HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Selasa, 1 September 2026. Penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi yang berlaku mulai hari ini menjadi perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH). Organisasi menilai perubahan harga energi perlu dicermati bukan hanya dari sisi konsumen kendaraan, tetapi juga potensi pengaruhnya terhadap biaya transportasi, distribusi barang, dan kegiatan usaha masyarakat.

Fakta terbaru: PT Pertamina Patra Niaga melakukan penyesuaian harga terhadap Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mulai 1 September 2026. Untuk wilayah dengan PBBKB 5 persen, termasuk Jawa Barat, Pertamax Turbo naik dari Rp18.300 menjadi Rp19.600 per liter, Dexlite dari Rp19.700 menjadi Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Pertalite tetap Rp10.000, Biosolar Rp6.800, Pertamax Rp15.950, dan Pertamax Green 95 Rp16.600 per liter.

Pertamina Patra Niaga menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan pada sebagian produk BBM nonsubsidi. Perusahaan menyebut pertimbangan penetapan harga mencakup kondisi keekonomian, harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta daya beli dan kondisi sosial masyarakat.

DPN ETH: Cegah Efek Berantai ke Ekonomi Rakyat

Sikap organisasi: Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal memandang pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengantisipasi kemungkinan kenaikan biaya operasional, khususnya pada sektor transportasi, logistik, usaha kecil, dan kegiatan produktif masyarakat.

DPN ETH menilai stabilitas harga Pertalite dan Biosolar saat ini merupakan hal penting bagi masyarakat. Namun, stabilitas harga tersebut perlu dibarengi dengan ketersediaan pasokan dan distribusi yang baik sehingga masyarakat yang berhak memperoleh BBM bersubsidi tidak mengalami kesulitan di lapangan.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma juga berpandangan pengawasan harga kebutuhan masyarakat perlu diperkuat. Menurut pandangan organisasi, perubahan biaya energi jangan sampai dijadikan alasan untuk menaikkan harga barang secara tidak proporsional.

DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memantau perkembangan harga pangan, ongkos angkutan dan biaya distribusi setelah penyesuaian BBM ini.

Bagi DPN ETH, kebijakan energi pada akhirnya harus dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ketersediaan energi, kelancaran usaha, dan perlindungan daya beli rakyat harus berjalan beriringan.