HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Persoalan biaya pendidikan kembali menjadi perhatian setelah ketentuan mengenai bantuan biaya pendidikan serta pembebanan biaya pendidikan kepada masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diuji di Mahkamah Konstitusi.

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai perkara tersebut relevan bagi mahasiswa karena menyentuh persoalan yang lebih luas: bagaimana negara dan perguruan tinggi merespons mahasiswa ketika kemampuan ekonomi keluarganya mengalami perubahan setelah mereka masuk perguruan tinggi.

Mahkamah Konstitusi pada 8 September 2026 menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan Perkara Nomor 325/PUU-XXIV/2026 yang diajukan Lukman Nulhakim. Pemohon antara lain mempersoalkan kriteria bantuan pendidikan yang terkait dengan kondisi orang tua tidak mampu serta ketentuan pembiayaan pendidikan yang menurut permohonan berkaitan dengan beban SPP, uang pangkal, dan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Kondisi Ekonomi Keluarga Bisa Berubah

Fakta terverifikasi: dalam permohonannya, pemohon menjelaskan usaha rumah tangganya mengalami penurunan omzet secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Persoalan yang diajukannya antara lain menyangkut kriteria penerima bantuan pendidikan dan kondisi ekonominya yang menurut pemohon tidak lagi sesuai dengan klasifikasi yang digunakan untuk menentukan bantuan.

Namun penting ditegaskan bahwa perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi. MK belum memutus apakah norma-norma yang dipersoalkan bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam sidang pendahuluan, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih justru meminta pemohon memperjelas hubungan antara kerugian yang dialaminya dan norma undang-undang yang diuji. Pemohon diberi kesempatan memperbaiki permohonannya paling lambat 21 September 2026 pukul 12.00 WIB.

Karena itu, pemberitaan mengenai perkara ini harus membedakan secara tegas antara dalil pemohon dan pendirian Mahkamah.

Reza Prasatria Dharma: Mahasiswa Jangan Menjadi Korban Perubahan Ekonomi

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai isu tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah dan perguruan tinggi untuk mengevaluasi kemampuan sistem bantuan pendidikan dalam merespons perubahan kondisi ekonomi keluarga mahasiswa.

“Kemampuan ekonomi sebuah keluarga tidak selalu tetap. Orang tua yang hari ini dianggap mampu bisa kehilangan pekerjaan, mengalami penurunan usaha atau menghadapi keadaan ekonomi yang tidak diperkirakan. Sistem bantuan pendidikan harus mempunyai mekanisme yang cukup cepat untuk membaca perubahan tersebut.”

Menurut Reza, mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi seharusnya mempunyai jalur yang jelas untuk mengajukan peninjauan kembali UKT, cicilan, penundaan pembayaran atau bentuk bantuan lain sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi dan program pemerintah.

Jangan Tunggu Mahasiswa Putus Kuliah

Analisis Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang: persoalan paling penting bukan semata menentukan apakah UKT mahal atau murah secara umum.

Kemampuan membayar setiap keluarga berbeda.

Beban yang masih dapat ditanggung satu keluarga bisa menjadi sangat berat bagi keluarga lain, terlebih ketika terjadi PHK, usaha mengalami penurunan, orang tua meninggal dunia, bencana atau perubahan keadaan ekonomi lainnya.

Karena itu, sistem pendidikan tinggi membutuhkan mekanisme deteksi dan penanganan sebelum kesulitan keuangan berkembang menjadi tunggakan berkepanjangan atau menyebabkan mahasiswa meninggalkan kuliah.

Reza mengatakan:

“Jangan menunggu mahasiswa menunggak berkali-kali atau terancam berhenti kuliah baru persoalannya ditangani. Kampus harus memiliki mekanisme pencegahan sehingga mahasiswa yang benar-benar mengalami perubahan kemampuan ekonomi dapat segera memperoleh jalan keluar.”

Bantuan Harus Tepat Sasaran, Verifikasi Tetap Penting

Satuan Mahasiswa ETH juga menilai perluasan perlindungan mahasiswa tidak berarti bantuan diberikan tanpa verifikasi.

Dana pendidikan terbatas dan harus diarahkan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan.

Karena itu, diperlukan keseimbangan antara kemudahan mengajukan bantuan dan ketepatan verifikasi kondisi ekonomi.

Analisis organisasi: kampus dapat mempertimbangkan mekanisme evaluasi berkala yang tidak hanya bergantung pada satu indikator administratif. Dokumen pendapatan, kehilangan pekerjaan, perubahan omzet usaha, jumlah tanggungan keluarga dan keadaan luar biasa dapat menjadi bagian dari proses penilaian sesuai regulasi yang berlaku.

