasi Sekretariat Negara tertanggal 23 Oktober 2026, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan rencana tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, 21 Oktober 2026.

Dalam laporan itu, bantuan pangan beras disiapkan sebesar 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga menyiapkan bantuan subsidi upah sebesar Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan bagi 13,3 juta pekerja, dengan rencana penyaluran sekaligus pada November–Desember 2026.

Informasi tersebut merupakan rencana yang disampaikan pemerintah. Rilis itu belum menjadi bukti bahwa bantuan telah diterima seluruh sasaran. Kepastian penerima, persyaratan, dan jadwal pelaksanaan perlu mengikuti pengumuman resmi instansi pelaksana.

Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menilai kebijakan menjaga daya beli perlu disertai pendataan yang cermat dan pelayanan yang mudah dipahami masyarakat.

Menurutnya, keluarga yang menghadapi keterbatasan ekonomi membutuhkan kepastian mengenai akses bantuan. Penjelasan tentang persyaratan, proses pemeriksaan data, serta mekanisme pengaduan perlu tersedia secara jelas agar warga tidak kebingungan.

Muflihun berharap pelaksanaan program menjangkau masyarakat yang memenuhi ketentuan secara adil. Ketidaksesuaian data perlu memperoleh ruang perbaikan melalui prosedur yang tertib dan dapat ditelusuri.

Ia juga menaruh perhatian terhadap pekerja berpenghasilan terbatas. Bantuan yang disalurkan tepat waktu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga, sementara upaya memperluas pekerjaan yang layak tetap perlu berjalan.

Bagi Muflihun, keberhasilan program perlu dilihat dari manfaat yang diterima warga. Ketepatan sasaran, kemudahan pelayanan, dan penyelesaian keluhan merupakan bagian penting dalam memastikan kebijakan mencapai tujuannya.

Ia berharap pemerintah pusat bersama instansi pelaksana memeriksa kondisi lapangan secara berkala. Pemeriksaan perlu memberi ruang bagi suara penerima manfaat maupun warga yang menghadapi kendala dalam proses pelayanan.

Muflihun mengingatkan pentingnya menjaga martabat masyarakat dalam penyaluran bantuan. Pelayanan yang ramah, tertib, dan terbuka akan membantu warga memperoleh haknya sesuai ketentuan tanpa menghadapi perlakuan yang menyulitkan.

Melalui keluarga besar Elang Tiga Hambalang Pekanbaru, Muflihun mengajak masyarakat mengikuti informasi melalui saluran resmi. Warga diharapkan berhati-hati terhadap pihak yang menjanjikan kepastian penerimaan bantuan dengan meminta pembayaran atau data pribadi.

Kebijakan menjaga daya beli diharapkan memberikan manfaat bagi kebutuhan rumah tangga sekaligus membantu perputaran ekonomi masyarakat. Pelaksanaan yang tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi harapan agar manfaat program menjangkau warga yang membutuhkan.

Sumber: Sekretariat Negara, 23 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News