Sabtu, 5 September 2026
Lokasi Terbit: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Dari Hambalang, Satuan Nelayan ETH mendorong distribusi BBM tepat sasaran, pelayanan e-PIT sederhana, dan manfaat penghematan ikut dirasakan awak kapal

HAMBALANG, BOGOR — Bahan bakar minyak tetap menjadi salah satu persoalan paling strategis dalam usaha penangkapan ikan. Pemerintah telah menetapkan harga khusus solar Rp15.000 per liter bagi kapal perikanan di atas 30 GT hingga 200 GT, tetapi Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai keberhasilan kebijakan tersebut harus diukur dari implementasinya di pelabuhan.

Kebijakan harga khusus tersebut berasal dari arahan Presiden Prabowo Subianto setelah rapat terbatas di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada 13 Juli 2026. Pemerintah menyebut harga BBM non-subsidi untuk kelompok kapal 30–200 GT sebelumnya sempat berada pada sekitar Rp21.300 per liter sebelum disepakati harga khusus Rp15.000 per liter.

“Harga Rp15.000 per liter merupakan kebijakan yang penting, tetapi bagi nelayan pertanyaan berikutnya adalah: apakah BBM tersedia ketika kapal hendak berangkat? Jangan sampai kebijakan sudah baik di atas kertas, tetapi kapal tetap kesulitan mendapatkan bahan bakar di pelabuhan,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Stimulus berlaku sampai 31 Desember 2026

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan skema BBM harga khusus tersebut merupakan stimulus hingga 31 Desember 2026 dan akan dievaluasi.

KKP menyiapkan mekanisme penyaluran secara ketat agar fasilitas harga khusus diterima kapal yang benar-benar memenuhi ketentuan serta untuk mengurangi risiko penyimpangan.

Beberapa persyaratan penerima antara lain kapal memiliki SIPI atau SIKPI aktif, mempunyai aktivitas penangkapan yang dapat dibuktikan melalui Persetujuan Berlayar dalam enam bulan terakhir, serta telah memasang dan mengaktifkan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan atau VMS.

Pemilik kapal juga diwajibkan berkomitmen melakukan penyesuaian bagi hasil pendapatan antara pelaku usaha dan awak kapal serta menandatangani pakta integritas. ([Kementerian Kelautan dan Perikanan][2])

Menurut Satuan Nelayan ETH, klausul tersebut penting karena penghematan biaya operasional idealnya tidak berhenti pada perusahaan atau pemilik kapal.

“Kalau biaya BBM turun, awak kapal juga harus ikut merasakan manfaat ekonomi. Produktivitas perikanan tidak hanya berbicara tentang kapal dan ikan, tetapi juga orang yang bekerja di atas kapal,” ujar Satuan Nelayan ETH.

Sekitar 6.712 kapal diperkirakan membutuhkan 399 juta liter

Besarnya kebutuhan distribusi menunjukkan kebijakan ini bukan program berskala kecil.

KKP memperkirakan dibutuhkan sekitar 399 juta liter BBM sampai akhir 2026 untuk mendukung operasional sekitar 6.712 kapal penangkap dan kapal pengangkut ikan yang tersebar di seluruh Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Angka tersebut membuat ketersediaan BBM di pelabuhan menjadi sama pentingnya dengan keputusan mengenai harga.

“Tidak ada gunanya harga lebih murah apabila nelayan harus mencari solar jauh dari pelabuhan atau menunggu terlalu lama sampai kapal kehilangan waktu operasi. Distribusi harus menjadi bagian utama evaluasi,” kata Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Pengajuan BBM melalui e-PIT

Perkembangan teknis pelaksanaan kebijakan juga telah berjalan melalui sistem digital.

Pada 18 Agustus 2026, Ditjen Perikanan Tangkap KKP mengingatkan pelaku usaha kapal 30–200 GT agar teliti dalam mengajukan pembelian BBM harga khusus melalui Request Order (RO) pada aplikasi e-PIT.

Jumlah BBM yang dimohon harus disesuaikan dengan kapasitas tangki kapal, kebutuhan aktual operasi dan lokasi pengisian.