Keputusan juga sebaiknya mempunyai mekanisme keberatan yang mudah dipahami mahasiswa.

Transparansi UKT Menjadi Kunci

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang berpandangan mahasiswa berhak memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai mekanisme penetapan biaya pendidikan yang berlaku di kampusnya.

Transparansi penting bukan hanya untuk membangun kepercayaan.

Mahasiswa juga perlu mengetahui ke mana harus mengajukan keberatan, dokumen apa yang diperlukan, berapa lama proses pemeriksaan, siapa yang mengambil keputusan, dan pilihan apa yang tersedia ketika permohonan ditolak.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa tidak meminta seluruh pendidikan diberikan tanpa perhitungan. Yang kami dorong adalah sistem yang transparan, adil dan mempunyai ruang koreksi ketika kondisi ekonomi mahasiswa berubah.”

Persoalan Pendidikan Tidak Boleh Disederhanakan

Perkara yang saat ini diperiksa MK juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam membaca persoalan biaya pendidikan.

Hakim MK dalam sidang pendahuluan mengingatkan bahwa kerugian yang dialami pemohon belum tentu secara langsung disebabkan oleh norma UU Sisdiknas yang diuji. Persoalan tersebut bisa berkaitan dengan implementasi atau penetapan klasifikasi ekonomi yang digunakan.

Dengan demikian, ada setidaknya dua persoalan yang perlu dibedakan.

Pertama adalah konstitusionalitas norma undang-undang, yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Kedua adalah pelaksanaan kebijakan bantuan dan pembiayaan pendidikan, yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi serta mekanisme administratif terkait.

Satuan Mahasiswa ETH menilai kedua persoalan tersebut sama-sama layak mendapat perhatian, tetapi tidak boleh dicampuradukkan.

Mahasiswa Perlu Mengetahui Hak dan Mekanisme Keberatan

Selain meminta pemerintah dan perguruan tinggi melakukan evaluasi, Satuan Mahasiswa ETH mendorong mahasiswa untuk memahami prosedur yang tersedia di kampus masing-masing.

Organisasi mahasiswa juga dapat berperan sebagai jembatan informasi.

Pendampingan tidak harus selalu berbentuk demonstrasi atau konfrontasi. Organisasi mahasiswa dapat membantu mahasiswa mengumpulkan dokumen, memahami prosedur pengajuan keberatan, menyampaikan aspirasi kepada pimpinan kampus serta mengawal penyelesaian persoalan secara transparan.

“Gerakan mahasiswa harus mampu menawarkan solusi. Kalau ada mahasiswa kesulitan membayar kuliah, tugas kita bukan hanya mengkritik, tetapi membantu memastikan persoalannya sampai kepada pihak yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya,” ujar Reza.

Lima Perbaikan yang Didorong Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang mendorong adanya mekanisme peninjauan kemampuan ekonomi yang responsif; jalur keberatan UKT yang sederhana dan transparan; perlindungan sementara bagi mahasiswa yang sedang mengajukan peninjauan; publikasi informasi bantuan pendidikan secara terbuka; serta evaluasi berkala terhadap efektivitas bantuan agar benar-benar menjangkau mahasiswa yang membutuhkan.

Lima poin tersebut merupakan pandangan Satuan Mahasiswa ETH, bukan putusan Mahkamah Konstitusi ataupun kebijakan baru pemerintah.

Dari Hambalang: Pendidikan Tinggi Harus Tetap Terjangkau

Dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menilai pembahasan mengenai biaya pendidikan seharusnya diarahkan pada satu tujuan: memastikan mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik tidak kehilangan masa depannya hanya karena keluarganya mengalami perubahan kondisi ekonomi.

Pada saat yang sama, sistem bantuan harus tetap akuntabel agar tidak disalahgunakan.

Reza Prasatria Dharma menutup sikap organisasi dengan menegaskan:

“Pendidikan tinggi merupakan investasi bagi masa depan Indonesia. Negara, kampus, mahasiswa dan masyarakat mempunyai tanggung jawab masing-masing. Tetapi ketika mahasiswa benar-benar menghadapi kesulitan ekonomi, harus tersedia pintu penyelesaian yang jelas agar kuliahnya tidak terhenti.”

Catatan fakta: Perkara Nomor 325/PUU-XXIV/2026 masih diperiksa MK. Belum ada putusan yang menyatakan ketentuan UU Sisdiknas yang diuji inkonstitusional. Semua pernyataan mengenai keberatan terhadap norma dalam perkara tersebut harus dipahami sebagai dalil pemohon, bukan kesimpulan Mahkamah.