Satuan Nelayan ETH mendukung digitalisasi apabila membuat pelayanan lebih transparan dan cepat, tetapi menilai pendampingan tetap diperlukan.

“Teknologi harus mempermudah nelayan dan pelaku usaha perikanan, bukan menjadi pintu baru munculnya kesulitan administrasi. Kalau pengguna mengalami kendala e-PIT, harus ada petugas yang dapat membantu secara langsung di pelabuhan,” tegas Satuan Nelayan ETH.

Lima hal yang harus dikawal

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong lima agenda evaluasi pelaksanaan BBM harga khusus:

1. Stok BBM tersedia di pelabuhan pangkalan sesuai kebutuhan kapal penerima.
2. Prosedur RO e-PIT sederhana dan cepat, serta tersedia pendampingan bagi pengguna.
3. Pengawasan distribusi diperketat agar BBM tidak dialihkan kepada pihak yang tidak berhak.
4. Keluhan nelayan dan pelaku usaha ditangani cepat, mulai dari stok, lokasi pengisian hingga administrasi.
5. Penghematan biaya ikut meningkatkan kesejahteraan awak kapal, termasuk melalui pembagian hasil yang lebih baik.

KKP menyatakan sistem penyaluran akan terintegrasi melalui OSS-SILAT-SIMKADA, e-PIT serta sistem BPH Migas dan Pertamina untuk memperkuat transparansi dan pengawasan distribusi.

BBM adalah urat nadi kegiatan melaut

KKP sebelumnya menyebut BBM sebagai komponen biaya terbesar dalam operasi kapal penangkap ikan dan dapat mencapai lebih dari separuh keseluruhan biaya operasional kapal. Karena itu pemerintah menilai harga Rp15.000 dapat membantu menekan biaya serta menjaga produktivitas dan daya saing sektor perikanan.

Bagi nelayan, persoalannya bahkan lebih sederhana.

Tanpa bahan bakar, kapal tidak bergerak.

Ketika kapal tidak bergerak, ikan tidak didaratkan dan pendapatan keluarga berhenti.

“BBM adalah urat nadi kegiatan melaut. Karena itu akses BBM harus diperlakukan sebagai bagian dari menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat perikanan,” tegas Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang.

Nelayan kecil tetap harus menjadi perhatian

Satuan Nelayan ETH menekankan bahwa perhatian terhadap kapal 30–200 GT tidak boleh mengurangi kepentingan nelayan kecil.

Dalam keterangan pemerintah saat kebijakan diumumkan, nelayan dengan kapal di bawah 30 GT disebut telah memperoleh BBM bersubsidi dengan harga Rp6.800 per liter.

Satuan Nelayan ETH mendorong pengawasan ketersediaan BBM subsidi tersebut tetap dilakukan, terutama di sentra nelayan kecil dan tradisional.

“Baik kapal kecil maupun kapal yang lebih besar sama-sama membutuhkan kepastian bahan bakar untuk mencari nafkah. Kebijakan berbeda boleh diterapkan sesuai ketentuan, tetapi akses masyarakat yang berhak tetap harus dilindungi,” kata organisasi.

Dari Hambalang, kawal sampai ke pelabuhan

Ada hubungan khusus antara Hambalang dengan kebijakan ini karena arahan Presiden mengenai BBM harga khusus lahir setelah rapat terbatas di Hambalang pada 13 Juli 2026.

Dari Hambalang pula, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar implementasinya diawasi hingga pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia.

Organisasi mengajak nelayan dan pelaku usaha perikanan menyampaikan persoalan nyata mengenai ketersediaan solar, antrean, lokasi pengisian, penggunaan e-PIT maupun dugaan penyimpangan distribusi dengan data dan bukti yang dapat diverifikasi.

“HARGA SUDAH DIATUR — SEKARANG PASTIKAN BBM BENAR-BENAR SAMPAI KE KAPAL.”

“BBM TERSEDIA — KAPAL BEROPERASI — AWAK KAPAL SEJAHTERA — IKAN RAKYAT TERJAGA.”

SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

KUAT BERSAMA, TANGGUH DI LAUT